25.7 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Kemendikbud ‘Sidang’ Tiga Calon Rektor Unima

MANADOPOST.ID–Sebelum memasuki tahapan pemilihan Rektor Unima Periode 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan adanya pelaksanaan wawancara para calon rektor. Wawancara sendiri dilakukan secara daring untuk kepentingan pihak Kemendikbud menggali informasi tambahan mengenai para calon rektor.

“Wawancara dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom antara Kemendikbud dengan tiga calon rektor. Para calon kemudian melaksanakan wawancara representatif di ruang Command Center lantai dua kantor pusat Unima yang telah disediakan panitia,” ungkap Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unima Prof Ruddy Pakasi kepada Manado Post, Senin (10/8).

Wawancara dimulai sekira pukul 10.00 wita diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri Prof Julieta Runtuwene selaku Rektor Unima.

“Dalam wawancara, dipersilahkan Prof Mege yang mendapatkan giliran pertama untuk diwawancarai. Kemudian dilanjutkan Prof Katuuk dan terakhir Prof Repi. Ketiga calon rektor diwawancarai langsung oleh empat profesor andalan Kemendikbud yaitu Prof Ainum Na’im selaku Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Prof Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Dra Dyah Ismayanti Kepala Biro SDM dan Pamoda Dei Sudarmo yang merupakan Staf Khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen,” beber Pakasi.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Masing-masing calon diberi waktu kurang lebih 20 menit untuk diwawancarai. “Wawancara berjalan lancar dan tanggal 19 Agustus mendatang akan dilangsungkan Sidang Senat Tertutup dengan acara pemberian suara pada tahap pemilihan rektor,” tukasnya.

Disisi lain, DPRD Provinsi Sulut intens mengawasi jalannya proses Pilrek Unima. Dikatakan Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Sulut Careig Naichel Runtu (CNR), bahwa penggunaan sistim E-Voting dalam Pilrek Unima, panitia wajib mensosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota senat sebelum pemilihan bergulir.

“Sosialisasi ini wajib dilakukan supaya senat mengetahui penggunaan dan mekanisme E-Voting itu sendiri. Dan kalau bisa dilaksanakan proses pemilihan secara terbuka,” ujar CNR.

Sebagai personil Komisi lV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesra, pihaknya akan mengawasi proses Pilrek nanti dan berharap bisa diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, supaya tidak terjadi kecurangan.

“Melibatkan pengawasan dari pihak Kemendikbud, karena Menteri mempunyai hak suara 35 persen pada pemilihan Rektor Unima. Untuk itu, perlu diawasi jalannya pemilihan tersebut,” ungkapnya.

Lanjut dia, menurut undang-undang dan berdasarkan keputusan MA dalam sistem E-Voting, bisa digunakan dalam pemilihan skala kecil maupun besar termasuk pemilihan Pilrek. Asalkan sesuai mekanisme yang ada, tentu pemilihan Rektor bisa menggunakan sistem tersebut.

“Memang dengan menggunakan E-Voting, bisa meminimalisir terjadi kecurangan, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang ketat baik dari internal maupun eksternal,” jelas CNR.

Terkait adanya pengawasan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pilrek, karena sudah menjadi kewenangan mereka sebagai penegak hukum.

“Untuk pengawasan eksternal, kami dari komisi lV wajib mengawasi proses jalannya Pilrek nanti. Dan saya rasa, Kepolisian dan Kejaksaan juga berkewajiban mengawasi sama dengan kita,” tandasnya.(cw-01/rgm)

MANADOPOST.ID–Sebelum memasuki tahapan pemilihan Rektor Unima Periode 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan adanya pelaksanaan wawancara para calon rektor. Wawancara sendiri dilakukan secara daring untuk kepentingan pihak Kemendikbud menggali informasi tambahan mengenai para calon rektor.

“Wawancara dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom antara Kemendikbud dengan tiga calon rektor. Para calon kemudian melaksanakan wawancara representatif di ruang Command Center lantai dua kantor pusat Unima yang telah disediakan panitia,” ungkap Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unima Prof Ruddy Pakasi kepada Manado Post, Senin (10/8).

Wawancara dimulai sekira pukul 10.00 wita diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri Prof Julieta Runtuwene selaku Rektor Unima.

“Dalam wawancara, dipersilahkan Prof Mege yang mendapatkan giliran pertama untuk diwawancarai. Kemudian dilanjutkan Prof Katuuk dan terakhir Prof Repi. Ketiga calon rektor diwawancarai langsung oleh empat profesor andalan Kemendikbud yaitu Prof Ainum Na’im selaku Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Prof Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Dra Dyah Ismayanti Kepala Biro SDM dan Pamoda Dei Sudarmo yang merupakan Staf Khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen,” beber Pakasi.

Masing-masing calon diberi waktu kurang lebih 20 menit untuk diwawancarai. “Wawancara berjalan lancar dan tanggal 19 Agustus mendatang akan dilangsungkan Sidang Senat Tertutup dengan acara pemberian suara pada tahap pemilihan rektor,” tukasnya.

Disisi lain, DPRD Provinsi Sulut intens mengawasi jalannya proses Pilrek Unima. Dikatakan Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Sulut Careig Naichel Runtu (CNR), bahwa penggunaan sistim E-Voting dalam Pilrek Unima, panitia wajib mensosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota senat sebelum pemilihan bergulir.

“Sosialisasi ini wajib dilakukan supaya senat mengetahui penggunaan dan mekanisme E-Voting itu sendiri. Dan kalau bisa dilaksanakan proses pemilihan secara terbuka,” ujar CNR.

Sebagai personil Komisi lV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesra, pihaknya akan mengawasi proses Pilrek nanti dan berharap bisa diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, supaya tidak terjadi kecurangan.

“Melibatkan pengawasan dari pihak Kemendikbud, karena Menteri mempunyai hak suara 35 persen pada pemilihan Rektor Unima. Untuk itu, perlu diawasi jalannya pemilihan tersebut,” ungkapnya.

Lanjut dia, menurut undang-undang dan berdasarkan keputusan MA dalam sistem E-Voting, bisa digunakan dalam pemilihan skala kecil maupun besar termasuk pemilihan Pilrek. Asalkan sesuai mekanisme yang ada, tentu pemilihan Rektor bisa menggunakan sistem tersebut.

“Memang dengan menggunakan E-Voting, bisa meminimalisir terjadi kecurangan, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang ketat baik dari internal maupun eksternal,” jelas CNR.

Terkait adanya pengawasan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pilrek, karena sudah menjadi kewenangan mereka sebagai penegak hukum.

“Untuk pengawasan eksternal, kami dari komisi lV wajib mengawasi proses jalannya Pilrek nanti. Dan saya rasa, Kepolisian dan Kejaksaan juga berkewajiban mengawasi sama dengan kita,” tandasnya.(cw-01/rgm)

Most Read

Artikel Terbaru

/