25C
Manado
Jumat, 23 April 2021

Pembongkaran Lapak PKL di Zero Point Tuai Polemik

MANADOPOST.ID—Pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di seputaran zero point, menuai polemik. Para pedagang menyesalkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) tersebut. Pasalnya, sudah hampir setahun mereka ikut terdampak pandemi Covid-19.

Diketahui, surat peringatan kedua sudah dilayangkan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Minut kepada para pedagang. Berdasarkan surat teguran Plt Kepala Dinas Perkim Minut Donald Tintingon No: 013/000/DPRKP/III/2021. Informasi didapat para PKL dideadline hingha kemarin.

Namun, belum tampak ada aktivitas pembongkaran. Meski begitu, pantauan Manado Post, sebagian kios tampak sudah dibongkar secara sukarela oleh para pedagang. Sejumlah pedagang menilai, hal ini tidak sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2020 yang berjanji akan mensejahterahkan rakyat.

“Kami bisa bertahan hidup di masa pandemi ini dari hasil berjualan ditempat ini dengan keuntungan yang tidak seberapa. Kalaupun sudah memdapat peringatan seperti ini, bagaimana kami akan mencari makan?,” ucap Eko, salah satu penjual yang merupakan warga Airmadidi.

Menurutnya, seandainya pemerintah mau mensejahterahkan masyarakat, sebelum terapkan teguran ini, sebaiknya siapkan solusinya agar tidak menyengsarakan rakyat kecil.

“Kami tentunya tidak akan melawan aturan pemerintah, tapi setidaknya, siapkan kami lahan tempat untuk kami pindah, apalagi saat ini kami sementara membiayai orang tua kami yang lagi sakit,” tuturnya.

Kadis Perkim Minut Donald Tintingon mengatakan, edaran tersebut sesuai dengan peraturan Bupati batas bangunan harus 13 meter dari badan jalan. “Kami tidak melakukan pembongkaran tapi penataan,” ujar Tintingon.

Dalam edaran tersebut memang tidak diberikan deadline kepada para pedagang untuk segera pindah. Namun secara lisan mereka sudah ditenggat hingga 25 Maret, kemarin. Sudah diisampaikan lisan Kepala Satpol PP Roby Parengkuan.

Menurut dia, yang dibongkar adalah tempat jualan yang sudah kumuh dan sudah lama tidak lagi dipakai berjualan. Namun, Tintingon menyampaikan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan tempat berjualan bagi pedagang di belakang pos polisi zero point.

“Saat ini kami sudah siapkan tempat bagi pedagang dibelakang pos polisi zero point. Tadi kami sudah meninjau bersama Lurah Sukur dan tanah tersebut tidak dalam masalah,” jelasnya.

Dikatakannya, Perkim akan membersihkan tempat tersebut dan akan dibuatkan jalan bagi pedagang. “Kami sudah akan membersihkan tempat tersebut dan akan dibuat jalan,” pungkasnya. (jen)

Berita sebelumyaPerayaan Keagamaan Ikut Prokes
Berita berikutnyaMuda, Pintar Bisnis
Berita sebelumyaPerayaan Keagamaan Ikut Prokes
Berita berikutnyaMuda, Pintar Bisnis

Artikel Terbaru