25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

BML : AMJ Jemmy Eman, Investasi di Tomohon Terganggu

MANADOPOST.ID – Baru-baru ini, Bank Dunia merilis peringkat kemudahan berusaha yang didalamnya termasuk Indonesia. Segala daya upaya untuk menarik investasi dan mempermudah regulasi yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ternyata belum mampu mengangkat peringkat kemudahan berusaha Indonesia dari posisi 73 yang jauh berada di bawah negara tetangga Malaysia di peringkat 12 atau bahkan Vietnam yang berada di peringkat 70.

Sangat mungkin, salah satu penyebab terhambatnya agenda nasional pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan investasi dan ekonomi adalah tidak ramahnya pemerintah Kota Tomohon terhadap investor asli daerah.

Hal ini tergambar dari perlakuan oknum Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dari dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tomohon terhadap investor property terbesar di Kota Tomohon, PT Bangun Minanga Lestari (BML). Pasalnya BML telah membangun ratusan rumah di Kota Tomohon sebagai bagian dari upaya investor daerah untuk mendukung program strategis sejuta rumah pemerintahan presiden Jokowi termasuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat Kota Tomohon. Sejauh ini, memang belum ada investor luar Sulut yang tertarik untuk membangun proyek strategis tersebut di Kota Tomohon. Investor lokal lainnya pun kesulitan untuk bertahan di masa pandemi ini.

PT BML yang berkomitmen untuk berinvestasi di bidang property, sekalipun di situasi pandemik, telah berupaya untuk tetap menjalankan investasinya di Kota Tomohon. Sejauh ini, nilai investasi yang telah dikeluarkan PT BML di Kota Tomohon berkisar 100 Miliar rupiah. Dapat dibayangkan, kurang lebih 90 persen dari nilai tersebut telah terbagi ke masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian, tukang, galian material alam, pemilik toko bangunan dan sektor riil lainnya.

Efek sosial dan ekonomi dengan hadirnya PT BML di Kota Tomohon sangat membantu masyarakat Kota Tomohon yang saat ini sedang berusaha bertahan di situasi ekonomi sulit akibat pandemi. Bahkan, tidak main-main, penyumbang PAD Kota Tomohon yang terbesar di sektor properti sampai dengan saat ini adalah PT BML. Ketua DPRD Kota Tomohon, Djemy J Sundah SE, pun mengakui bonafiditas PT BML dengan turun langsung berupaya mendorong masyarakat untuk melaksanakan jual beli lahan dengan PT BML.

Pembebasan lahan terakhir PT BML di lokasi perumahaan GBTL 2 yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh aktivis lingkungan Jabes Wolter Kanter pun pembayarannya dilakukan melalui Ketua DPRD Kota Tomohon yang mengetahui dengan jelas tujuan pembelian lahan tersebut. Sampai saat ini, PT BML sedang merencanakan tambahan investasi senilai 35 Miliar di lokasi perumahan GBTL 2 dan GBTL 3.

Akan tetapi, saat diwawancarai, Direktur PT BML, Riedel Mongisidi menyampaikan bahwa saat ini pihak perusahaan sedang berkalkulasi kembali untuk melanjutkan rencana investasi di Kota Tomohon, mengingat iklim investasi di Kota Tomohon di Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepemimpinan Walikota Jimmy Eman sangat tidak kondusif. “Kami sebagai pebisnis, sangat memperhitungkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi, khususnya sikap dan peran pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi,” ungkap Riedel.

Polemik PT BML dimulai dari adanya laporan aktivis lingkungan berinisial Jabes Wolter Kanter ke DLH Kota Tomohon. Jabes Wolter Kanter, yang adalah salah satu rekanan DLH Kota Tomohon sebagai konsultan lingkungan hidup yang sering mengerjakan proyek-proyek pembuatan dokumen ijin lingkungan hidup, berbicara senada dengan Kepala DLH Kota Tomohon bahwa ijin lingkungan perumahaan GBTL 2 hanya 5 hektar. Sedangkan menurut Riedel, ijin lokasi PT BML yang diberikan oleh Pemkot Tomohon seluas 15 Hektar.

“Pemkot Tomohon sendiri yang memberikan ijin bagi PT BML untuk mengolah lahan seluas 15 hektar, entah mengapa Kepala DLH Kota Tomohon dapat berbicara senada dengan oknum aktivis tersebut. Mereka berdua juga seirama dalam kesalahan tentang laporan semester lingkungan PT BML, padahal PT BML memiliki bukti tanda terima dari DLH Kota Tomohon terakhir melaporkan perkembangan lingkungan diterima pada tanggal 23 Desember 2020,” tuturnya.

