26C
Manado
Minggu, 28 Februari 2021

Mulai Banjir Keluhan, Warga Kesulitan Urus Pengobatan

MANADOPOST.ID–Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan sudah putus hubungan. Kini 42.000 warga, biaya rumah sakitnya ditanggung lewat program Minahasa Sehat, yang langsung bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit.

Namun dalam penerapannya diakui warga ada banyak kendala. Informasi resmi koran ini, program tersebut baru berjalan dengan RS pemerintah. Sedangkan swasta belum bisa.

“Ya, setahu saya program tersebut baru bisa di RS milik pemerintah. Untuk RS swasta belum ada kecocokan pembayaran, yang sesuai,” beber sumber yang mengaku sempat mengalami kendala tersebut.

Di tempat lain, Santje M warga Tombulu, menyebutkan, setelah non aktifnya kartu jaminan kesehatan, dia yang rutin mengambil obat di puskesmas mulai alami kesulitan.

“Tapi ditanyakan ternyata masih ditanggung pemerintah dan harus ambil surat keterangan di Dinas Kesehatan, ini jelas menyulitkan kami yang berdomisili jauh dari kantor Dinkes Minahasa,” sebut perempuan paruh baya ini.

“Kami harap, pak bupati dapat mempermudah kami dalam berobat. Karena kami rutin melakukan pengobatan, juga rutin mengambil obat,” harap dia.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Minahasa dr Maya Rambitan menyebutkan, masyarakat yang dalam pengobatan kartu JKN-KIS tidak aktif lagi, dapat mengambil surat jalan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Minahasa. “Untuk dibawa di RS tujuan,” ungkapnya kepada Manado Post.

Jika dalam pelayanan terkendala proses pengurusan administrasi dan harus berobat mendesak, masyarakat boleh langsung ke RSUD Tondano. “Jika terjadi kendala pengobatan di RS yang telah bekerja sama dengan pemkab,” ungkapnya.

Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Minahasa Denny Mangala mengungkapkan, untuk kembali bekerja sama dengan BPJS, ini masih dibahas. “Tinggal lihat ke depan bagaimana,” singkat Mangala.

Sebelumnya, Bupati Minahasa Royke Roring (ROR) mengatakan. “Sebanyak 42.000 warga Minahasa ini akan berobat gratis di sembilan rumah sakit di Sulut,” kata ROR.(cw-01/gnr)

Artikel Terbaru