24.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Carut-Marut Program RTLH di Tomohon, PPKom: Yang Tentukan Penerima Dari Disperkim

 

MANADOPOST.ID–Carut-marut penentuan penerima Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni, terpampang jelas di Kota Tomohon. Setelah sebelumnya sejumlah penerima, yang notebene nya diusulkan dari pihak kelurahan. Harus dibuat banyak bersabar, usai data mereka diduga dihapus oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman besutan Kepala Dinas Hengky Supit.

 

Pernyataan berbeda pun berhasil dihimpun Manado Post, usai hasil wawancara dari salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Program RTLH Tahun 2021, Chali Kalangie mengaku, dirinya tak memiliki kewenangan apalagi kuasa untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menerima bantuan, program turunan dari Kementerian PUPR tersebut.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

 

“Jadi kalau keterangan atau penjelasan yang dijelaskan dari Disperkim Tomohon, yang mengatakan ketentuan diakomodirnya penerima RTLH karena persetujuan PPKom, itu salah besar. Tidak benar, kami (PPKom, red) prinsipnya hanya memfasilitasi semua usulan yang diajukan secara berjenjang. Mulai dari kelurahan, hingga penentuan dari dinas. Jadi perlu ditegaskan sekali lagi, PPKom tidak memiliki hak apalagi kewenangan menentukan penerima bantuan, dalam hal ini program RTLH,” aku Kalangie, ketika diwawancarai Manado Post, Kamis (2/11).

 

Lanjut dikatakannya, segala mekanisme pengusulan yang dilakukan secara berjenjang dari pihak kelurahan hingga akhirnya diproses pihaknya. Yang kemudian berlanjut ke penyaluran bantuan bahan renovasi bangunan bagi warga. Sepenuhnya ditetapkan oleh SKPD pemilik program.

“Jadi tidak benar, kalau PPKom yang memanipulasi data, mengatur sedemikian rupa sehingga menuai polemik di Kelurahan Lahendong misalnya,” tukasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim Hengky Supit melalui Kepala Bidang Penataan Permukiman Peggy Wowiling mengaku, pihaknya tak punya dasar untuk mengintervensi penerima bantuan RTLH di Tomohon, yang tahun ini berjumlah 56 program bedah rumah.

 

“Semuanya kita (Disperkim, red) serahkan ke PPKom. Tidak ada kewenangan dari dinas untuk melakukan penentuan, siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan,” sebut Wowiling.

Aroma ketidakberesan program RTLH tahun ini pun makin mencuat, menyusul salah satu penerima bantuan di Kelurahan Pangolombian yang sebelumnya sudah masuk di tahap survey. Tinggal menunggu penyaluran bantuan bahan bangunan, akhirnya harus gigit jari akibat dugaan manipulasi dari SKPD terkait.

 

“Torang so jalani samua proses, mulai dari pendataan malahan so sampe di survey. Mar akhirnya, belakangan torang tahu so nda ada lagi torang pe nama. Sangat kecewa, padahal kemarin torang kerja memenangkan pemerintahan CS-WL. Kiapa kong akhirnya bagini?” sesal Geby Monalu, warga Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan.

Julius Laatung

 

MANADOPOST.ID–Carut-marut penentuan penerima Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni, terpampang jelas di Kota Tomohon. Setelah sebelumnya sejumlah penerima, yang notebene nya diusulkan dari pihak kelurahan. Harus dibuat banyak bersabar, usai data mereka diduga dihapus oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman besutan Kepala Dinas Hengky Supit.

 

Pernyataan berbeda pun berhasil dihimpun Manado Post, usai hasil wawancara dari salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Program RTLH Tahun 2021, Chali Kalangie mengaku, dirinya tak memiliki kewenangan apalagi kuasa untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menerima bantuan, program turunan dari Kementerian PUPR tersebut.

 

“Jadi kalau keterangan atau penjelasan yang dijelaskan dari Disperkim Tomohon, yang mengatakan ketentuan diakomodirnya penerima RTLH karena persetujuan PPKom, itu salah besar. Tidak benar, kami (PPKom, red) prinsipnya hanya memfasilitasi semua usulan yang diajukan secara berjenjang. Mulai dari kelurahan, hingga penentuan dari dinas. Jadi perlu ditegaskan sekali lagi, PPKom tidak memiliki hak apalagi kewenangan menentukan penerima bantuan, dalam hal ini program RTLH,” aku Kalangie, ketika diwawancarai Manado Post, Kamis (2/11).

 

Lanjut dikatakannya, segala mekanisme pengusulan yang dilakukan secara berjenjang dari pihak kelurahan hingga akhirnya diproses pihaknya. Yang kemudian berlanjut ke penyaluran bantuan bahan renovasi bangunan bagi warga. Sepenuhnya ditetapkan oleh SKPD pemilik program.

“Jadi tidak benar, kalau PPKom yang memanipulasi data, mengatur sedemikian rupa sehingga menuai polemik di Kelurahan Lahendong misalnya,” tukasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim Hengky Supit melalui Kepala Bidang Penataan Permukiman Peggy Wowiling mengaku, pihaknya tak punya dasar untuk mengintervensi penerima bantuan RTLH di Tomohon, yang tahun ini berjumlah 56 program bedah rumah.

 

“Semuanya kita (Disperkim, red) serahkan ke PPKom. Tidak ada kewenangan dari dinas untuk melakukan penentuan, siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan,” sebut Wowiling.

Aroma ketidakberesan program RTLH tahun ini pun makin mencuat, menyusul salah satu penerima bantuan di Kelurahan Pangolombian yang sebelumnya sudah masuk di tahap survey. Tinggal menunggu penyaluran bantuan bahan bangunan, akhirnya harus gigit jari akibat dugaan manipulasi dari SKPD terkait.

 

“Torang so jalani samua proses, mulai dari pendataan malahan so sampe di survey. Mar akhirnya, belakangan torang tahu so nda ada lagi torang pe nama. Sangat kecewa, padahal kemarin torang kerja memenangkan pemerintahan CS-WL. Kiapa kong akhirnya bagini?” sesal Geby Monalu, warga Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan.

Julius Laatung

Most Read

Artikel Terbaru

/