26.6 C
Manado
Jumat, 30 Oktober 2020

KPK Minta Data BSU Dikroscek

MANADOPOST.ID—Upaya pencegahan korupsi terus digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang terbaru, komisi anti rasuah memonitor program bantuan subsidi upah (BSU). Dari hasil pantauan sementara, KPK meminta pemerintah mengkroscek data penerima BSU ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memastikan bahwa penerima memang benar-benar bergaji di bawah Rp5 juta sesuai kriteria.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan penyaluran program tersebut mestinya berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan dikroscek dengan data penerima program bantuan lain. Salah satunya program Kartu Prakerja. “Data (penerima) harus berbasis NIK supaya terjamin orangnya ada,” kata Pahala di gedung KPK, kemarin (2/10).

Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp37,74 triliun untuk BSU. Bantuan mulai disalur kan akhir Agustus lalu kepada pekerja. Salah satu kriteria penerima adalah gaji di bawah Rp5 juta. Dari kriteria itu, pemerintah menargetkan 15.725.232 pekerja sebagai penerimamanfaat bantuan tersebut. Besarannya Rp 600ribu/bulan selama 4 bulan dan dibayarkan setiap dua bulan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dari program tersebut tepat sasaran. Karena itu, pihaknya meminta data penerima BSU tidak hanya berdasar pada data BPJS Ketenagakerjaan. Tapi juga dipadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain itu, data penerima juga mestinya dipadukan dengan data penerima KartuPrakerja di Kementerian Koordinator BidangPerekonomian dan data perpajakan. ”Kami minta untuk dipadankan, dipadukan. Itu semua dalam rangka untuk memastikan (program BSU) efektif dan efisien,” papar Ghufron dalam konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ghufron menegaskan, Langkah pemantauan itu sekaligus menjawab pertanyaan public tentang kinerja KPK yang selalu mendampingi program pemerintah. Menurut dia, pendampingan semacam itu lebih baik dari pada menangkap. “Bagi KPK, lebih baik mendampingi, memastikan setiap rupiah sampai kepada rakyat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ida Fauziyah menyebut realisasi penyaluran BSU per 30 September lalu sebanyak Rp14,884 triliun. Uang itu disalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Tahap pertama, penyaluran dilakukan dalam lima gelombang. Nah, untuk gelombang kelima, realisasi penerima masih dalam proses penghitungan. Diperkirakan akan  selesai dalam beberapa hari ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut ada beberapa kendala dalam penyaluran BSU. Diantaranya, rekening penerima bantuan yang bermasalah. Seperti rekening duplikasi, tutup, tidak valid, pasif dibekukan hingga tidak sesuai NIK. Kendala lain adalah data yang dikirim BPJS tidak lengkap. “Per 30 September, terdapat 130.183 rekening yang bermasalah,” imbuh dia.

Di sisi lain, terinformasi, sisa alokasi BSU akan dialihkan untuk Guru Honorer. Pasalnya Target 15,7 juta pekerja penerima BSU gagal tercapai. Hingga penutupan pendaftaran rekening pekerja pada 30 September 2020, hanya 12,4 juta yang lolos verifikasi. Sisa anggaran rencananya dialihkan untuk guru honorer.

Dalam penjelasannya, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto memaparkan, bahwa hingga batas akhir pengumpulan nomor rekening (norek) pekerja oleh perusahaan/pemberi kerja, tercatat 14,8 juta norek berhasil terkumpul. Dari jumlah tersebut, kemudian dilakukan validasi berlapis oleh pihaknya.

Mulai dari validasi dengan 127 bank untuk mengetahui validasi norek, validasi kesesuaian pekerja dengan persyaratan yang ada di Permenaker 14/2020, hingga validasi ketunggalan data antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan kepesertaan BPJamsostek dan norek. ”Dari jumlah tersebut, 12,4 juta nomor rekening dinyatakan valid dan 2,4 juta tidak valid,” paparnya dalam temu media secara daring tersebut.

Jumlah yang tidak valid ini pun akhirnya terpaksa didrop. Menurutnya, dari 2,4 juta data yang tidak valid tersebut, 75 persen disebabkan karena pekerja tidak sesuai dengan kriteria yang ada di Permenaker 14/2020. Misalnya, upah di atas Rp 5 juta dan baru menjadi peserta BPJamsostek setelah Juni 2020.

