MANADOPOST.ID– Presiden Joko Widodo kemarin (31/1) memanggil menterinya ke Istana Merdeka. Panggilan ini erat dikaitkan dengan reshuffle yang mungkin dilaksanakan hari ini.
Menteri yang nampak hadir kemarin ada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan Wamen BUMN Pahala Mansyuri juga hadir.
Airlangga dan Zulhas merupakan ketua partai politik. Inilah yang menjadi sinyal adanya reshuffle. Apalagi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tak nampak batang hidungnya. Dia malah diwakili oleh wamen.
Sebelum rapat, Airlangga meminta untuk menunggu Rabu. Namun dia enggan mengumbar apa yang akan terjadi besok. “Tungguin tiap hari Rabu,” katanya ketika didesak.
Zulhas juga bungkam. Dia memilih menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kementeriannya. “Saya urusi beras, urusi cabai, urusi telur, urusi daging ayam. Kalau reshuffles itu haknya bapak (presiden),” katanya sambil ngeloyor pergi. Bahkan dia enggan menjawab pertanyaan terkait agenda politik seperti pencalonan presiden dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sementara Wamen LHK Alue Dohong juga memilih lari lalu masuk mobil ketika ditanya kenapa Siti Nurbaya tidak datang memenuh panghilan Jokowi dan malah memintanya mewakili. “No komen kalau urusan itu,” ujarnya.
Menteri dari Partai Nasdem santer dikabarkan akan dicopot. Senin lalu (30/1) Siti Nurbaya yang datang ke istana sempat dimintai pendapat. “Ya gimana sih kok tanya saya,” katanya. Seperti Siti, Menkominfo Johnny G Plate juga enggan menjawab pertanyaan ini. Dia memilih untuk masuk ke mobilnya.
Partai Nasdem menanggapi santai wacana reshuffle kabinet yang dikabarkan akan menyasar para menterinya. Ada tiga menteri yang berasal dari Nasdem, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, presidenlah yang berwenang mengangkat dan mengganti para pembantunya. “Sejak awal sikap kami sama,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Jadi, kata dia, Partai Nasdem tidak perlu menanggapi terlalu serius wacana perubahan kabinet dan desakan sejumlah pihak agar menteri Nasdem dikeluarkan dari kabinet.
Sebab, lanjut Charles, semua kewenangan pergantian menteri ada di tangan presiden. Tentu Presiden Jokowi akan menilai kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Tentu, kita serahkan penilaiannya kepada Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Yang jelas, ungkap anggota DPR RI itu, selama ini tiga menteri dari Partai Nasdem sudah bekerja dengan baik. Mereka berusaha membantu presiden dan melaksanakan semua tugasnya secara maksimal. “Kinerja menteri Nasdem sudah baik,” tegasnya.
Namun, partainya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terkait wacana perombakan kabinet. Menurut dia, pihaknya tidak bisa intervensi dalam pergantian menteri. Pihak lain juga tidak bisa mendesak-desak untuk mengganti menteri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Presiden Jokowi memanggil ketua umum partai yang menteri yang akan diganti. Setelah pemanggilan itu, baru dilakukan perombakan kabinet.
Biasanya, kata dia, pemanggilan ketua umum itu mepet dengan pengumuman reshuffle. Menurut Arsul, kebiasaan itu sudah dilakukan pada perubahan kabinet sebelumnya, baik pada periode pertama maupun periode kedua.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, partai-partai yang terkena dampak reshuffle biasanya tidak ada yang mengeluh. Mereka tidak mempersoalkan jika menterinya diganti. “Sebab, sejak awal mereka sudah berkomitmen bahwa pergantian menteri menjadi hak prerogatif presiden,” jelasnya.
Selain itu, paparnya, mereka yakin dalam melaksanakan perombakan kabinet, Presiden Jokowi pasti mempertimbangkan faktor keseimbangan. Jadi, reshuffle dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
Arsul mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum diajak bicara oleh presiden terkait rencana reshuffle. Dia yakin, satu menteri PPP, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa tidak akan diganti. “Menteri PPP tidak berkurang. Kami berharap bisa bertambah,” ucapnya.
Tapi, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebagai partai koalisi pemerintah, PPP hanya bisa menunggu kepastian reshuffle. “Kalau berharap bertambah kan tidak apa-apa. Berharap kan tidak dilarang,” tandasnya. (lum/lyn/jawapos)
