alexametrics
28.4 C
Manado
Jumat, 20 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Miris! Pejuang Kemanusiaan Kelurahan di Tomohon, Ikhlas Tunaikan Tugas Pemakaman Protap Covid-19 Tanpa Honor

MANADOPOST.ID– Semangat pejuang kemanusiaan perangkat kelurahan di Kota Tomohon patut diapresiasi. Menjalankan tugas tanpa pemberian insentif, meski dalam aturan mewajibkan hal tersebut. Lebih khusus, kala memakamkan anggota masyarakatnya yang meninggal, baik dinyatakan positif maupun suspek Covid-19.

 

 

 

 

 

 

“Yah prinsipnya saya dan teman-teman perangkat, hanya menjalankan tugas dan kewajiban. Torang so dipercayakan memegang jabatan, meski cuma kepala lingkungan (Pala,red) atau linmas. Mau dibayar honor atau tidak, kerja saja dulu,” ungkap salah satu kepala lingkungan di Kecamatan Tomohon Utara, ketika diwawancarai Manado Post, Kamis (1/7/2021)

 

 

 

 

“Memang ada beberapa kali ikut dalam pelaksanaan Pemakaman Protap Covid-19. Biasanya perangkat yang menggali kubur, sisanya untuk penguburan ada yang dari Satpol-PP atau rumah sakit. Ikhlas kerja saja biar tidak dibayar,” tukasnya lagi.

 

 

 

Namun begitu, keikhlasan para perangkat kelurahan ini notebene nya berujung pada pengeluhan, sejumlah lurah kala dikonfirmasi. Mereka bilang, mau tidak mau harus merogoh kocek pribadi untuk membayar tenaga para tim pemakaman protap.

 

 

 

 

“Kalau dulu, sistemnya belum berubah, kita (kelurahan, red) bisa menyerahkan pembayaran insentif tenaga pemakaman ini ke BPBD Kota Tomohon. Sekarang sudah tidak bisa lagi, alasannya karena alokasi anggaran tidak lagi tertata di Pos Biaya Tidak Terduga (BTT). Jadi tinggal kebijakan lurah saja, masa biar konsumsi atau uang rokok saja tidak ada. Apalagi sekarang dengan kekurangan anggaran, mencari tenaga pemakaman sangat susah. Karena selain tidak ada anggaran, pekerjaannya juga kan beresiko,” keluh salah satu lurah, yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

 

 

 

 

“Bagusnya memang ini di-blow up, biar ada kejelasan nasib perangkat kelurahan di Tomohon,” sambung lurah lainnya.

 

 

 

 

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP menyebut, seharusnya pemerintah melalui SKPD terkait sigap dan tanggap menanggapi masalah, apalagi penanganan Pandemi Covid-19 jadi isu utama pemerintah baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan program kerja yang harusnya dibedakan tingkat urgensi, seyogyanya jeli dibaca eksekutif.

 

 

 

 

 

 

“Ini informasi yang tentunya memprihatinkan, saya kira anggaran untuk penanganan hingga pembayaran insentif tenaga pemakaman ini ada. Kenapa bisa sampai tidak ada realisasinya? Semua program kerja yang disusun, saya kira baik tujuannya. Tapi, harus dibedakan mana yang mendesak dan mana yang belum perlu,” sindir MJLW sapaan akrabnya.

 

 

 

“Ini catatan dan pengingat kepada SKPD terkait, ini harus diprioritaskan! Jangan fokus di kegiatan seremonial apalagi hura-hura. Apalagi pekerjaan pemakaman ini beresiko, jangan sampai nantinya tidak ada lagi yang mau terlibat. Mau jadi apa penanganan Pandemi di Tomohon,” ketusnya lagi.

 

 

 

Harusnya pemerintah, MJLW bilang, di tengah kedaruratan kondisi bencana non-alam saat ini. Harus dan wajib berpikir dan bertindak darurat. Jangan nantinya pandemi makin meluas diikuti kesenjangan sosial, baru sibuk mencari solusi.