Untuk sisa 25 persen lainnya, dinyatakan tidak valid karena gagal konfirmasi ulang. Maksudnya, perusahaan tidak melakukan pengembalian data yang sebelumnya diretur oleh BPJamsostek untuk diperbaiki. ”Hingga hari terakhir tidak ada koreksi balik,” ungkapnya.

Data 12,4 juta tersebut pun telah diserahkan BPJamsostek dalam lima batch pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Di mana, pada batch terakhir dilakukan dalam dua sesi, pada 29 dan 30 September 2020 lalu. Menurutnya, data ini pun tak serta merta lolos dari checklist yang dilakukan Kemenaker. Ada sekitar 165 ribu yang dikembalikan untuk diperbaiki kembali. ”Dan sudah 130 ribu yang kita perbaiki dan dikembalikan lagi. Meski, ada sisa retur yang belum bisa diperbaiki,” papar Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziyah membenarkan bahwa data batch kelima sudah diserahkan pada pihaknya. Saat ini, data tersebut sedang melalui tahapan checklist oleh pihaknya. Sehingga, diharapkan bisa segera dicairkan dalam waktu dekat. Diakuinya, selama ini banyak kendala yang ditemukan dalam proses penyaluran BSU ini. Paling banyak terkait urusan rekening. Mulai dari duplikasi rekening, rekening tidak valid dan dibekukan, rekening sudah tutup, hingga nama di rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK. “Ini yang menjadi kendala akhirnya mengapa penyaluran dari batch pertama hingga empat belum 100 persen,” ungkapnya.

Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, pihaknya akan mulai melakukan evaluasi mengenai penyaluran termin pertama dalam waktu dua minggu. Seperti diketahui, BSU yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk rentang waktu empat bulan ini dicairkan dalam dua tahap. Di mana setiap tahapnya merupakan akumulasi untuk dua bulan. Artinya, setiap pencairan, pekerja mendapat dana sebesar Rp 1,2 juta. ”Kapan termin dua dimulai? Insyaallah sebelum November sudah disalurkan,” jelas Politisi PKB tersebut.

Lalu, bagaimana dengan sisa kuota dari BSU ini? Ida menyampaikan, bahwa nantinya sisa anggaran bakal dikembalikan ke kas negara. Hingga saat ini, pihaknya masih belum berhitung secara pasti berapa besaran angkanya. Sebab, masih menunggu realisasi penyaluran batch kelima rampung. ”yang jelas, dana ini digunakan untuk 12,4 juta pekerja. Jadi sisanya dikembalikan,” jelas Ida.

Dana tersebut rencananya akan dialihkan untuk membantu guru honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), juga guru ngaji. Mereka dinilai berhak menerima bantuan karena memang membutuhkan. ”Nanti dua kementerian itu yang jadi leading sectornya,”pungkasnya.

Dia berharap, bantuan bisa bermanfaat bagi seluruh penerima. Sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakata. Hingga saat ini, BSU diklaim telah memberi dampak positif terhadap perekonomian. Secara makro,BSU mendorong konsumsi rumah tangga hingga 0,4-0,7 persen dan diharapkan dapat mendongkrak perekonomian nantinya.(jp/gnr)

-

Artikel Terbaru

Limpahkan Kasus ASN `Nakal` ke KASN

MANADOPOST.ID---Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN Kotamobagu berinisial SA, segera dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bocah 7 Tahun Asal Mitra Ditetapkan Kasus Suspek

MANADOPOST.ID—Bocah laki-laki 7 Tahun asal Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ditetapkan kasus suspek terbaru, berdasarkan data Satgas Covid-19 Mitra, Kamis (29/10) kemarin.

Polres Minsel Ciduk Lima Tersangka Togel

MANADOPOST.ID—Tim Reserse Mobile (Resmob) Satuan Reserse Kriminal Polres Minahasa Selatan (Minsel), mengamankan lima tersangka kasus judi togel yang beroperasi di Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minsel.

Pantai Malalayang Jadi TPS Sementara

MANADOPOST.ID---Kelurahan Malalayang Satu dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara. Pantauan Manado Post, sampah dari semua kelurahan di Kecamatan Malalayang di buang

Terangi Empat Desa di Morowali Utara, PLN Ukir Sejarah di 75 Tahun Indonesia Merdeka

MANADOPOST.ID – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Sulawesi Tengah kembali berhasil melistriki desa