25 C
Manado
Sabtu, 15 Mei 2021
spot_img

Terkait Masalah KKB, Ini Pernyataan Sikap Tokoh Senior dan Milenial Papua

MANADOPOST.ID–Tokoh Senior Papua bersama Generasi Milenial Papua mengecam tindakan kekerasan warga sipil maupun aparat TNI-Polri di Papua.

Mereka juga meminta pemerintah berhati-hati memberi label Teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut mereka, latar belakang sejarah KKB berbeda juga dapat memberi dampak kepada masyarakat Papua secara luas.

Pemerintah diminta lebih fokus terhadap akar masalah di tanah Papua. Diketahui tokoh senior dan milenial Papua melakukan Konferensi Pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/5).

KKB Papua

Ilustrasi KKB

Ilustrasi KKB Papua (Jawa Pos)

Turut hadir dalam Konferensi Pers itu, Michael Menufandu, Yorrys Raweyai Nick Messet, Rini S. Modouw, Michael Yerisetouw, Steve L. Mara dan tokoh-tokoh Papua lainnya.(jawapos)

Berikut pernyataan resmi, Seruan Moral Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial Kepada Pemerintah:

1. Mengecam dengan keras segela bentuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri demi kemanusiaan dan keadilan.

2. Label teroris kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali, sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yan justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

3. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah.

4. Menyikapi akar masalah di tanah Papua, langkah penyelesaian konflik seperti di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak, namun tentunya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang berbeda, dikarenakan di Tanah Papua ada banyak faksi.

5. Perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal? Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI.

6. Perlu kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan undang-undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar tidam menimbulkan dampak ikutan/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat dilategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM.

7. Pemerintah perlu melaksanakan paradigma baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres No 20 Tahun 2020.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru