32.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Cegah Penyebaran Covid-19, Peserta RDP Diminta Rapid Test

MANADOPOST.ID- Menekan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Seperti terpantau Senin (27/7), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Minut, meminta peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Penanganan Covid-19 dan pembayaran perangkat desa di ruang sidang DPRD Minut, melakukan Rapid Test sebelum masuk ruangan pertemuan.  Meski begitu, tes tersebut diketahui tidak wajib. Pasalnya, sebagian peserta yang enggan dites, masih bisa ikut rapat.

Kepala Dinkes Minut dr Alain Beyah mengatakan, Rapid Test ini merupakan pemeriksaan awal untuk mengetahui peserta yang reaktif atau non reaktif. “Kalau reaktif, nanti akan dijadwalkan pemeriksaan Swab Test. Tapi pemeriksaan ini tidak ada unsur pemaksaan sebelum masuk rapat,” ungkap Beyah.

Di sisi lain, salah satu tokoh masyarakat Minut Piet Luntungan, menolak jika dalam kegiatan RDP harus ada Rapid Test. Menurutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini, pemeriksaan Rapid Test tidak lagi diberlakukan. “Presiden dan Menkes sudah nyatakan Rapid Test tidak perlu lagi, kenapa rapat ini harus pakai tes segala,” ungkapnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, dalam RDP ini, Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan jika pihak legislatif selalu membantu eksekutif dalam mengawasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Minut. Bahkan, penanganan di RSUD Walanda Maramis pun ikut diawasi olej wakil rakyat ini. “Pengawasan oleh legislator melalui Dapil masing-masing dan pengawasan lapangan dengan turun ke RSUD Walanda Maramis,” tandasnya.(ria)

MANADOPOST.ID- Menekan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Seperti terpantau Senin (27/7), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Minut, meminta peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Penanganan Covid-19 dan pembayaran perangkat desa di ruang sidang DPRD Minut, melakukan Rapid Test sebelum masuk ruangan pertemuan.  Meski begitu, tes tersebut diketahui tidak wajib. Pasalnya, sebagian peserta yang enggan dites, masih bisa ikut rapat.

Kepala Dinkes Minut dr Alain Beyah mengatakan, Rapid Test ini merupakan pemeriksaan awal untuk mengetahui peserta yang reaktif atau non reaktif. “Kalau reaktif, nanti akan dijadwalkan pemeriksaan Swab Test. Tapi pemeriksaan ini tidak ada unsur pemaksaan sebelum masuk rapat,” ungkap Beyah.

Di sisi lain, salah satu tokoh masyarakat Minut Piet Luntungan, menolak jika dalam kegiatan RDP harus ada Rapid Test. Menurutnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini, pemeriksaan Rapid Test tidak lagi diberlakukan. “Presiden dan Menkes sudah nyatakan Rapid Test tidak perlu lagi, kenapa rapat ini harus pakai tes segala,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam RDP ini, Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan jika pihak legislatif selalu membantu eksekutif dalam mengawasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Minut. Bahkan, penanganan di RSUD Walanda Maramis pun ikut diawasi olej wakil rakyat ini. “Pengawasan oleh legislator melalui Dapil masing-masing dan pengawasan lapangan dengan turun ke RSUD Walanda Maramis,” tandasnya.(ria)

Most Read

Artikel Terbaru

/