23.4 C
Manado
Minggu, 14 Agustus 2022

Belum Semua Temuan BPK Ditindaklanjuti, Ini Sanksi yang Disiapkan Bupati Minut

MANADOPOST.ID—Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) ditanggapi serius. Jumat (30/4) siang, Bupati Joune Ganda (JG) dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung (KWL) memimpin Gelar Pengawasan Dalam Rangka Pemantauan dan Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Sutanraja Hotel.

JG mengajak seluruh OPD benar-benar bekerja dengan mengedepankan integritas untuk membangun daerah, stop pungli, tolak gratifikasi. Dalam mendukung Minut Hebat perlu didukung dengan birokrasi pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang handal.

Hasil pelaksanaan tindak lanjut pengawasan atau pemeriksaan di seluruh perangkat daerah masih belum tuntas. Masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti. “Sehingga saya kembali mengingatkan keseriusan kita untuk mendukung koreksi atau perbaikan yang diperlukan di seluruh perangkat daerah ke depan. Saya berharap ada peningkatan yang berarti dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawasan ini,” tegasnya kepada para kepala OPD yang hadir.

Kata dia, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengaktifkan dan menuntaskan proses pemeriksaan yang sudah dilakukan baik eksternal maupun internal. Dimana masing-masing OPD harus bisa memberikan pertanggung jawaban dan mengklarifikasi setiap temuan-temuan yang diberikan. “Ada beberapa catatan yang saya sampaikan bahwa setiap ASN agar selalu mematuhi apa yang dilakukan, yang boleh dan yang tidak boleh, termasuk temuan-temuan yang dilakukan BPK dan APIP itu wajib untuk dilaksanakan. Apabila tidak, maka saya tegaskan dua hal pada ASN tersebut, pertama dia tidak menerima TKD, kedua dia tidak mendapatkan promosi jabatan,” jelasnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Wakil Ketua PDI Perjuangan Sulut menegaskan, setiap kepala OPD wajib bertanggung jawab terhadap penggunaan pelaksanaan anggaran yang dikelola. Setiap pelanggaran maupun penyimpangan yang dilakukan wajib untuk dipertanggung jawabkan.

“Karena itu, kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang bisa membantu mulai dari pengawasan, pendampingan, agar mereka dalam melaksanakan penggunaan anggaran itu bisa sesuai dengan aturan yang berlaku, apa yang mereka laksanakan itu dilakukan pendampingan. Seharusnya apabila proses ini berjalan maka akan membantu kepala-kepala OPD untuk tidak terjebak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan TGR atau harus mendapatkan hukuman,” tukasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas perangkat daerah serta penandatanganan komitmen no pungli dan menolak gratifikasi, oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekkab Jemmy Kuhu, para Asisten, dan jajaran Pemkab Minut. (jen)

MANADOPOST.ID—Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) ditanggapi serius. Jumat (30/4) siang, Bupati Joune Ganda (JG) dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung (KWL) memimpin Gelar Pengawasan Dalam Rangka Pemantauan dan Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Sutanraja Hotel.

JG mengajak seluruh OPD benar-benar bekerja dengan mengedepankan integritas untuk membangun daerah, stop pungli, tolak gratifikasi. Dalam mendukung Minut Hebat perlu didukung dengan birokrasi pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang handal.

Hasil pelaksanaan tindak lanjut pengawasan atau pemeriksaan di seluruh perangkat daerah masih belum tuntas. Masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti. “Sehingga saya kembali mengingatkan keseriusan kita untuk mendukung koreksi atau perbaikan yang diperlukan di seluruh perangkat daerah ke depan. Saya berharap ada peningkatan yang berarti dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawasan ini,” tegasnya kepada para kepala OPD yang hadir.

Kata dia, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengaktifkan dan menuntaskan proses pemeriksaan yang sudah dilakukan baik eksternal maupun internal. Dimana masing-masing OPD harus bisa memberikan pertanggung jawaban dan mengklarifikasi setiap temuan-temuan yang diberikan. “Ada beberapa catatan yang saya sampaikan bahwa setiap ASN agar selalu mematuhi apa yang dilakukan, yang boleh dan yang tidak boleh, termasuk temuan-temuan yang dilakukan BPK dan APIP itu wajib untuk dilaksanakan. Apabila tidak, maka saya tegaskan dua hal pada ASN tersebut, pertama dia tidak menerima TKD, kedua dia tidak mendapatkan promosi jabatan,” jelasnya.

Wakil Ketua PDI Perjuangan Sulut menegaskan, setiap kepala OPD wajib bertanggung jawab terhadap penggunaan pelaksanaan anggaran yang dikelola. Setiap pelanggaran maupun penyimpangan yang dilakukan wajib untuk dipertanggung jawabkan.

“Karena itu, kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang bisa membantu mulai dari pengawasan, pendampingan, agar mereka dalam melaksanakan penggunaan anggaran itu bisa sesuai dengan aturan yang berlaku, apa yang mereka laksanakan itu dilakukan pendampingan. Seharusnya apabila proses ini berjalan maka akan membantu kepala-kepala OPD untuk tidak terjebak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan TGR atau harus mendapatkan hukuman,” tukasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas perangkat daerah serta penandatanganan komitmen no pungli dan menolak gratifikasi, oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekkab Jemmy Kuhu, para Asisten, dan jajaran Pemkab Minut. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/