25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Jam Operasional Pelaku Usaha Ditambah

MANADOPOST.ID–Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro, resmi dirilis oleh Pemerintah Kota Tomohon pasca turunnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) belum lama ini.

Salah satu gimmick yang memberikan stimulus lebih, plus angin segar bagi pelaku usaha. Demikian Dikatakan Wali Kota Tomohon Jimmy Eman melalui Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Dr Dolvin Karwur, ketika diwawancarai, Rabu (10/1) kemarin.

“Benar, ada penambahan tambahan jam operasional bagi pelaku usaha hingga pukul 21.00 WITA. Berlaku sejak hari ini (kemarin,red) hingga tanggal 22 Februari nanti. Di dalam Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021, tidak ada lagi yang namanya, Dine-in, close order atau apalah istilahnya. Semua harus selesai hingga pukul 21.00 WITA, penerapan PPKM mikro juga diberlakukan di saat yang sama,” ungkap Karwur.

Lanjut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, pemberlakuan PPKM Mikro secara teknis nantinya akan membangun Posko Kelurahan Tangguh Covid-19. Dimana segala potensi kasus terpapar baru, nantinya bisa lebih cepat dideteksi, ditangani sekaligus memberikan treatment progresif. Biar nantinya, menekan potensi penyebaran pandemi dalam skala yang lebih besar.

“Zona merah hingga Zona Kuning, nantinya bisa ditangani dalam skala lebih kecil. Sesuai dimana kasus baru itu terjadi, posko-posko Kampung Tangguh di kelurahan-kelurahan jadi sarana monitoring, tracking hingga treatment nantinya. Apakah bisa ditangani di tingkat lingkungan, atau di faskes. Pembiayaan bersumber ke APBD, nantinya ada refocussing anggaran. Teknisnya seperti apa dan bagaimana, masih sementara dibahas. Intinya, ada keterlibatan seluruh pihak terkait. Mulai dari TNI-Polri, Satpol PP hingga perangkat kelurahan,” jelasnya.

Disinggung soal integrasi Inmendagri dan Perda Penegakan Disiplin Prokes Covid-19, yang baru saja disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Karwur bilang, semangat instruksi vertikal dan produk hukum lokal, tak lain yakni meningkatkan kesadaran masyarakat menjalankan Prokes. Sebagai bagian dari lifestyle baru, bukan karena keterpaksaan apalagi beban.

“Perda hadir bukan semata-mata mencari letak kesalahan masyarakat, lantas nantinya didenda dan masuk ke kas daerah. Tak seperti itu. Melainkan bagaimana kepatuhan masyarakat, ini muncul karena kesadaran bersama,” kata dia.

Terpisah, salah satu perwakilan UMKM di Kota Bunga yang enggan dibeberkan namanya, menyebutkan seluruh pelaku usaha hanya meminta kelonggaran durasi mengais rezeki. Lebih lagi, sebagian pelaku usaha di Tomohon, cenderung memiliki potensi omset di atas Pukul 18.00 WITA.

“Kami hanya meminta pemerintah turut hadir dan memberikan sedikit kelonggaran, soal kepatuhan prokes dan sarana penunjang. UMKM jauh lebih baik ketimbang, cara pedagang di pasar tradisional, saya berharap pemerintah memberikan solusi atas keterbatasan hasil operasional usaha,” kata dia.(yol/gnr)

Artikel Terbaru