25 C
Manado
Kamis, 6 Mei 2021
spot_img

Philip Siwi: Musrenbang RKPD Bahan Penyusunan KUA/ PPAS dan RAPBD

MANADOPOST.ID–Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022, merupakan bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA/PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Minahasa Philips Gerald Siwi, SE melalui Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Drs Lexi Korengkeng MT mengatakan, Musrenbang ini dalam rangka penajaman, penyelarasan dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran.

“Sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD, maka kegiatan ini dilakukan Pemkab Minahasa,” ujarnya.

Adapun Tahapan yang telah dilaksanakan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Musrenbang Desa dilaksanakan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020 dan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan 20 sampai dengan 28 Januari 2021 bertempat di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa.

2. Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan pada 20 Januari 2021 bertempat di Bappelitbangda Kabupaten Minahasa;

3. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada 17 sampai dengan 26 Februari 2021 bertempat di Kecamatan se-Kabupaten Minahasa;

4. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada 15 Februari 2021 bertempat di BPU Tondano; dan

5. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada 25 sampai dengan 26 Maret 2021 bertempat di Bappelitbangda Kabupaten Minahasa.

6. Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan pada hari ini.

“Tahapan ini telah melalui proses dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana amanat Permendagri nomor 70 tahun 2019, yang prosesnya dimulai dengan pengusulan program dan kegiatan secara online dalam Aplikasi oleh Pemerintah Desa, langsung ke Perangkat Daerah dan teknis melalui verifikasi Bappelitbangda, dan Kecamatan serta pengusulan oleh Anggota DPRD Minahasa,” pungkasnya.(cw-01)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru