32.4 C
Manado
Rabu, 17 Agustus 2022

Operasi Militer Dinilai Tak Tepat Atasi KKB di Papua, Freddy Numberi: Supaya Terhindar dari HAM

MANADOPOST.ID–Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Tokoh Papua Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menilai, penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus dilihat dengan jernih. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM dalam Operasi Militer.

“Sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside,” kata Freddy Numberi dalam Konferensi Pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/5).

Akan tetapi, ia berharap, kekahwatiran itu tak terjadi di Papua. Karenaya dia berharap agar dalam konteks operasi militer, TNI berhati-hati.

“Seruan kita tadi kehati-hatian di dalam label apapun. Kenapa, karena TNI itu, militer itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara, tidak ada militer berarti negara itu ambruk,” papar Mantan Menteri Kelautan Perikanan.

Ilustrasi KKB
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua. (Istimewa)
Ilustrasi KKB Papua (Jawa Pos)
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Atas dasar itu, Freddy Numberi berpendapat yang paling tepat adalah penegakan hukum, bukan operasi militer yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.

“Jadi, saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati itu tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatera atau di Sulawesi,” ungkapnya.

Hadir juga dalam Konferensi Pers itu, Michael Menufandu, Yorrys Raweyai Nick Messet, Rini S. Modouw, Michael Yerisetouw, Steve L. Mara dan tokoh-tokoh Papua lainnya.(jawapos)

MANADOPOST.ID–Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Tokoh Papua Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menilai, penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus dilihat dengan jernih. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM dalam Operasi Militer.

“Sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside,” kata Freddy Numberi dalam Konferensi Pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/5).

Akan tetapi, ia berharap, kekahwatiran itu tak terjadi di Papua. Karenaya dia berharap agar dalam konteks operasi militer, TNI berhati-hati.

“Seruan kita tadi kehati-hatian di dalam label apapun. Kenapa, karena TNI itu, militer itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara, tidak ada militer berarti negara itu ambruk,” papar Mantan Menteri Kelautan Perikanan.

Ilustrasi KKB
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua. (Istimewa)
Ilustrasi KKB Papua (Jawa Pos)

Atas dasar itu, Freddy Numberi berpendapat yang paling tepat adalah penegakan hukum, bukan operasi militer yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.

“Jadi, saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati itu tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatera atau di Sulawesi,” ungkapnya.

Hadir juga dalam Konferensi Pers itu, Michael Menufandu, Yorrys Raweyai Nick Messet, Rini S. Modouw, Michael Yerisetouw, Steve L. Mara dan tokoh-tokoh Papua lainnya.(jawapos)

Most Read

Artikel Terbaru

/