25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Miris, Bahas RPJMD, Ketua DPRD Tomohon Sentil Pejabat Doyan Bolos

MANADOPOST.ID–Ada pemandangan unik kala pembahasan, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di ruang sidang DPRD Kota Tomohon, Jumat (7/5/2021) Sore. Dari pantauan Manado Post, sebagian besar kursi yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II, tampak kosong melompong.
Seolah tak menseriusi agenda, yang punya andil penting kala pelaksanaan program kerja eksekutif periode 2021-2026 nanti. Padahal dalam agenda tersebut,  hadir juga Wali Kota-Wakil Wali Kota Tomohon Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL), didampingi Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Jemmy Ringkuangan AP MSi.
Kondisi ini sontak menuai kritik Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE. Tak tanggung-tanggung, usai mendengarkan sejumlah rekomendasi dari seluruh komisi kerja di DPRD, Sundah menyinggung keseriusan dan komitmen pejabat eselon II, yang sering mangkir kala pembahasan.
Dia bilang, mindset pejabat yang seharusnya bersama-sama dengan pihak legislatif merumuskan bersama, kebijakan yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya dimiliki oleh seluruh pejabat Kota Bunga. Bukannya hanya mengutus, sekretaris atau kepala bidang di SKPD.
“Tentunya ini menjadi perhatian dan keprihatinan kami dari legislatif. Keseriusan para pejabat untuk duduk bersama, membahas dan merumuskan hingga menyepakati bersama agenda kerja pemerintah. Yang tak lain untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Tomohon. Dan ketidakhadiran seperti ini bukan hanya sekali kami dapati. Sudah pernah saya menegur beberapa kepala dinas,” ketus Sundah.
“Apalagi ini menyangkut Ranwal RPJMD Tahun 2021-2026, ini tonggak agenda kerja. Yang nantinya disepakati dalam Perda. Saya terima laporan dari teman dan ketua-ketua komisi di DPRD. Agar diingatkan terus soal kehadiran pejabat,” timpal Politisi Golkar ini.
Tak beralasan memang, dilanjutkan Sundah, keberadaan pejabat yang telah diberikan amanah oleh kepala daerah. Diberikan berbagai fasilitas tambahan plus kompensasi tunjangan kerja yang tidak sedikit. Itu pun bersumber dari APBD yang notebene nya merupakan setoran rakyat dari pajak. Seyogyanya  dibarengi dengan profesionalisme kerja oleh para kepala SKPD.
“Kalau sering bolos begini, saya kira relevan jika nantinya tunjangan kerja pejabat dikurangi saja. Bukan sekali atau dua kali, pembahasan bersama eksekutif ditunda karena si kepala SKPD berhalangan,” sebut Sundah.
Dirinya pun menyarankan kepada kepala daerah, dalam pelaksanaan evaluasi kabinet kerja eksekutif Kota Sejuk nantinya. Agar dapat memilih pejabat yang memiliki komitmen, keseriusan dan tanggung jawab untuk bersinergi bersama DPRD. Yang sejatinya tak lain untuk kemajuan  Kota Tomohon kedepannya.
Julius Laatung
MANADOPOST.ID–Ada pemandangan unik kala pembahasan, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di ruang sidang DPRD Kota Tomohon, Jumat (7/5/2021) Sore. Dari pantauan Manado Post, sebagian besar kursi yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II, tampak kosong melompong.
Seolah tak menseriusi agenda, yang punya andil penting kala pelaksanaan program kerja eksekutif periode 2021-2026 nanti. Padahal dalam agenda tersebut,  hadir juga Wali Kota-Wakil Wali Kota Tomohon Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL), didampingi Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Jemmy Ringkuangan AP MSi.
Kondisi ini sontak menuai kritik Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE. Tak tanggung-tanggung, usai mendengarkan sejumlah rekomendasi dari seluruh komisi kerja di DPRD, Sundah menyinggung keseriusan dan komitmen pejabat eselon II, yang sering mangkir kala pembahasan.
Dia bilang, mindset pejabat yang seharusnya bersama-sama dengan pihak legislatif merumuskan bersama, kebijakan yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sudah selayaknya dimiliki oleh seluruh pejabat Kota Bunga. Bukannya hanya mengutus, sekretaris atau kepala bidang di SKPD.
“Tentunya ini menjadi perhatian dan keprihatinan kami dari legislatif. Keseriusan para pejabat untuk duduk bersama, membahas dan merumuskan hingga menyepakati bersama agenda kerja pemerintah. Yang tak lain untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Tomohon. Dan ketidakhadiran seperti ini bukan hanya sekali kami dapati. Sudah pernah saya menegur beberapa kepala dinas,” ketus Sundah.
“Apalagi ini menyangkut Ranwal RPJMD Tahun 2021-2026, ini tonggak agenda kerja. Yang nantinya disepakati dalam Perda. Saya terima laporan dari teman dan ketua-ketua komisi di DPRD. Agar diingatkan terus soal kehadiran pejabat,” timpal Politisi Golkar ini.
Tak beralasan memang, dilanjutkan Sundah, keberadaan pejabat yang telah diberikan amanah oleh kepala daerah. Diberikan berbagai fasilitas tambahan plus kompensasi tunjangan kerja yang tidak sedikit. Itu pun bersumber dari APBD yang notebene nya merupakan setoran rakyat dari pajak. Seyogyanya  dibarengi dengan profesionalisme kerja oleh para kepala SKPD.
“Kalau sering bolos begini, saya kira relevan jika nantinya tunjangan kerja pejabat dikurangi saja. Bukan sekali atau dua kali, pembahasan bersama eksekutif ditunda karena si kepala SKPD berhalangan,” sebut Sundah.
Dirinya pun menyarankan kepada kepala daerah, dalam pelaksanaan evaluasi kabinet kerja eksekutif Kota Sejuk nantinya. Agar dapat memilih pejabat yang memiliki komitmen, keseriusan dan tanggung jawab untuk bersinergi bersama DPRD. Yang sejatinya tak lain untuk kemajuan  Kota Tomohon kedepannya.
Julius Laatung

Most Read

Artikel Terbaru

/