26.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Anggota DPRD Ini Sebut Penutupan Pelayanan RSUD Tidak Tepat

MANADOPOST.ID–Kebijakan RSUD Sam Ratulangi Tondano menutup pelayanan rumah sakit dan mengalihkan pasien baru ke rumah sakit lain, dinilai kurang tepat oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa Imanuel Manus mengatakan, keputusan tersebut bukanlah solusi terbaik

“Rumah sakit maupun pemerintah tidak bisa seenaknya lepas tanggung jawab. Alasan kekurangan tenaga kesehatan itu memang bisa dimaklumi, namun jangan diam saja. Harus ada solusi penambahan tenaga kesehatan entah bagaimana caranya, yang penting tidak menyalahi aturan,” tegas Manus.

Dia pun menyorot kinerja Pemkab Minahasa dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Khususnya terkait serapan anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan wabah tersebut.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Saya minta pemerintah transparan dalam realisasi penggunaan anggarannya. Sudah banyak anggaran dari APBD tahun 2020 digeser bagi penanggulangan Covid-19, jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya sembari mengajak pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik atas kejadian tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Minahasa Ivonne Andries mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan Rapat  Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Dinas Kesehatan, RSUD Sam Ratulangi, Asisten I Setdakab Minahasa selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19.

“Ini harus segera diperjelas. Maka dari itu, besok kami akan memanggil mitra kerja terkait dengan kesehatan dan COVID-19 untuk memberikan keterangan. Tentu kami akan mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi Pandemi covid-19 ini, termasuk di dalamnya penggunaan/penyerapan anggaran,” singkat Andries.

Diketahui, pelayan RSUD Tondano ditutup selama 10 hari. Hal itu karena pihak RSUD kekurangan tenaga kesehatan akibat 24 tenaga kesehatan harus dirawat karena positif Covid-19.(cw-01/rgm)

MANADOPOST.ID–Kebijakan RSUD Sam Ratulangi Tondano menutup pelayanan rumah sakit dan mengalihkan pasien baru ke rumah sakit lain, dinilai kurang tepat oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa Imanuel Manus mengatakan, keputusan tersebut bukanlah solusi terbaik

“Rumah sakit maupun pemerintah tidak bisa seenaknya lepas tanggung jawab. Alasan kekurangan tenaga kesehatan itu memang bisa dimaklumi, namun jangan diam saja. Harus ada solusi penambahan tenaga kesehatan entah bagaimana caranya, yang penting tidak menyalahi aturan,” tegas Manus.

Dia pun menyorot kinerja Pemkab Minahasa dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Khususnya terkait serapan anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan wabah tersebut.

“Saya minta pemerintah transparan dalam realisasi penggunaan anggarannya. Sudah banyak anggaran dari APBD tahun 2020 digeser bagi penanggulangan Covid-19, jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya sembari mengajak pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik atas kejadian tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Minahasa Ivonne Andries mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan Rapat  Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Dinas Kesehatan, RSUD Sam Ratulangi, Asisten I Setdakab Minahasa selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19.

“Ini harus segera diperjelas. Maka dari itu, besok kami akan memanggil mitra kerja terkait dengan kesehatan dan COVID-19 untuk memberikan keterangan. Tentu kami akan mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi Pandemi covid-19 ini, termasuk di dalamnya penggunaan/penyerapan anggaran,” singkat Andries.

Diketahui, pelayan RSUD Tondano ditutup selama 10 hari. Hal itu karena pihak RSUD kekurangan tenaga kesehatan akibat 24 tenaga kesehatan harus dirawat karena positif Covid-19.(cw-01/rgm)

Most Read

Artikel Terbaru

/