27C
Manado
Rabu, 14 April 2021

Diklarifikasi Piutang PTSL, Ini Reaksi BPN Tomohon

MANADOPOST.ID–Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai di Kota Tomohon sejak tahun 2017 silam. Dipertanyakan sejumlah warga Kota Bunga. Pasalnya, dari sejumlah pemilik tanah yang tersebar di beberapa kecamatan. Ada yang sudah menyerahkan berkas asli.

“Saya sudah menyerahkan surat ukur tanah yang asli, bahkan sudah menyerahkan uang administrasi sebesar Rp.350 ribu. Sayangnya, sampai sekarang, sertifikat yang saya urus tak kunjung rampung,” keluh warga Kelurahan Matani Satu, yang enggan namanya dipublikasikan.

Pernyataan serupa pun dilontarkan perangkat Pemerintah Kota Sejuk. Dikatakan salah satu lurah di Kecamatan Tomohon Tengah. Jumlah piutang program PTSL yang diproses sejak tahun 2017 silam. Kata sumber yang enggan membeber namanya, pun berjumlah tidak sedikit.

“Kalau 10 sertifikat mungkin kurang. Bahkan ada juga yang sudah menyerahkan, surat-surat asli. Kami sifatnya hanya membantu saja, keputusan mutlak ada di pihak BPN. Lebih jelasnya silahkan berkonsultasi dengan instansi terkait,” bisik sumber.

Terpisah, ketika dicoba untuk dikonfirmasi, pihak BPN Kota Tomohon seolah menutup diri. Bukannya mendapat pihak yang kompeten memberikan penjelasan. Petugas keamanan BPN seakan-akan menghindar. Kendati demikian, oknum ketua PTSL Tahun 2017-2018 berinisial S, ada di kantor. Hal ini sesuai informasi yang dikantongi, mobil milik oknum dimaksud berada di parkiran kantor vertikal tersebut.

“Nanti saya coba koordinasikan dengan yang bersangkutan,” singkat Petugas Keamanan di Kantor BPN Tomohon.

Diketahui Presiden Jokowi terus mewanti-wanti kepada pihak terkait, agar memberikan jaminan dan kemudahan kepada masyarakat, dalam hal proses penerbitan sertifikat.

Terpisah, Ketua Tim Saber Pungli Kota Tomohon Wakapolres Kompol Agnes Turambi, ketika dikonfirmasi soal potensi dugaan pungutan liar dalam proses penerbitan sertifikat. Mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan yang masuk, terkait hal tersebut. Namun begitu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bunga, apabila ada indikasi dugaan pungutan liar. Baik dalam proses penerbitan sertifikat dan layanan publik lain. Agar tidak segan untuk melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum.

“PTSL? Belum ada laporan. Tapi jika ada indikasi, ada masyarakat yang dipungut biaya tidak wajar. Silakan laporkan, nanti ditindaklanjuti,” sebut Turambi.

Diketahui, target PTSL di Kota Tomohon Tahun 2017 berjumlah 10.500 bidang. Sementara yang berhasil dieksekusi tak lebih dari separuh, yakni 4.780 bidang. Atas capaian tersebut, kuota PTSL di tahun berikutnya pun menurun. (yol)

Artikel Terbaru