25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Bangun Tanggul Pembatas, BWSS I Minta PLN Turunkan Air Danau Tondano

- Advertisement -

MANADOPOST.ID— Danau Tondano merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional untuk diselamatkan, hal ini ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dalam upayanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) telah memprogramkan Proyek Revitalisasi Danau Tondano. Dalam hal ini pembangunan tanggul pembatas danau Tahap I sepanjang 6,5 km dari rencana total keseluruhan 18 km.

Namun dalam pelaksanaannya, sejak penandatanganan kontrak pekerjaan pada September 2021 lalu, hingga kini progres pekerjaan baru mencapai 9%.

Terkait hal ini Kepala BWSS I, I Komang Sudana menyatakan bahwa kenaikan muka air danau merupakan salah satu kendala terhambatnya pekerjaan tanggul.

“Kendalanya di sempadan Danau Tondano saat ini terjadi kenaikan muka air danau sebesar satu meter dari elevasi +682 menjadi +683. Hal ini menyebabkan kesulitan melakukan penimbunan karena trase tanggul terendam,” kata Sudana seiring menyebutkan bahwa hal tersebut telah dirapatkan dengan pihak PLN UPDK Minahasa serta Pemprov dan Pemkab.

- Advertisement -

“Dari rapat koordinasi tersebut, telah disepakati bahwa PLN akan menurunkan muka air dengan batas tertentu supaya di danau itu kita bisa kerja,” tambah Komang. Namun menanggapi hal tersebut, Andreas mewakili PT.PLN UPDK Minahasa menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pengurangan debit air dengan membuka pintu air PLTA dalam kurun waktu 4 hari.

“Pintu air di PLTA sudah pernah dibuka selama empat hari. Tapi muka air danau tidak signifikan turunnya. Apabila membuka pintu air dalam kurun waktu tertentu untuk menurunkan muka air pada elevasi +682 agar dapat berdiri surat pada PLN,” kata Andreas.

Namun demikian Sudana menyebutkan guna menanggapi hal tersebut, pihaknya telah menyurat pada PT. PLN Wilayah Suluttenggo namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak terkait.
“Sudah menyurat ke PLN tapi belum ada tanggapannya,” terang Sudana.

Ia pun menyayangkan hal tersebut, kendati dalam UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) menyatakan bahwa sebenarnya kewenangan pemanfaatan air termasuk air sungai berada pada Dirjen SDA.

“Berarti apabila ada Badan Hukum/ masyarakat yang memanfaatkan air sungai seperti PLTA harus mengajukan ijin pengelolaan ke Dirjen SDA Kementerian PUPR dan kewenangan di daerah Sulut itu melapor di BWSS I untuk kemudian mengajukan Rekomtek berapa besar air yang dimanfaatkan oleh PLTA,” tutur Kepala BWSS I.

Dilain tempat, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulut Charles Taju saat dimintai keterangan oleh Manado Post, menyebutkan bahwa fungsi Danau agar dapat terus dijaga karena menunjang salah satu fungsi sebagai PLTA. “Danau Tondano berguna bagi seluruh masyarakat dari berbagai aspek, salah satu fungsi danau sebagai PLTA. Tentunya apa yang diamanatkan oleh Perpres harus ditunjang oleh seluruh pihak agar fungsi danau di berbagai aspek bisa terus berlangsung,” terang Taju.

Selanjutnya terkait UU tentang Sumber Daya Air, menurut Taju aturan harus dilaksanakan. ”Aturan harus tetap dan wajib dilaksanakan. Termasuk PLTA sendiri sebagai Badan Usaha yang memanfaatkan air sungai terebut,” pungkas Taju.
Sementara itu Pihak PLN Suluttenggo saat dimintai keterangan belum memberikan konfirmasi. (des)

MANADOPOST.ID— Danau Tondano merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional untuk diselamatkan, hal ini ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dalam upayanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) telah memprogramkan Proyek Revitalisasi Danau Tondano. Dalam hal ini pembangunan tanggul pembatas danau Tahap I sepanjang 6,5 km dari rencana total keseluruhan 18 km.

Namun dalam pelaksanaannya, sejak penandatanganan kontrak pekerjaan pada September 2021 lalu, hingga kini progres pekerjaan baru mencapai 9%.

Terkait hal ini Kepala BWSS I, I Komang Sudana menyatakan bahwa kenaikan muka air danau merupakan salah satu kendala terhambatnya pekerjaan tanggul.

“Kendalanya di sempadan Danau Tondano saat ini terjadi kenaikan muka air danau sebesar satu meter dari elevasi +682 menjadi +683. Hal ini menyebabkan kesulitan melakukan penimbunan karena trase tanggul terendam,” kata Sudana seiring menyebutkan bahwa hal tersebut telah dirapatkan dengan pihak PLN UPDK Minahasa serta Pemprov dan Pemkab.

“Dari rapat koordinasi tersebut, telah disepakati bahwa PLN akan menurunkan muka air dengan batas tertentu supaya di danau itu kita bisa kerja,” tambah Komang. Namun menanggapi hal tersebut, Andreas mewakili PT.PLN UPDK Minahasa menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pengurangan debit air dengan membuka pintu air PLTA dalam kurun waktu 4 hari.

“Pintu air di PLTA sudah pernah dibuka selama empat hari. Tapi muka air danau tidak signifikan turunnya. Apabila membuka pintu air dalam kurun waktu tertentu untuk menurunkan muka air pada elevasi +682 agar dapat berdiri surat pada PLN,” kata Andreas.

Namun demikian Sudana menyebutkan guna menanggapi hal tersebut, pihaknya telah menyurat pada PT. PLN Wilayah Suluttenggo namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak terkait.
“Sudah menyurat ke PLN tapi belum ada tanggapannya,” terang Sudana.

Ia pun menyayangkan hal tersebut, kendati dalam UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) menyatakan bahwa sebenarnya kewenangan pemanfaatan air termasuk air sungai berada pada Dirjen SDA.

“Berarti apabila ada Badan Hukum/ masyarakat yang memanfaatkan air sungai seperti PLTA harus mengajukan ijin pengelolaan ke Dirjen SDA Kementerian PUPR dan kewenangan di daerah Sulut itu melapor di BWSS I untuk kemudian mengajukan Rekomtek berapa besar air yang dimanfaatkan oleh PLTA,” tutur Kepala BWSS I.

Dilain tempat, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulut Charles Taju saat dimintai keterangan oleh Manado Post, menyebutkan bahwa fungsi Danau agar dapat terus dijaga karena menunjang salah satu fungsi sebagai PLTA. “Danau Tondano berguna bagi seluruh masyarakat dari berbagai aspek, salah satu fungsi danau sebagai PLTA. Tentunya apa yang diamanatkan oleh Perpres harus ditunjang oleh seluruh pihak agar fungsi danau di berbagai aspek bisa terus berlangsung,” terang Taju.

Selanjutnya terkait UU tentang Sumber Daya Air, menurut Taju aturan harus dilaksanakan. ”Aturan harus tetap dan wajib dilaksanakan. Termasuk PLTA sendiri sebagai Badan Usaha yang memanfaatkan air sungai terebut,” pungkas Taju.
Sementara itu Pihak PLN Suluttenggo saat dimintai keterangan belum memberikan konfirmasi. (des)

Most Read

Artikel Terbaru

/