alexametrics
24.4 C
Manado
Selasa, 17 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

TAJAM BANGET! Anak Buah AHY di Demokrat Sindir Jokowi dan Menterinya: Lupa Ngurus Rakyat!

MANADOPOST.ID-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menterinya yang hanya sibuk mengurusi diri dan partai politiknya.

 

Benny bilang, menteri Jokowi selain sibuk mengurus diri, mereka juga sibuk sebagai tim sukses presiden 3 periode. Meski demikian, Benny tidak menyebut menteri siapa yang dia maksudkan.

 

“Presiden dan para menteri di kabinetnya saat ini lupa ngurus rakyat. Sibuk urus diri. Para menteri sibuk menjadi Tim Sukses Presiden Jokowi 3 periode atau minimal perpanjang masa jabatan presiden tanpa mandat rakyat. Ooh Domine, quo vadis negeri ini!? Tidak pernah kuduga,” ujar Benny melalui akun Twitter-nya, @BennyHarmanID, Jumat 1 April 2022.

 

Menurut dia, di zaman demokrasi parlementer, kedudukan presiden hanya jadi kepala negara, sebagai pajangan saja, kalau ada masalah dengan rakyat, presiden pasif.

 

“Yang aktif atau sibuk adalah perdana menteri. Kalau gagal, segera diganti. Praktek seperti ini tampak di era sistem presidensil saat ini.#Liberte!” ungkapnya.

 

Benny lantas melanjutkan dengan menjelaskan maksud cuitan tesebut.

 

Baca juga:

 

Dia mengatakan bahwa, di negara dengan sistem pemerintahan parlementer yang pernah berlaku di Indonesia dari 1950-1959, kedudukan presiden itu pasif, dia tidak bertanggung jawab atas gagal tidaknya pemerintahan.

 

Baca juga:

 

Sebab kata dia, Itu tanggung jawab perdana menteri. Parlemen bisa menjatuhkan pemerintah sebelum waktunya dengan mengajukan mosi tidak percaya.

 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman (foto: dok DPR)

 

“Setelah Indonesia kembali ke sistem presidensial sejak dekrit 5 Juli 1959, presiden bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Presiden menunjuk menteri-menteri sebagai pembantunya di pemerintahan. Presiden aktif urus pemerintahan. Namun presiden cenderung menjadi otoriter karena kekuasaannya tanpa kontrol,” paparnya.

 

Benny kemudian menilai kondisi rezim Jokowi saat ini seolah kembali ke sistem pemerintahan parlementer. Dia menilai ada sosok menteri yang perannya paling dominan di pemerintahan.

 

“Yang sekarang ini justru praktiknya seperti parlementer, ada menteri yang sangat dominan bahkan mendominasi, padahal sistem pemerintahan kita jelas presidensial. Menteri-menteri adalah pembantu presiden!” katanya.

 

Diketahui, setidaknya 3 Menteri di pemerintahan Jokowi yang menyeruakan perpanjang masa jabatan persiden atau penundaan pemilu 2024.

 

isu pertama dikemukakan oleh Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri sudah dua kali berbicara ke media terkait penundaan pemilu 2024. Alasannya demi investasi.

 

Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Patai Golkar. Airlangga klaim, penundaan pemilu adalah aspirasi pengusaha.

 

Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data netizen yang mendukung penundaan pemilu 2024.

 

Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengakui akan tetap patuh pada konstitusi.

 

“Yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Presiden Jokowi.(fin)

MANADOPOST.ID-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menterinya yang hanya sibuk mengurusi diri dan partai politiknya.

 

Benny bilang, menteri Jokowi selain sibuk mengurus diri, mereka juga sibuk sebagai tim sukses presiden 3 periode. Meski demikian, Benny tidak menyebut menteri siapa yang dia maksudkan.

 

“Presiden dan para menteri di kabinetnya saat ini lupa ngurus rakyat. Sibuk urus diri. Para menteri sibuk menjadi Tim Sukses Presiden Jokowi 3 periode atau minimal perpanjang masa jabatan presiden tanpa mandat rakyat. Ooh Domine, quo vadis negeri ini!? Tidak pernah kuduga,” ujar Benny melalui akun Twitter-nya, @BennyHarmanID, Jumat 1 April 2022.

 

Menurut dia, di zaman demokrasi parlementer, kedudukan presiden hanya jadi kepala negara, sebagai pajangan saja, kalau ada masalah dengan rakyat, presiden pasif.

 

“Yang aktif atau sibuk adalah perdana menteri. Kalau gagal, segera diganti. Praktek seperti ini tampak di era sistem presidensil saat ini.#Liberte!” ungkapnya.

 

Benny lantas melanjutkan dengan menjelaskan maksud cuitan tesebut.

 

Baca juga:

 

Dia mengatakan bahwa, di negara dengan sistem pemerintahan parlementer yang pernah berlaku di Indonesia dari 1950-1959, kedudukan presiden itu pasif, dia tidak bertanggung jawab atas gagal tidaknya pemerintahan.

 

Baca juga:

 

Sebab kata dia, Itu tanggung jawab perdana menteri. Parlemen bisa menjatuhkan pemerintah sebelum waktunya dengan mengajukan mosi tidak percaya.

 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman (foto: dok DPR)

 

“Setelah Indonesia kembali ke sistem presidensial sejak dekrit 5 Juli 1959, presiden bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Presiden menunjuk menteri-menteri sebagai pembantunya di pemerintahan. Presiden aktif urus pemerintahan. Namun presiden cenderung menjadi otoriter karena kekuasaannya tanpa kontrol,” paparnya.

 

Benny kemudian menilai kondisi rezim Jokowi saat ini seolah kembali ke sistem pemerintahan parlementer. Dia menilai ada sosok menteri yang perannya paling dominan di pemerintahan.

 

“Yang sekarang ini justru praktiknya seperti parlementer, ada menteri yang sangat dominan bahkan mendominasi, padahal sistem pemerintahan kita jelas presidensial. Menteri-menteri adalah pembantu presiden!” katanya.

 

Diketahui, setidaknya 3 Menteri di pemerintahan Jokowi yang menyeruakan perpanjang masa jabatan persiden atau penundaan pemilu 2024.

 

isu pertama dikemukakan oleh Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri sudah dua kali berbicara ke media terkait penundaan pemilu 2024. Alasannya demi investasi.

 

Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Patai Golkar. Airlangga klaim, penundaan pemilu adalah aspirasi pengusaha.

 

Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data netizen yang mendukung penundaan pemilu 2024.

 

Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengakui akan tetap patuh pada konstitusi.

 

“Yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Presiden Jokowi.(fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/