30.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Pelaku UMKM Curhat Lagi ke DPRD

MANADOPOST.ID–Imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus menuai kritik, utamanya dari para pelaku usaha di Kota Tomohon.

Kali kedua, Forum Pelaku UMKM dan Masyarakat Peduli UMKM Kota Tomohon kembali duduk bersama wakil rakyat Kota Bunga. Mencari solusi tepat guna kelangsungan hidup dan mengepul nya dapur usaha, seluruh wirausahawan jadi tujuan.

Namun begitu, dikatakan Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE melalui Ketua Komisi III Ir Miky Junita Linda Wenur MAP, peningkatan disiplin prokes masyarakat jadi tujuan utama pemberlakuan PPKM.

“Memang tak bisa dipungkiri, pemberlakuan PPKM ini memberikan efek kurang nyaman bagi pelaku usaha. Terlebih khusus bagi mereka yang menjalankan usahanya di atas Pukul 17.00 WITA.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Perlunya kesepakatan bersama dan komitmen menjalankan prokes dengan disiplin, biar tujuan utama pemerintah menekan laju bahkan mengembalikan status kedaruratan sampai ke Zona Hijau dapat terwujud,” ujar MJLW, sapaan akrabnya, di sela rapat bersama SPKD terkait, TNI-Polri dan perwakilan pelaku usaha, di Ruang Sidang DPRD Tomohon, Rabu (17/2) kemarin.

Lanjut MJLW, kepatuhan masyarakat menjalankan prokses dibarengi dengan terus dilaksanakannya program vaksinasi yang nantinya menyasar seluruh masyarakat. Termasuk di dalamnya pelaku usaha. Memberikan peluang, penambahan jam operasional untuk memberi ruang gerak lebih bagi UMKM.

“PPKM dan PPKM Mikro ini, direncanakan akan dievaluasi lagi di tanggal 22 Februari mendatang, saya dapat laporan ada perbaikan angka baik penyebaran kasus baru dan tingkat kesembuhan. Jika hal ini terus berlanjut serta kondisi zona resiko semakin baik.

Tak tertutup kemungkinan, kita (Forkopimda,red) bisa memberikan tambahan jam operasional bagi UMKM, seperti yang kalau saya tidak salah lihat di Kota Bandung. Wali kota nya memberikan tambahan jam operasional hingga pukul 22.00 Wita. Kembali lagi, asalkan prokes ini wajib dilakukan masyarakat tanpa perlu dipaksa-paksa pemerintah,” urai Politisi Golkar.

“Kita masih sering kumpul-kumpul, kadang tak memakai masker, jika kesadaran ini tak muncul dengan sendirinya. Susah juga kita bisa menuju ke tahap yang lebih baik,” tukasnya lagi.

Di tempat yang sama, perwakilan Forum Pelaku UMKM dan Masyarakat Peduli UMKM Kota Tomohon Kevin Wondal berharap, adanya solusi konkrit dari pemerintah yang lebih berpihak kepada pelaku usaha. Utamanya lagi, bagi UMKM yang beraktivitas mulai petang hingga malam hari.

Pasalnya, PPKM yang diberlakukan saat ini, tak serta merta memberikan solusi mumpuni bagi sejumlah profesi. Tak pelak, dalam beberapa bulan belakangan, Kevin bilang, pihaknya terpaksa harus merumahkan sebagian pekerjanya akibat menurunnya omset yang didapatkan.

“Kami hanya meminta ada kelonggaran jam operasional, soal penerapan prokes, kami terus memberikan perhatian khusus pada hal ini. Ada tempat cuci tangan dan pengaturan ruang pengunjung, sesuai amanah pemerintah. Tak seperti pola yang jalan di pasar tradisional misalnya.

Kami berharap pemerintah punya kajian tepat dan empati bagi kami pelaku usaha. Dari sisi omset, turunnya sangat jauh sebelum PPKM diberlakukan. Ada teman-teman lain yang terpaksa mengurangi pekerjanya karena tak punya biaya lebih untuk membayarkan upah. Semoga keluh kesah ini didengar dan ditindaklanjuti pemerintah,” harap Kevin.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Dolvin Karwur menyatakan, pasca pemberlakuan PPKM di Kota Bunga, ada perbaikan signifikan mulai dari tingkat kesembuhan hingga kumulatif penambahan kasus baru bencana non-alam.

“Sekarang semakin hari semakin baik pasca pemberlakuan PPKM. Angka kesembuhan kita naik dari 40 persen menjadi 80 persen. Kasus aktif kita tinggal 14 persen, dari 34 kasus kurang lebih. Turunnya hampir 60 persen,” beber Karwur.

Meski begitu, dirinya enggan menjamin adanya kelonggaran jam operasional kedepannya. Pihaknya masih menjalankan kebijakan, sesuai Instruksi Mendagri yang jadi dasar pemberlakuan PPKM Mikro, belum lama ini.

“Kami berharap, dengan berbagai perubahan positif ini. Ada peluang kembalinya zona resiko dan penyebaran ke tingkat yang lebih baik. Zona hijau harapannya. Jika terwujud, tentunya ada penyesuaian yang memberikan keleluasaan lebih bagi pelaku usaha,” sebut Karwur. (yol/gnr)

MANADOPOST.ID–Imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus menuai kritik, utamanya dari para pelaku usaha di Kota Tomohon.