Pihak PT BML mengaku, pada bulan Desember 2020, dengan penuh itikad baik menghadap ke Sekertaris Kota Tomohon yang pada saat itu dijabat oleh bapak Harold Lolowang dan pada kesempatan tersebut hadir juga Kadis Lingkungan Hidup, John Kapoh, untuk menanyakan spesifikasi teknis IPAL standard Kota Tomohon, dan bahkan menanyakan apakah ada hal yang perlu diperbaiki oleh PT BML di bidang lingkungan.

Pada saat itu Kapoh berjanji akan memberikan informasi tentang spesifikasi IPAL sesuai standar teknis Kota Tomohon kepada pengembang termasuk siap bekerjasama dengan pengembang untuk bersama-sama merawat dan memperbaiki lingkungan hidup di GBTL 2 apabila memang diperlukan. Bahkan bukan hanya di dalam lingkungan perumahaan GBTL 2, pengembang menyatakan kesediaannya untuk menanam seribu pohon di Kota Tomohon dan lokasinya dapat ditunjuk langsung oleh Kadis DLH.

Tapi, kesepakatan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh DLH Kota Tomohon. Malahan, tuduhan dan informasi liar tentang PT BML yang justru berkembang. Sebagai investor, PT BML justru memandang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini sebagai fenomena yang aneh dan tidak konsisten dari pihak DLH. “Kan kita sudah menghadap, minta diarahkan, minta spesifikasi teknis IPAL seperti apa, baru saja Desember 2020, minta hal-hal yang perlu kita perbaiki soal lingkungan hidup, tapi saya heran, malah Kadis dan Aktivis mengumbar-umbar PT BML tidak ada ijin dan merusak lingkungan,” bebernya.

Riedel menyatakan, pihaknya sebagai pengembang siap mengikuti keinginan DLH, tinggal diarahkan saja, tidak ada masalah. “Kami malah sudah lebih dulu berusaha aktif menanyakan apa yang harus dilakukan sampai ke spesifikasi teknis dan bersedia dalam pembuatan IPAL dan lain-lain diawasi oleh pemerintah. DLH bukannya mengarahkan malah memberikan pernyataan di media yang salah. Dapat saya sampaikan, kalau pun memang ada kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, DLH dapat mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI 2/2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 4. Untuk perijinan lingkungan PT BML, silahkan membaca surat Keputusan Kepala DLH Kota Tomohon 1/2016 tentang Kegiatan Pembangunan Perumahaan Griya Bangun Tomohon Lestari Dua oleh PT Bangun Minanga Lestari yang ditandatangani tanggal 11 Maret 2016, dimana dalam surat tersebut, disebutkan bahwa ijin lingkungan PT BML diberikan seluas 150.000 Meter Persegi dengan jumlah bangunan 825 unit,” katanya.

Harusnya kantor DLH Kota Tomohon menurut Riedel memiliki arsip dokumen tersebut dan berkomentar berdasarkan dokumen resmi, bukan berdasarkan masukkan pelapor yang mengada-ada. Termasuk mempelajari Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup 660.1/01/REKOM/BLH/III/2016 tentang rekomendasi UKL/UPL Kegiatan Pembangunan Perumahaan Griya Bangun Tomohon Lestari Dua Kota Tomohon.

Untuk ijin lokasi perumahan, PT BML mengantongi Keputusan Walikota Tomohon 243/2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perumahan PT Bangun Minanga Lestari Dengan Luas 150.000 Meter Persegi Di Keluarahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan. Dokumen ini semua dikeluarkan oleh Pemkot Tomohon, sayang sekali dalam mengeluarkan pernyataan, Kadis DLH tidak menyempatkan diri untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut.

“Memang, sempat ada upaya dari tim konsultan lingkungan hidup tempat Jabes Wolter Kanter bernaung untuk membuatkan dokumen UKL/UPL saat BML mengurus ijin lokasi GBTL 3, tapi dengan berbagai pertimbangan PT BML lebih memilih tim konsultan yang lain. PT BML memang mengenal Jabes Wolter Kanter sebagai penghuni perumahaan GBTL 2. Sayangnya, BML mengenal yang bersangkutan karena yang bersangkutan dengan berbagai daya upaya menolak membayar iuran air selama kurang lebih 2 tahun tapi memaksa untuk tetap menerima fasilitas air. Secara aturan, developer wajib menyiapkan fasilitas umum, salah satunya jaringan air, tapi saat air mengalir, harusnya penghuni membayar biaya per bulan yang sudah dipatok oleh pengembang dibawah harga PDAM setempat,” sebutnya.

