29.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Aturan `Panas-Dingin`, Masih Banyak Pelanggar Prokes

MANADOPOST.ID–Upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Minahasa masih lemah. Kinerja eksekutif sebagai penanggung jawab utama untuk menekan virus mematikan ini dipertanyakan.

Kenapa? Menurut warga pengawasan dan sosialisasi pemerintah daerah sangat lemah. “Pemda tidak konsisten. Makanya daerah kita masih masuk zona berbahaya. Mungkin juga warga masih kumabal karena sosialisasi terkait sanksi tidak berjalan baik,” kritik sejumlah pemerhati pemerintahan, saat diwawancarai Manado Post.

Diketahui, Pemkab Minahasa melalui Satpol PP dan Polres terus menggelar Ops Yustisi. Bahkan pelaksanaan Ops Yustisi saat ini lebih memberi tindakan tegas kepada pelanggar.

Kapolres Minahasa AKBP Henzly Moningkey mengatakan, pelaksanaan operasi tersebut sebagai upaya pemerintah dan aturan pemerintah tentang pengendalian Covid-19 serta mencegah terjadinya kluster penyebaran virus Corona di Minahasa, khususnya di Kota Tondano.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Jadi dalam operasi ini petugas memberikan tindakan disiplin kepada masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Tindakan yang diberikan berupa push up. Serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan menghindari kerumunan,” ungkapnya.

Operasi Yustisi di wilayah hukum Polres Minahasa memang terus diintesifkan. Sebelumnya, giat yang sama dilakukan Polres Minahasa dan Satpol PP di Perempatan Boulevard Tondano, dan depan Godbless Tondano.

Dari pelaksanaan operasi yustisi ini, petugas memberikan Teguran 23 kali, dan Tindakan disiplin sebanyak 2 kali. “Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan menjaga kesehatan,” tandas dia.

Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Alfons Kimbal pun mewarning Pemkab Minahasa. Menurut dia, jangan sampai anggaran yang dikeluarkan begitu banyak untuk kemanusiaan dimanfaatkan dan berbagai kebijakan yang dilakukan tidak tepat sasaran dan sia-sia.

“Seperti pembuatan pos-pos Covid-19 saya lihat panas dingin. Tidak benar-benar memberi efek positif untuk penanganan Covid-19 di Minahasa,” tuturnya.

Lanjut dia, memang pandemi Covid-19 ini sudah merupakan dilema di tengah masyarakat. Maka, dikatakannya pemerintah harus komit dengan banyaknya refocusing yang dilakukan untuk betul-betul berkoordinasi hingga desa agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

“Pemda harus berkoordinasi dengan baik. Dan jangan hanya sekedar berkoordinasi, tapi konsen memberikan tindakan yang tegas. Serta kebijakan yang dilakukan mesti untuk kemanusiaan jangan dimanfaatkan,” kuncinya.(*)

MANADOPOST.ID–Upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Minahasa masih lemah. Kinerja eksekutif sebagai penanggung jawab utama untuk menekan virus mematikan ini dipertanyakan.

Kenapa? Menurut warga pengawasan dan sosialisasi pemerintah daerah sangat lemah. “Pemda tidak konsisten. Makanya daerah kita masih masuk zona berbahaya. Mungkin juga warga masih kumabal karena sosialisasi terkait sanksi tidak berjalan baik,” kritik sejumlah pemerhati pemerintahan, saat diwawancarai Manado Post.

Diketahui, Pemkab Minahasa melalui Satpol PP dan Polres terus menggelar Ops Yustisi. Bahkan pelaksanaan Ops Yustisi saat ini lebih memberi tindakan tegas kepada pelanggar.

Kapolres Minahasa AKBP Henzly Moningkey mengatakan, pelaksanaan operasi tersebut sebagai upaya pemerintah dan aturan pemerintah tentang pengendalian Covid-19 serta mencegah terjadinya kluster penyebaran virus Corona di Minahasa, khususnya di Kota Tondano.

“Jadi dalam operasi ini petugas memberikan tindakan disiplin kepada masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Tindakan yang diberikan berupa push up. Serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan menghindari kerumunan,” ungkapnya.

Operasi Yustisi di wilayah hukum Polres Minahasa memang terus diintesifkan. Sebelumnya, giat yang sama dilakukan Polres Minahasa dan Satpol PP di Perempatan Boulevard Tondano, dan depan Godbless Tondano.

Dari pelaksanaan operasi yustisi ini, petugas memberikan Teguran 23 kali, dan Tindakan disiplin sebanyak 2 kali. “Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan menjaga kesehatan,” tandas dia.

Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Alfons Kimbal pun mewarning Pemkab Minahasa. Menurut dia, jangan sampai anggaran yang dikeluarkan begitu banyak untuk kemanusiaan dimanfaatkan dan berbagai kebijakan yang dilakukan tidak tepat sasaran dan sia-sia.

“Seperti pembuatan pos-pos Covid-19 saya lihat panas dingin. Tidak benar-benar memberi efek positif untuk penanganan Covid-19 di Minahasa,” tuturnya.

Lanjut dia, memang pandemi Covid-19 ini sudah merupakan dilema di tengah masyarakat. Maka, dikatakannya pemerintah harus komit dengan banyaknya refocusing yang dilakukan untuk betul-betul berkoordinasi hingga desa agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

“Pemda harus berkoordinasi dengan baik. Dan jangan hanya sekedar berkoordinasi, tapi konsen memberikan tindakan yang tegas. Serta kebijakan yang dilakukan mesti untuk kemanusiaan jangan dimanfaatkan,” kuncinya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/