26.4 C
Manado
Rabu, 10 Agustus 2022

Bawaslu: Keterlibatan PNS Masih Tinggi

MANADOPOST.ID—Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks pelaksanaan Pilkada, masih santer dilakukan. Bahkan, dikatakan Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, di sela Kunjungan Kerjanya di Sekretariat Bawaslu Kota Tomohon, Senin (2/11) kemarin.

Menyebutkan, hingga pekan pertama Bulan November saja, sudah ada 700 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Yang masuk meja kerja supervisor pesta demokrasi tersebut.

“Kerawanan soal netralitas ASN, jadi problematika penyelenggaraan Pilkada yang tiap tahun kita temui. Dari laporan yang masuk, hingga awal bulan ini saja, sudah ada 700 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang tengah kita tangani,” ungkap Ratna.

Bahkan, secara keseluruhan, Ratna bilang, mayoritas provinsi di Pulau Sulawesi. Masuk kategori lima besar nasional, penyumbang laporan pelanggaran netralitas ASN. Namun begitu, dirinya menuturkan, upaya pencegahan terus dioptimalkan Bawaslu, guna meminimalisir potensi terjadinya kasus pelanggaran.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Sulut itu masuk lima besar lho! Pada Pilkada lalu juga, wilayah Sulawesi juga masuk peringkat yang sama. Dan menarik untuk diteliti memang, kenapa pelanggaran ini terus terjadi,” tukasnya.

Ratna pun tak memungkiri, jika penjatuhan sanksi kepada abdi negara. Hingga kini belum memberikan efek jera. Tak beralasan memang, vonis hukuman yang sepenuhnya berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dinilainya belum terlalu maksimal.

“Sanksi soal pelanggaran netralitas ASN ini memang cukup ringan. Harusnya bisa memberikan efek jera. Sanksi terberat pun bukan pemecatan, yang ada hanya penurunan dari jabatan. Kemudian eksekutornya, sepenuhnya diberikan kepada PPK. Bisa jadi jika ada kepentingan dengan Pilkada, ada tawar menawar soal sanksi ini,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Tomohon Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Steffen Linu menyatakan, hingga bulan November sudah ada 19 laporan pelanggaran netralitas ASN.

Yang sudah disodorkan ke tingkat selanjutnya, untuk diproses.  “Sebagai laporan, hingga awal bulan ini sudah ada 19 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang sudah kita laporkan ke Komisi ASN,” ujar dia.

Pihaknya pun berharap, selain kesadaran mematuhi aturan dan ketentuan, soal batasan ASN di tengah pelaksanaan Pilkada. Mematuhi protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran pandemi di masa Pilkada. Meminimalisir adanya potensi money politic plus penyalahgunaan bansos.

Seyogyanya dimiliki seluruh elemen, utamanya peserta Pilkada Serentak Tahun 2020. “Selain itu juga, kami sangat berharap keterlibatan secara aktif dari masyarakat. Untuk bersama-sama mengawasi, jalannya Pilkada guna menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” tutup Linu.

Hadir dalam kegiatan, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda bersama jajaran, Ketua Bawaslu Tomohon Deisy Soputan bersama anggota dan unsur Panwascam se-Kota Tomohon, perwakilan Sentra Gakkumdu dan media.(yol/gnr)

MANADOPOST.ID—Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks pelaksanaan Pilkada, masih santer dilakukan. Bahkan, dikatakan Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, di sela Kunjungan Kerjanya di Sekretariat Bawaslu Kota Tomohon, Senin (2/11) kemarin.

Menyebutkan, hingga pekan pertama Bulan November saja, sudah ada 700 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Yang masuk meja kerja supervisor pesta demokrasi tersebut.

“Kerawanan soal netralitas ASN, jadi problematika penyelenggaraan Pilkada yang tiap tahun kita temui. Dari laporan yang masuk, hingga awal bulan ini saja, sudah ada 700 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang tengah kita tangani,” ungkap Ratna.

Bahkan, secara keseluruhan, Ratna bilang, mayoritas provinsi di Pulau Sulawesi. Masuk kategori lima besar nasional, penyumbang laporan pelanggaran netralitas ASN. Namun begitu, dirinya menuturkan, upaya pencegahan terus dioptimalkan Bawaslu, guna meminimalisir potensi terjadinya kasus pelanggaran.

“Sulut itu masuk lima besar lho! Pada Pilkada lalu juga, wilayah Sulawesi juga masuk peringkat yang sama. Dan menarik untuk diteliti memang, kenapa pelanggaran ini terus terjadi,” tukasnya.

Ratna pun tak memungkiri, jika penjatuhan sanksi kepada abdi negara. Hingga kini belum memberikan efek jera. Tak beralasan memang, vonis hukuman yang sepenuhnya berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dinilainya belum terlalu maksimal.

“Sanksi soal pelanggaran netralitas ASN ini memang cukup ringan. Harusnya bisa memberikan efek jera. Sanksi terberat pun bukan pemecatan, yang ada hanya penurunan dari jabatan. Kemudian eksekutornya, sepenuhnya diberikan kepada PPK. Bisa jadi jika ada kepentingan dengan Pilkada, ada tawar menawar soal sanksi ini,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Tomohon Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Steffen Linu menyatakan, hingga bulan November sudah ada 19 laporan pelanggaran netralitas ASN.

Yang sudah disodorkan ke tingkat selanjutnya, untuk diproses.  “Sebagai laporan, hingga awal bulan ini sudah ada 19 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang sudah kita laporkan ke Komisi ASN,” ujar dia.

Pihaknya pun berharap, selain kesadaran mematuhi aturan dan ketentuan, soal batasan ASN di tengah pelaksanaan Pilkada. Mematuhi protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran pandemi di masa Pilkada. Meminimalisir adanya potensi money politic plus penyalahgunaan bansos.

Seyogyanya dimiliki seluruh elemen, utamanya peserta Pilkada Serentak Tahun 2020. “Selain itu juga, kami sangat berharap keterlibatan secara aktif dari masyarakat. Untuk bersama-sama mengawasi, jalannya Pilkada guna menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” tutup Linu.

Hadir dalam kegiatan, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda bersama jajaran, Ketua Bawaslu Tomohon Deisy Soputan bersama anggota dan unsur Panwascam se-Kota Tomohon, perwakilan Sentra Gakkumdu dan media.(yol/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/