Dengan topeng akademisi dan intelektual, Jabes Wolter Kanter menurutnya, selalu berdalih dengan membawa buku aturan yang tentu saja tidak dapat digunakan untuk membiayai operasional air bersih untuk seluruh warga GBTL 2.

“Sayang sekali, sebagai seorang dosen, Jabes Wolter Kanter tidak dapat berperan positif di lingkungan tempat tinggalnya. Dan apabila memang Jabes Wolter Kanter seorang ahli lingkungan yang kompeten, sangat baik apabila Jabes Wolter Kanter dapat menginfokan kepada pihak developer kesalahan developer berada dimana dan cara memperbaikinya, tanpa perlu berkoar-koar tentang pengrusakan lingkungan dengan dasar informasi yang menyesatkan publik karena Jabes Wolter Kanter adalah bagian dari keluarga besar perumahaan GBTL 2. Saya pikir Jabes Wolter Kanter memiliki banyak motif pribadi dalam upayanya kali ini, dan yang pasti ketulusan dan kecintaan kepada lingkungan bukan salah satunya,” ungkapnya.

Di lain kesempatan, pihak DLH Kota Tomohon, menurut Riedel, pun tidak memiliki inisiatif dan itikad baik untuk berkomunikasi dengan PT BML yang notabene merupakan salah satu investor terbesar di Kota Tomohon. Sejak menerima laporan dari Jabes Wolter Kanter seminggu yang lalu, pihak DLH kota Tomohon seolah menutup pintu komunikasi dengan BML. Dengan tiba-tiba dan tanpa ada pemberitahuan, pada tanggal 10 Februari 2021, pihak DLH sejumlah 9 orang dipimpin oleh seorang ibu yang mengaku sebagai Plt. Sekretaris DLH Kota Tomohon Magda Kalalo, bersama JWK, dan dua orang wartawan menggeruduk kantor pemasaran GBTL 2.

Sangat disayangkan, meskipun kelompok tersebut membawa surat tugas tapi mereka tidak jelas identitas pribadinya karena datang dengan tidak berpakaian dinas dan tidak menunjukkan identitas pribadi. Setelah mengaku selesai melaksanakan pemeriksaan secara sepihak tersebut, seorang ibu dari kelompok tersebut memaksa dengan nada tinggi kepada staf PT BML yang berada di lokasi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di saat yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menilai dan memahami berita acara tersebut karena berita acara tersebut ditulis tangan secara serampangan dan tulisannya sangat sulit untuk dibaca. Menurut staf PT BML tersebut, Jabes Wolter Kanter terus menerus membisikkan kalimat-kalimat dan aturan kepada ibu tersebut, yang mengaku sebagai ibu Magda Kalalo untuk disampaikan kepada staf PT BML.

“Karena adanya kejadian tersebut, PT BML pun menyarankan kepada Pemerintah Kota Tomohon untuk mengevaluasi DLH Kota Tomohon. Khusus untuk penempatan pejabat di DLH Tomohon, perlu adanya uji kompetensi dan pemahaman aturan tentang lingkungan hidup dan apabila perlu, diberikan pembekalan tentang kesopanan dan itikad baik dalam menghadapi masyarakat.

Sikap yang kasar dan sewenang-wenang dari pihak DLH ini, kiranya dapat menjadi perhatian. Apabila memang Pemkot Tomohon saat ini sudah tidak bisa mengendalikan para pejabatnya, besar harapan PT BML, pemimpin yang baru nantinya akan dilantik pada tanggal 17 Februari 2021 dapat memperbaiki DLH yang dalam mengambil tindakan sudah berada diluar batas kewajaran dan terkesan ditunggangi oleh kepentingan pribadi oknum aktivis lingkungan hidup.

Saya pikir hubungan antara aktivis lingkungan hidup dan DLH harus berdasarkan kepentingan lingkungan hidup. Karena adanya konflik kepentingan yang perlu dibuktikan, sebaiknya kerjasama DLH dengan aktivis lingkungan hidup seperti Jabes Wolter Kanter dapat ditangguhkan terlebih dahulu sampai selesainya uji kompetensi pegawai DLH Kota Tomohon,” tuturnya.

PT BML saat ini pun tengah mempelajari permasalahan ini dan yang pasti akan menyiapkan upaya baik upaya litigasi maupun non litigasi. Untuk langkah pertama mungkin dalam waktu dekat PT BML akan melaporkan permasalah ini secara resmi kepada perwakilan Ombudsman RI wilayah Sulawesi Utara.

Selanjutnya, tim kuasa hukum PT BML saat ini sedang membedah berbagai pernyataan dan tindakan dari berbagai pihak yang dapat dinilai merugikan PT BML untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan, norma kesopanan dan adat yang berlaku. (ewa)

Artikel Terbaru