alexametrics
25.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

120 Miliar Bangun RSUD Tondano

MANADOPOST.ID–Pihak Bank SulutGo (BSG) menyetujui restrukturisasi dan reschedule pembiayaan pembangunan RSUD Tondano, yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa sebesar Rp 120 Miliar. Bakal dicairkan dalam tiga tahap.

Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Minahasa dan BSG yang dilakukan Bupati, Dr Royke Roring MSi dan Pimpinan Cabang BSG Tondano Erwin Kuhon mewakili Direktur Utama di rudis Bupati Minahasa, Rabu (20/1).

Di mana dalam adendum itu menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minahasa, Drs Donal Wagey MBA, bunga pinjaman turun dari sembilan menjadi delapan persen.

“Selain itu waktu pengembalian diperpanjang sampai Tahun 2024 sebelumnya hanya sampai 2023 mengikuti periodisasi bupati dan wakil bupati,” kata Wagey, Kamis (21/1).

Ditambahkannya, restrukturisasi dan reschedule pembiayaan tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Karena juga dari tahun lalu ada pandemi Covid-19 maka diperbolehkan ada perpanjangan waktu pengembalian, jadi kami dalam hal ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” kunci Wagey.(cw-01)

MANADOPOST.ID–Pihak Bank SulutGo (BSG) menyetujui restrukturisasi dan reschedule pembiayaan pembangunan RSUD Tondano, yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa sebesar Rp 120 Miliar. Bakal dicairkan dalam tiga tahap.

Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Minahasa dan BSG yang dilakukan Bupati, Dr Royke Roring MSi dan Pimpinan Cabang BSG Tondano Erwin Kuhon mewakili Direktur Utama di rudis Bupati Minahasa, Rabu (20/1).

Di mana dalam adendum itu menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minahasa, Drs Donal Wagey MBA, bunga pinjaman turun dari sembilan menjadi delapan persen.

“Selain itu waktu pengembalian diperpanjang sampai Tahun 2024 sebelumnya hanya sampai 2023 mengikuti periodisasi bupati dan wakil bupati,” kata Wagey, Kamis (21/1).

Ditambahkannya, restrukturisasi dan reschedule pembiayaan tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Karena juga dari tahun lalu ada pandemi Covid-19 maka diperbolehkan ada perpanjangan waktu pengembalian, jadi kami dalam hal ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” kunci Wagey.(cw-01)

Most Read

Artikel Terbaru

/