 

 

 

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tomohon Robby Kalangi ketika dikonfirmasi menyatakan, pengalokasian insentif tenaga pemakaman yang sejatinya  dibayarkan pihaknya lewat pos BTT, sama seperti sistem di tahun 2020 lalu. Kini tak lagi bisa dilakukan BPBD. Dikarenakan pos dana tersebut, kini tak lagi tersedia di sistem informasi perencanaan daerah atau SIPD.

 

 

 

 

 

Alih-alih memberikan solusi di tengah keikhlasan para perangkat kelurahan, yang tenaganya dipakai sukarela.  Kalangi memastikan, pembayaran insentif nantinya bisa dieksekusi di masa pembahasan APBD Perubahan.

 

 

 

 

 

“Dulunya kalau masih pakai SIMDA, kita bisa plotting anggaran ini di pos BTT. Nah, sekarang di SIPD tak bisa lagi. Bisanya hanya di pos belanja langsung. Tapi itupun baru bisa direalisasikan nantinya di APBD Perubahan,” kata Kalangi.

 

 

 

 

 

 

Dirinya menjelaskan, ketika proses pemakaman masyarakat yang meninggal baik suspek maupun positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Alokasi insentif yang dibayarkan pihaknya nyaris berkisar di angka Rp.5.000.000

 

 

 

 

 

 

“Jika mengacu di tahun lalu, jumlah insentif yang dibayarkan kurang lebih Rp.4,6 Juta. Masing-masing itu dibayarkan kepada tenaga penggali, pemakam, rohaniawan, lurah atau camat, penanggung jawab pemakaman ada juga pendampingan dari pihak keamanan,” terang dia.

 

 

 

Sembari menambahkan, pihaknya kini justru fokus pada penanganan pandemi pasca ditemukannya kejadian.

 

 

 

“Sterilisasi lingkungan sekarang yang kita fokuskan, dimana di lokasi tersebut ada kejadian positif. Seperti yang barusan di Kelurahan Matani. Disemprot disenfektan baik kasus OTG maupun yang bergejala. Begitu juga di pusat-pusat keramaian. Semisal pasar tradisional, terminal dan rumah ibadah,” pungkas dia.

 

 

 

Julius Laatung

MANADOPOST.ID– Semangat pejuang kemanusiaan perangkat kelurahan di Kota Tomohon patut diapresiasi. Menjalankan tugas tanpa pemberian insentif, meski dalam aturan mewajibkan hal tersebut. Lebih khusus, kala memakamkan anggota masyarakatnya yang meninggal, baik dinyatakan positif maupun suspek Covid-19.

 

 

 

 

 

 

“Yah prinsipnya saya dan teman-teman perangkat, hanya menjalankan tugas dan kewajiban. Torang so dipercayakan memegang jabatan, meski cuma kepala lingkungan (Pala,red) atau linmas. Mau dibayar honor atau tidak, kerja saja dulu,” ungkap salah satu kepala lingkungan di Kecamatan Tomohon Utara, ketika diwawancarai Manado Post, Kamis (1/7/2021)

 

 

 

 

“Memang ada beberapa kali ikut dalam pelaksanaan Pemakaman Protap Covid-19. Biasanya perangkat yang menggali kubur, sisanya untuk penguburan ada yang dari Satpol-PP atau rumah sakit. Ikhlas kerja saja biar tidak dibayar,” tukasnya lagi.

 

 

 

Namun begitu, keikhlasan para perangkat kelurahan ini notebene nya berujung pada pengeluhan, sejumlah lurah kala dikonfirmasi. Mereka bilang, mau tidak mau harus merogoh kocek pribadi untuk membayar tenaga para tim pemakaman protap.

 

 

 

 

“Kalau dulu, sistemnya belum berubah, kita (kelurahan, red) bisa menyerahkan pembayaran insentif tenaga pemakaman ini ke BPBD Kota Tomohon. Sekarang sudah tidak bisa lagi, alasannya karena alokasi anggaran tidak lagi tertata di Pos Biaya Tidak Terduga (BTT). Jadi tinggal kebijakan lurah saja, masa biar konsumsi atau uang rokok saja tidak ada. Apalagi sekarang dengan kekurangan anggaran, mencari tenaga pemakaman sangat susah. Karena selain tidak ada anggaran, pekerjaannya juga kan beresiko,” keluh salah satu lurah, yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

 

 

 

 

“Bagusnya memang ini di-blow up, biar ada kejelasan nasib perangkat kelurahan di Tomohon,” sambung lurah lainnya.

