25 C
Manado
Kamis, 6 Agustus 2020

338 Karyawan di Minahasa Dirumahkan

MANADOPOST.ID–Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melemahkan berbagai sektor perekonomian, termasuk perusahaan swasta.

Imbasnya sejumlah perusahaan di Kabupaten Minahasa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan. Sedangkan karyawan lainnya dirumahkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Arody Tangkere menyebutkan, sesuai data yang masuk pekan lalu dari perusahaan dan yang dikoordinasikan petugas Disnaker, ada 338 karyawan yang di-PHK serta dirumahkan.

“Mereka berasal dari 15 perusahaan. Dengan rincian PHK 47 karyawan, dan yang dirumahkan sebanyak 341 karyawan,” sebut Tangkere kepada Manado Post, Senin (20/4) kemarin.

Diakuinya, yang terdampak kebijakan PHK terbanyak adalah dari perusahaan swasta. Misalnya yang kerja di pertokoan, rumah makan dan bangunan. Untuk itu, dirinya mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Kartu Pra Kerja ini juga untuk membantu mereka yang terdampak kebijakan akibat Covid-19 ini.

Untuk manfaat dari Kartu Pra Kerja, akan mendapatkan RP 1 juta biaya pelatihan. Nanti dibayarkan ke LPK.Kemudian mendapatkan sertifikat

“Ada juga insentifRp600 ribu sebagai biaya tunggu sampai mereka mendapatkan pekerjaan dengan syarat utama usia 18 tahun, tidak sekolah atau kuliah dan berstatus warga negara Indonesia. Kartu ini berlaku secara online,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Minahasa Debi Kaseger melihat adanya PHK dari perusahaan, pemerintah daerah harus menindaklanjuti dengan mengambil alih ke perusahaan dan memperjuangkan hak-hak karyawan yang di-PHK ataupun dirumahkan.

“Memang ada kartu pra kerja dari pemerintah pusat. Namun juga, pemerintah daerah harus memastikan karyawan yang di PHK atau dirumahkan wajib terima hak-hak normatifnya seperti pesangon dan lainnya,” tutur Kaseger.

Dirinya menambahkan, Disnaker Minahasa terlebih dahulu harus melihat ikatan yang terjalin antara karyawan dan perusahaan. “Kalau memang karyawan tetap kemudian dirumahkan. Pesangon wajib diberikan dan Disnaker wajib memfasilitasi. Bagi yang sistem kontrak, ada ikatan yang terjalin antara perusahaan dan karyawan. Intinya Disnaker harus tahu dan perjuangkan hak-hak karyawan yang di PHK ataupun dirumahkan,” tutupnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw melihat, dalam keadaan seperti ini kita diberikan hikmat daari Tuhan untuk bisa berinovasi. Kreatif melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan seperti menjual online.

“Selain ada bantuan berupa kartu pra kerja dari pemerintah, kita juga diberikan hikmat untuk berinovasi. Kita bisa menghasilkan kerajinan atau makanan apa saja yang penting halal dan didagangkan secara online,” sebut Kandouw.

Tak hanya itu, mengantisipasi Pandemi ini dirinya juga menyarankan agar memanfaatkan tanah Minahasa yang subur untuk menanam apa saja yang bisa menghasilkan uang.

“Untuk yang terkena PHK. Disnaker harus mendata siapa-siapa yang terkena PHK ini untuk membantu rekomendasi pemerintah pusat agar supaya bisa cepat mengeluarkan kartu prakerja,” pungkasnya. (mega)

-

Artikel Terbaru

Cek Data Pemilih, Kowaas: Nomor Bebas Pulsa

Pendataan pemilih menjadi hal krusial demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Jika Ada Kecurangan Pilkada, Soputan: Lapor di Aplikasi Gowaslu

Peran teknologi informasi turut mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada.

OD Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Gerakan Kibar Serentak Merah Putih

Gerakan Kibar Serentak Merah Putih oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) yang dimulai sejak 1-31 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 masih belum tersosialisasi dengan baik.

Airmadidi Banjir Bantuan SGR-PDM

Kepedulian Shintia Gelly Rumumpe (SGR) dan Petrus Defni Macarau (PDM) untuk warga Minahasa Utara (Minut) tak hanya isapan jempol semata. Mengawali bulan kemerdekaan, SGR dan PDM terus turun langsung membagikan bantuan untuk warga yang membutuhkan.

MEP Nahkodai Golkar Minsel

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Minsel resmi memiliki nahkoda baru. Seperti diketahui dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar ke-IV, yang digelar pada Senin (3/8) kemarin, bertempat di Hotel Sutanraja Amurang, dr Michaela Elsiana Paruntu MARS atau yang akrab disapa MEP, resmi menahkodai Golkar Minsel.