29.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Separuh Jalan, Serapan Anggaran Pemkot Tomohon Baru 30 Persen

MANADOPOST.ID–Refocussing anggaran Pemerintah Kota Tomohon, perpindahan moda pengelolaan kas daerah. Dari SIMDA ke SIPD, jadi sejumlah faktor, pencapaian serapan anggaran eksekutif hingga pekan ketiga bulan Juni baru mencapai 30 persen. Nyaris menyentuh target pemerintah pusat di angka 32 persen.

 

 

“Ada beberapa program kerja dari seluruh SKPD yang terpaksa harus di refocussing sesuai arahan pusat. Mengingat penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional juga daerah. Masih menjadi isu utama program kerja pemerintah. Hingga pekan ketiga bulan ini, sudah 30 persen capaian serapan anggaran kita,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi MAP melalui Kepala Bidang Anggaran Olivia Pondaag, di sela pelaksanaan  Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di Villa Emitta Hotel Rabu, (23/6/2021).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

 

 

Dipastikan Olivia, keberlangsungan program kerja strategis pemerintah, sehubungan dengan isu penanganan bencana non-alam. Plus mengeksekusi visi-misi kepala daerah, kini telah berjalan sesuai rencana dan mekanisme yang ditetapkan. Atasnya, BPKPD Tomohon optimis, capaian serapan anggaran yang lebih baik. Dapat dieksekusi di sisa paruh tahun anggaran.

 

 

“Memang, dari bulan Januari hingga Juni, masih sedikit agenda kerja dari SKPD strategis. Semisal PUPR, Perkim, Dikbud dan lainnya. Masih menunggu instruksi lanjutan pimpinan dan kolaborasi pemerintah pusat. Mayoritas segmentasi serapan anggaran, masih di pos belanja tidak langsung atau pembiayaan gaji pegawai. Tapi kami optimis, di sisa paruh kedua tahun ini, optimalisasi serapan anggaran bisa lebih baik,” terang dia.

 

 

Sembari menambahkan, kiranya peran aktif dari seluruh SKPD utamanya lagi di bidang pengelolaan kas OPD. Agar melaksanakan perencanaan, pengalokasian hingga realisasi ke program kerja sesuai dengan pedoman yang baru dirilis Kemendagri.

 

 

“Semua harus mengacu dan berpijak pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sudah disosialisasikan ke seluruh staf pengelolaan dan perencanaan SKPD. Ketepatan waktu, penempatan pos anggaran, hingga teknis pelaporan. Sudah pasti mempengaruhi secara kumulatif progres serapan APBD yang tahun ini dibanderol Rp.657.102.505.782,” pungkas Pondaag.

 

Julius Laatung 

MANADOPOST.ID–Refocussing anggaran Pemerintah Kota Tomohon, perpindahan moda pengelolaan kas daerah. Dari SIMDA ke SIPD, jadi sejumlah faktor, pencapaian serapan anggaran eksekutif hingga pekan ketiga bulan Juni baru mencapai 30 persen. Nyaris menyentuh target pemerintah pusat di angka 32 persen.

 

 

“Ada beberapa program kerja dari seluruh SKPD yang terpaksa harus di refocussing sesuai arahan pusat. Mengingat penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional juga daerah. Masih menjadi isu utama program kerja pemerintah. Hingga pekan ketiga bulan ini, sudah 30 persen capaian serapan anggaran kita,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi MAP melalui Kepala Bidang Anggaran Olivia Pondaag, di sela pelaksanaan  Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di Villa Emitta Hotel Rabu, (23/6/2021).

 

 

Dipastikan Olivia, keberlangsungan program kerja strategis pemerintah, sehubungan dengan isu penanganan bencana non-alam. Plus mengeksekusi visi-misi kepala daerah, kini telah berjalan sesuai rencana dan mekanisme yang ditetapkan. Atasnya, BPKPD Tomohon optimis, capaian serapan anggaran yang lebih baik. Dapat dieksekusi di sisa paruh tahun anggaran.

 

 

“Memang, dari bulan Januari hingga Juni, masih sedikit agenda kerja dari SKPD strategis. Semisal PUPR, Perkim, Dikbud dan lainnya. Masih menunggu instruksi lanjutan pimpinan dan kolaborasi pemerintah pusat. Mayoritas segmentasi serapan anggaran, masih di pos belanja tidak langsung atau pembiayaan gaji pegawai. Tapi kami optimis, di sisa paruh kedua tahun ini, optimalisasi serapan anggaran bisa lebih baik,” terang dia.

 

 

Sembari menambahkan, kiranya peran aktif dari seluruh SKPD utamanya lagi di bidang pengelolaan kas OPD. Agar melaksanakan perencanaan, pengalokasian hingga realisasi ke program kerja sesuai dengan pedoman yang baru dirilis Kemendagri.

 

 

“Semua harus mengacu dan berpijak pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sudah disosialisasikan ke seluruh staf pengelolaan dan perencanaan SKPD. Ketepatan waktu, penempatan pos anggaran, hingga teknis pelaporan. Sudah pasti mempengaruhi secara kumulatif progres serapan APBD yang tahun ini dibanderol Rp.657.102.505.782,” pungkas Pondaag.

 

Julius Laatung 

Most Read

Artikel Terbaru

/