 

 

 

 

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP menyebut, seharusnya pemerintah melalui SKPD terkait sigap dan tanggap menanggapi masalah, apalagi penanganan Pandemi Covid-19 jadi isu utama pemerintah baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan program kerja yang harusnya dibedakan tingkat urgensi, seyogyanya jeli dibaca eksekutif.

 

 

 

 

 

 

“Ini informasi yang tentunya memprihatinkan, saya kira anggaran untuk penanganan hingga pembayaran insentif tenaga pemakaman ini ada. Kenapa bisa sampai tidak ada realisasinya? Semua program kerja yang disusun, saya kira baik tujuannya. Tapi, harus dibedakan mana yang mendesak dan mana yang belum perlu,” sindir MJLW sapaan akrabnya.

 

 

 

“Ini catatan dan pengingat kepada SKPD terkait, ini harus diprioritaskan! Jangan fokus di kegiatan seremonial apalagi hura-hura. Apalagi pekerjaan pemakaman ini beresiko, jangan sampai nantinya tidak ada lagi yang mau terlibat. Mau jadi apa penanganan Pandemi di Tomohon,” ketusnya lagi.

 

 

 

Harusnya pemerintah, MJLW bilang, di tengah kedaruratan kondisi bencana non-alam saat ini. Harus dan wajib berpikir dan bertindak darurat. Jangan nantinya pandemi makin meluas diikuti kesenjangan sosial, baru sibuk mencari solusi.

 

 

 

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tomohon Robby Kalangi ketika dikonfirmasi menyatakan, pengalokasian insentif tenaga pemakaman yang sejatinya  dibayarkan pihaknya lewat pos BTT, sama seperti sistem di tahun 2020 lalu. Kini tak lagi bisa dilakukan BPBD. Dikarenakan pos dana tersebut, kini tak lagi tersedia di sistem informasi perencanaan daerah atau SIPD.

 

 

 

 

 

Alih-alih memberikan solusi di tengah keikhlasan para perangkat kelurahan, yang tenaganya dipakai sukarela.  Kalangi memastikan, pembayaran insentif nantinya bisa dieksekusi di masa pembahasan APBD Perubahan.

 

 

 

 

 

“Dulunya kalau masih pakai SIMDA, kita bisa plotting anggaran ini di pos BTT. Nah, sekarang di SIPD tak bisa lagi. Bisanya hanya di pos belanja langsung. Tapi itupun baru bisa direalisasikan nantinya di APBD Perubahan,” kata Kalangi.

 

 

 

 

 

 

Dirinya menjelaskan, ketika proses pemakaman masyarakat yang meninggal baik suspek maupun positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Alokasi insentif yang dibayarkan pihaknya nyaris berkisar di angka Rp.5.000.000

 

 

 

 

 

 

“Jika mengacu di tahun lalu, jumlah insentif yang dibayarkan kurang lebih Rp.4,6 Juta. Masing-masing itu dibayarkan kepada tenaga penggali, pemakam, rohaniawan, lurah atau camat, penanggung jawab pemakaman ada juga pendampingan dari pihak keamanan,” terang dia.

 

 

 

Sembari menambahkan, pihaknya kini justru fokus pada penanganan pandemi pasca ditemukannya kejadian.

 

 

 

“Sterilisasi lingkungan sekarang yang kita fokuskan, dimana di lokasi tersebut ada kejadian positif. Seperti yang barusan di Kelurahan Matani. Disemprot disenfektan baik kasus OTG maupun yang bergejala. Begitu juga di pusat-pusat keramaian. Semisal pasar tradisional, terminal dan rumah ibadah,” pungkas dia.

 

 

 

Julius Laatung

Most Read

Artikel Terbaru

/