25 C
Manado
Sabtu, 15 Mei 2021
spot_img

Separuh Eselon II di Tomohon Belum Kantongi `SIM`

MANADOPOST.ID–Potensi digesernya kabinet kerja Pemerintah Kota Tomohon dimungkinkan. Hal ini menyusul dengan pernyataan Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH, belum lama ini. Yang menyatakan, kepada seluruh pejabat, lebih khusus di tatanan Eselon II, untuk menduduki jabatan sesuai mekanisme dan ketentuan.

Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepemimpinan disentil CS, sapaan akrab wali kota seyogyanya jadi prioritas. Sehingga saat yang bersangkutan dipercayakan amanah, dirinya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pimpinan dengan baik.

“Kita pelajari pastinya itu. Kalau memang belum mengantongi Diklat PIM II misalnya, bisa saja dari Eselon II turun ke Eselon III. Saya coba analisa lagi dan kaji bersama dalam waktu dekat,” ungkap CS kepada Manado Post, belum lama ini.

Dilanjutkan wali kota, bagi seluruh pejabat di lintas SKPD sehubungan dengan pelaksanaan rolling jabatan, yang berpotensi dilaksanakan di tengah tahun nanti. Yang belum mengantongi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk mematuhi aturan.

“Jika memang sudah di Eselon II lantas setelah kita evaluasi, kedapatan belum sesuai ketentuan. Yah jangan ngotot minta posisi berarti. Jangan dipaksakan. Pastinya mereka yang dipercayakan, punya kapasitas dan kompetensi sekaligus mampu mewujudkan program kerja CS-WL,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kota Tomohon Josias Makalew menyebut, tidak ada penjelasan detil soal syarat mutlak, pemberlakuan Diklat PIM bagi pejabat yang menduduki dinas atau badan maupun OPD lainnya.

“Sesuai PP Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 107 Huruf C. Tidak menyebutkan secara langsung dan pasti perihal kewajiban Diklat PIM. Jadi syarat mutlak bagi penempatan JPT Utama. Lebih ke keputusan user atau kepala daerah,” sebut Makalew.

Disinggung soal berapa banyak Pejabat Eselon II yang belum mengikuti Diklat PIM II, Makalew bilang, masih banyak para abdi negara yang kini memegang jabatan di lintas SKPD. Yang belum mengantongi “SIM” yang jadi syarat pendukung tersebut.

“Kurang lebih kan 34 kepala SKPD, baik badan dan dinas. Dari data yang kita miliki. Untuk pejabat Eselon II yang sudah mengikuti Diklat PIM II itu baru 14 orang. Sementara 14 orang lainnya belum ikut. Kita terkendala dengan masalah anggaran. Lagian lokasi pelaksanaan kegiatan ini di luar daerah. Hanya ada di Bali, Makassar dan Jakarta. Dalam pengajuannya juga perlu persetujuan kepala daerah,” paparnya.

Sementara itu, dari sumber terpercaya, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sumardi menyebut, persyaratan Diklat PIM bagi pejabat Eselon II di lingkup pemerintahan baik provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Diwajibkan, untuk mengikuti Diklat PIM. Namun bagi para pejabat yang belum, pemerintah daerah harus segera untuk mediklatkan pejabat-pejabat tersebut. “Pada dasarnya Diklat Pim ini wajib, bagi pejabat dilingkup pemerintah daerah,” kata Sumardi. (yol/gnr)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru