alexametrics
31.4 C
Manado
Sabtu, 23 Oktober 2021
spot_img

DLH-Pemdes: Pengembangan Perumahan PT BML Sesuai Aturan

MANADOPOST.ID— Pembangunan perumahan bersubsidi yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Griya Sea Lestari 5 hangat dibahas publik.

Bagaimana tidak proses berjalannya pengembangan oleh PT Bangun Minanga Lestari yang merupakan salah satu perusahaan perumahan subsidi terbesar di Sulawesi Utara mendapat pro kontra oleh beberapa oknum masyarakat.

Desas-desus mengenai perumahan Griya Sea Lestari 5 sesuai pantauan dimulai pada awal April 2021. Berbagai hal dipersoalkan oleh sejumlah oknum masyarakat, mulai dari izin perumahan, pengerusakan hutan sampai dengan pencemaran mata air Desa Sea.

Diketahui bahwa permasalahan yang terjadi di Sea sendiri telah sampai ke DPRD Minahasa. Sehingga telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diikuti berbagai pihak, yakni masyarakat pro, kontra, Pemkab Minahasa dan pihak pengembang.

Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw dalam pernyataanya kepada sejumah media pada waktu itu mengatakan bahwa dalam pembangunanya PT BML telah memiliki izin, sehingga DPRD Minahasa tidak bisa menghambat pembangunan yang ada.

“Sudah ada perizinanya, kita tidak boleh menghambat pembangunan yang ada di Minahasa. Akibat dari pembangunan ini torang tidak pungkiri bersama bahwa ada tenaga kerja yang diserap, banyak masyarakat disekitar yang mendapatkan tenaga kerja dengan pembangunan yang begitu banyak, ada juga pajak naik,“ katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Vicky Kaloh saat ditanya apakah pembangunan Griya Sea Lestari 5 telah merusak lingkungan yang ada, menyatakan bahwa pembangunan perumahan Griya Sea Lestari 5 telah memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan (Amdal). “Dari seluruh pertimbangan dan tahapan-tahapan prosedur lingkungan hidup semua telah memenuhi persyaratan, ada beberapa dokumen AMDAL, 1. Kerangka acuan membuat seluruh rona awal, 2. Analisa dampak lingkungan (AMDAL) setelah dilakukan analisis seluruh dampak lingkungan dari kawasan pembangunan tersebut menyusun ke, 3. RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan dan RPL Rencana Pemantauan Lingkungan dan itu semua menjadi dasar,” ucapnya.

Lanjutnya bahwa berdasarkan dokumen AMDAL tersebut Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi. “Secara teknis DLH akan melakukan evaluasi berdasarkan dokumen AMDAL dan DLH melakukan pemantauan berdasarkan RKL dan RPL itu, apakah dilakukan berdasarkan perencanaan lingkungan atau tidak, kalau tidak kami Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku,” tuturnya.

Terkait Mata Air Desa Sea ia mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri bahwa tidak ada bangunan dekat dengan Mata Air. “Pembangunan perumahan tersebut tidak akan mengganggu, karena sepadan mata air/batas aman sesuai peraturan menteri adalah 200 meter, sedangkan jarak lokasi pembangunan perumahan dengan mata air ada 207 meter,” jelasnya.

Untuk masalah ijin semua telah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku. “Proses perijinan ini setelah dimohonkan berproses di Pemkab Minahasa ada tim perijinan dan tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD), setelah rapat koordinasi tim TKPRD dan menyetujui sesuai dengan tata ruang tentu proses permohonan berlanjut, berarti dari sisi tata ruang bisa,” ucapnya.

Sementara itu, Hukum Tua Desa Sea James Roy Sangian ditemui di lokasi pembangunan perumahan, Sabtu (8/5) memberikan penjelasan akan penolakan beberapa warga atas pembangunan perumahan Griya 5 yang ditakuti bahwa akan adanya pencemaran lingkungan. “Pemerintah Desa Sea juga secara bersama-sama mengawasi akan hal tersebut terkait pencemaran lingkungan,” jelas Sangian.

Menurutnya bahwa kenyataan dari pembangunan perumahan Griya Lestari 5 tidak ada perusakan lingkungan ataupun hutan. “Kenyataannya tidak ada pencemaran lingkungan atau mata air, apalagi hutan yang berada di dekat mata air bahkan tidak ada 1 pohon pun yang di potong di daerah mata air,” jelasnya.

Lanjut, Sangian mengatakan bahwa tidak ada upaya dari pengembang untuk merusak hutan atau pun mencemari mata air Desa Sea. “Malahan ada upaya dari pengembang untuk melestarikan hutan dengan membeli kebun pisang dari masyarakat, kurang lebih luasnya 9000 isi atau hampir 1 hektar untuk dijadikan perluasan hutan dan ditanami pohon-pohon untuk pelestarian. Sebagai Pemerintah Desa saya pastikan  tidak ada upaya untuk merusak lingkungan,” katanya.

Dia pun menyatakan bahwa jarak pembangunan perumahan dan Mata Air Desa Sea aman dan tidak ada pencemaran. “Perumahan dan mata air yang ada jaraknya 207 meter, sedangkan jarak amannya adalah 200 meter, sehingga itu sudah berdasarkan sesuai aturan dan aman,” tambah Sangian.

Lebih lanjut, ia menambah lokasi pembuatan Perumahan merupakan lokasi perkebunan masyarakat bukan hutan. “Lokasi pembangunan perumahan tersebut merupakan lokasi perkebunan pisang dan kelapa dari masyarakat dan itu bukan hutan lindung,” tutur Sangian.

Sebagai Hukum Tua Desa Sea, Sangian menyatakan banyak keuntungan hadirnya perumahan-perumahan di Desa Sea, contohnya pajak PBB desa Sea lebih tinggi dari Desa lain. “Sekitar 10 tahun hadirnya perumahan-perumahan di Desa Sea banyak tenaga kerja yang diserap, kemudian jual beli warung, sehingga kami melihat bahwa putaran uang di Desa Sea lebih banyak,” katanya lagi.

Untuk sosialisasi ia mengatakan bahwa sudah dilakukan sejak tahun 2020. “Pihak pengembang dan Pemerintah Kabupaten sudah melakukan sosialisasi di Desa, hanya saja pada waktu 2020 itu dalam masa pandemi yang membatasi jumlah masyarakat yang dapat hadir, hanya keterwakilan mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan BPD sehingga keterwakilan ini yang akan meneruskan kepada masyarakat lainnya. Tidak itu saja kami Pemerintah Desa selalu mensosialisasikan kepada masyarakat lewat acara-acara ataupun kedukaan,” tutup Hukum Tua Desa Sea sembari berharap kepada masyarakat untuk tidak percaya asumsi-asumsi yang tidak mendasar dari pihak lain.(lerby)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru