MANADOPOST.ID - Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun lalu mencatat total luas kawasan hutan dan konservasi perairan mencapai 2.610.058 hektare. Angka ini merupakan gabungan dari hutan lindung, konservasi perairan, konservasi daratan, serta berbagai jenis hutan produksi. Data tersebut menggambarkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sulsel, sekaligus menegaskan tantangan besar dalam menjaga kelestariannya.
Dari sisi distribusi wilayah, Kepulauan Selayar mendominasi luas kawasan konservasi perairan dengan 531.574 hektare, yang membuat total kawasan hutan dan perairannya mencapai 550.218 hektare. Luwu Utara menjadi daerah dengan total kawasan hutan dan perairan terbesar kedua, yakni 497.049 hektare, sebagian besar berupa hutan lindung seluas 340.041 hektare. Luwu Timur bahkan lebih luas lagi secara total, mencapai 540.941 hektare, berkat kombinasi 216.290 hektare hutan lindung dan 179.797 hektare konservasi daratan.
Baca Juga: Pasar Tanaman Hias Sulsel Menggeliat, Apa Yang jadi Favorit?
Bone menonjol dengan luas hutan produksi terbatas terbesar di Sulawesi Selatan, yakni 80.006 hektare, yang berkontribusi pada total kawasan hutan dan perairan seluas 125.887 hektare. Sementara Pangkajene dan Kepulauan memiliki kombinasi unik antara 34.285 hektare hutan lindung, 56.887 hektare konservasi daratan, dan lebih dari 21 ribu hektare hutan produksi. Di sisi lain, Kota Makassar sama sekali tidak memiliki kawasan hutan, sedangkan Kota Parepare dan Kota Palopo memiliki luasan di bawah 11 ribu hektare.
Jika dirinci, Sulawesi Selatan memiliki 1.144.900 hektare hutan lindung, 531.574 hektare konservasi perairan, 298.456 hektare konservasi daratan, dan 635.128 hektare hutan produksi, yang terbagi menjadi kategori terbatas, tetap, dan dapat dikonversi. Keberagaman fungsi ini mencerminkan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan, mengingat setiap jenis hutan memiliki peran strategis bagi ekosistem dan masyarakat.
Namun, di tengah potensi besar kawasan hutan ini, tren produksi kayu di Sulawesi Selatan justru menurun drastis dalam lima tahun terakhir. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa pada 2019 provinsi ini masih memproduksi 6.914,41 meter kubik kayu bulat, seluruhnya dari hutan tanaman. Produksi kayu gergajian pada tahun yang sama mencapai 14.721,78 meter kubik, kayu lapis 103.146,50 meter kubik, dan veneer 78.242,93 meter kubik.
Memasuki 2020, angka produksi mulai merosot, dan sejak 2021 hingga 2023, tidak ada lagi produksi kayu bulat yang tercatat. Sektor kayu olahan juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2023, produksi kayu gergajian hanya 66,96 meter kubik, tanpa produksi kayu lapis, bubur kayu, maupun serpih kayu. Veneer pun hanya tersisa 2.071,57 meter kubik.
Baca Juga: Angka IPM Sulsel Terkoreksi, Naik atau Turun?
Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan besar dalam tata kelola hutan dan industri kehutanan Sulawesi Selatan. Faktor penyebabnya bisa meliputi kebijakan pembatasan pemanfaatan hutan, menurunnya permintaan industri, atau pergeseran fokus ke pelestarian lingkungan. Meski menantang bagi sektor industri, kondisi ini membuka peluang untuk transformasi menuju pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pengembangan produk ramah lingkungan, dan peningkatan efisiensi industri.
Keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi menjadi kunci utama. Dengan luas kawasan hutan yang besar dan beragam, Sulawesi Selatan memiliki modal kuat untuk mengembangkan strategi kehutanan yang adaptif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini penting bukan hanya untuk melindungi kekayaan alam, tetapi juga untuk memastikan ketahanan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.(pr)
Editor : Pratama Karamoy