alexametrics
25.4 C
Manado
Selasa, 24 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Komite I DPD RI Tolak Pilkada Serentak 9 Desember

MANADOPOST.ID- Komite I DPD RI menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang rencananya digelar 9 Desember mendatang. Penolakan itu sudah disampaikan ke Pimpinann DPD RI, lewat surat Nomor: PU.04/1097/DPDRI/VI/2020, yang ditandatangani Wakil Ketua I H Fachrul Razi MIP, Wakil Ketua II Ir H Djafar Alkatiri MM MPdi, dan Wakil Ketua III Dr Abdul Kholik SH MSi.

Fachrul menuturkan, keselamatan rakyat harus jadi perttimbangan penyelenggaraa negara dalam menggelar hajat demokrasi yang melibatkan massa di tengah pandemi Covid-19. “WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir,” katanya.

Lanjutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. “Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu. Serta mempertimbangkan pula sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir,” bebernya.

Ditambahkan Wakil Ketua II Ir H Djafar Alkatiri MM MPdi, anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp 9,9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakanuntuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak covid-19 bagi masyarakat daerah. “Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara,” ujarnya.

Alkatiri menambahkan, penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah, DPR RI, dan KPU RI harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi suprema lex esto” yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.(*)

MANADOPOST.ID- Komite I DPD RI menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang rencananya digelar 9 Desember mendatang. Penolakan itu sudah disampaikan ke Pimpinann DPD RI, lewat surat Nomor: PU.04/1097/DPDRI/VI/2020, yang ditandatangani Wakil Ketua I H Fachrul Razi MIP, Wakil Ketua II Ir H Djafar Alkatiri MM MPdi, dan Wakil Ketua III Dr Abdul Kholik SH MSi.

Fachrul menuturkan, keselamatan rakyat harus jadi perttimbangan penyelenggaraa negara dalam menggelar hajat demokrasi yang melibatkan massa di tengah pandemi Covid-19. “WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir,” katanya.

Lanjutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. “Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu. Serta mempertimbangkan pula sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir,” bebernya.

Ditambahkan Wakil Ketua II Ir H Djafar Alkatiri MM MPdi, anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp 9,9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakanuntuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak covid-19 bagi masyarakat daerah. “Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara,” ujarnya.

Alkatiri menambahkan, penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah, DPR RI, dan KPU RI harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi suprema lex esto” yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/