Kali kedua, Forum Pelaku UMKM dan Masyarakat Peduli UMKM Kota Tomohon kembali duduk bersama wakil rakyat Kota Bunga. Mencari solusi tepat guna kelangsungan hidup dan mengepul nya dapur usaha, seluruh wirausahawan jadi tujuan.

Namun begitu, dikatakan Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE melalui Ketua Komisi III Ir Miky Junita Linda Wenur MAP, peningkatan disiplin prokes masyarakat jadi tujuan utama pemberlakuan PPKM.

“Memang tak bisa dipungkiri, pemberlakuan PPKM ini memberikan efek kurang nyaman bagi pelaku usaha. Terlebih khusus bagi mereka yang menjalankan usahanya di atas Pukul 17.00 WITA.

Perlunya kesepakatan bersama dan komitmen menjalankan prokes dengan disiplin, biar tujuan utama pemerintah menekan laju bahkan mengembalikan status kedaruratan sampai ke Zona Hijau dapat terwujud,” ujar MJLW, sapaan akrabnya, di sela rapat bersama SPKD terkait, TNI-Polri dan perwakilan pelaku usaha, di Ruang Sidang DPRD Tomohon, Rabu (17/2) kemarin.

Lanjut MJLW, kepatuhan masyarakat menjalankan prokses dibarengi dengan terus dilaksanakannya program vaksinasi yang nantinya menyasar seluruh masyarakat. Termasuk di dalamnya pelaku usaha. Memberikan peluang, penambahan jam operasional untuk memberi ruang gerak lebih bagi UMKM.

“PPKM dan PPKM Mikro ini, direncanakan akan dievaluasi lagi di tanggal 22 Februari mendatang, saya dapat laporan ada perbaikan angka baik penyebaran kasus baru dan tingkat kesembuhan. Jika hal ini terus berlanjut serta kondisi zona resiko semakin baik.

Tak tertutup kemungkinan, kita (Forkopimda,red) bisa memberikan tambahan jam operasional bagi UMKM, seperti yang kalau saya tidak salah lihat di Kota Bandung. Wali kota nya memberikan tambahan jam operasional hingga pukul 22.00 Wita. Kembali lagi, asalkan prokes ini wajib dilakukan masyarakat tanpa perlu dipaksa-paksa pemerintah,” urai Politisi Golkar.

“Kita masih sering kumpul-kumpul, kadang tak memakai masker, jika kesadaran ini tak muncul dengan sendirinya. Susah juga kita bisa menuju ke tahap yang lebih baik,” tukasnya lagi.

Di tempat yang sama, perwakilan Forum Pelaku UMKM dan Masyarakat Peduli UMKM Kota Tomohon Kevin Wondal berharap, adanya solusi konkrit dari pemerintah yang lebih berpihak kepada pelaku usaha. Utamanya lagi, bagi UMKM yang beraktivitas mulai petang hingga malam hari.

Pasalnya, PPKM yang diberlakukan saat ini, tak serta merta memberikan solusi mumpuni bagi sejumlah profesi. Tak pelak, dalam beberapa bulan belakangan, Kevin bilang, pihaknya terpaksa harus merumahkan sebagian pekerjanya akibat menurunnya omset yang didapatkan.

“Kami hanya meminta ada kelonggaran jam operasional, soal penerapan prokes, kami terus memberikan perhatian khusus pada hal ini. Ada tempat cuci tangan dan pengaturan ruang pengunjung, sesuai amanah pemerintah. Tak seperti pola yang jalan di pasar tradisional misalnya.

Kami berharap pemerintah punya kajian tepat dan empati bagi kami pelaku usaha. Dari sisi omset, turunnya sangat jauh sebelum PPKM diberlakukan. Ada teman-teman lain yang terpaksa mengurangi pekerjanya karena tak punya biaya lebih untuk membayarkan upah. Semoga keluh kesah ini didengar dan ditindaklanjuti pemerintah,” harap Kevin.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Dolvin Karwur menyatakan, pasca pemberlakuan PPKM di Kota Bunga, ada perbaikan signifikan mulai dari tingkat kesembuhan hingga kumulatif penambahan kasus baru bencana non-alam.

“Sekarang semakin hari semakin baik pasca pemberlakuan PPKM. Angka kesembuhan kita naik dari 40 persen menjadi 80 persen. Kasus aktif kita tinggal 14 persen, dari 34 kasus kurang lebih. Turunnya hampir 60 persen,” beber Karwur.

Meski begitu, dirinya enggan menjamin adanya kelonggaran jam operasional kedepannya. Pihaknya masih menjalankan kebijakan, sesuai Instruksi Mendagri yang jadi dasar pemberlakuan PPKM Mikro, belum lama ini.

“Kami berharap, dengan berbagai perubahan positif ini. Ada peluang kembalinya zona resiko dan penyebaran ke tingkat yang lebih baik. Zona hijau harapannya. Jika terwujud, tentunya ada penyesuaian yang memberikan keleluasaan lebih bagi pelaku usaha,” sebut Karwur. (yol/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/