25.3 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Sekkab Minahasa Targetkan Pajak Capai 100 Persen di Kecamatan

MANADOPOST.ID – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-Perumahan dan Pemukiman (PBB-P2) di setiap wilayah kecamatan diharapkan capai 100 persen. Penegasan ini dikatakan Bupati Minahasa Royke O Roring (ROR) melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Frits Muntu. Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan ‘Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021’, Selasa (27/4), di Aula Imanuel Koya, Tondano.

Dengan berlakunya kebijakan tersebut, menurut Muntu tentunya akan banyak membantu penerimaan pendapatan daerah. Ditegaskan, menjadi perhatian pemerintah bahwa sebuah daerah harus mampu dikelola dengan baik, meski dengan kebijakan keuangan yang terbatas. Sehingga setiap penerimaan pajak daerah akan tercatat. “Pajak daerah memang belum tentu sangat berpengaruh dalam sistem keuangan daerah, tapi semua kecamatan harus capai 100 persen,” tegas Muntu.

Dia berpesan agar boleh menyampaikan kepada semua elemen pemerintah di kecamatan maupun di desa, untuk mempertimbangkan penagihan pajak. Diakui, tidak diperlukan kesiapan sumber daya manusia maupun peraturan pendukung untuk pelaksanaan tugas tersebut.

“Kita berharap capaian pajak dapat lebih maksimal. Mulai dari penggalian potensi pendapatan dan pemberian layanan kepada masyarakat, agar itu dapat terlaksana dengan baik,” kuncinya.

Diketahui sosialisasi ini sekaligus penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Kabupaten, diteruskan kepada seluruh camat se-Kabupaten Minahasa. (Lerby Tamuntuan)

MANADOPOST.ID – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-Perumahan dan Pemukiman (PBB-P2) di setiap wilayah kecamatan diharapkan capai 100 persen. Penegasan ini dikatakan Bupati Minahasa Royke O Roring (ROR) melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Frits Muntu. Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan ‘Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021’, Selasa (27/4), di Aula Imanuel Koya, Tondano.

Dengan berlakunya kebijakan tersebut, menurut Muntu tentunya akan banyak membantu penerimaan pendapatan daerah. Ditegaskan, menjadi perhatian pemerintah bahwa sebuah daerah harus mampu dikelola dengan baik, meski dengan kebijakan keuangan yang terbatas. Sehingga setiap penerimaan pajak daerah akan tercatat. “Pajak daerah memang belum tentu sangat berpengaruh dalam sistem keuangan daerah, tapi semua kecamatan harus capai 100 persen,” tegas Muntu.

Dia berpesan agar boleh menyampaikan kepada semua elemen pemerintah di kecamatan maupun di desa, untuk mempertimbangkan penagihan pajak. Diakui, tidak diperlukan kesiapan sumber daya manusia maupun peraturan pendukung untuk pelaksanaan tugas tersebut.

“Kita berharap capaian pajak dapat lebih maksimal. Mulai dari penggalian potensi pendapatan dan pemberian layanan kepada masyarakat, agar itu dapat terlaksana dengan baik,” kuncinya.

Diketahui sosialisasi ini sekaligus penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Kabupaten, diteruskan kepada seluruh camat se-Kabupaten Minahasa. (Lerby Tamuntuan)

Most Read

Artikel Terbaru

/