alexametrics
27.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

ADA Kabar Buruk dari Sri Mulyani! Sebut Perang Ukraina-Rusia Picu Hal Ini di Indonesia

MANADOPOST.ID-Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kenaikan sejumlah harga bahan pokok beberapa pekan terakhir.

 

Sri Mulyani menyebut kenaikan dipicu oleh beberapa faktor. Antara lain perang Ukraina-Rusia,dan tingginya permintaan.

 

Menurut Sri Mulyani hal itu menyebabkan harga komoditas melonjak. Seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM), kedelai, daging sapi hinga elpiji. Harga bahan pokok juga mengalami kenaikan pada Ramadan tahun ini.

 

Sri Mulyani mengakui tantangan dan ancaman yang kini bukan lagi soal pandemi COVID-19. Melainkan kenaikan harga barang.

 

“Dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi COVID-19. Sekarang tantangan dan ancamannya adalah kenaikan barang-barang pokok,” ujarSri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta, Selasa (5/3/2022).

 

Menurutnya, hal ini telah memberikan dampak. Di satu sisi APBN penerimaan negara akan naik. Namun di sisi lain, masyarakat akan merasakan rambatan dari inflasi global.

 

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan merumuskan berbagai kebijakan. Salah satunya, tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas akan dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat.

 

Sri Mulyani menyebut kenaikan harga pangan dunia menjadi sorotan. Saat ini, lanjutnya, dunia dalam kondisi yang tidak mudah. Sehingga ketahanan pangan dan energi perlu ditingkatkan.

 

“Mungkin dari sisi APBN kita dukung langkah mengamankan masyarakat kita. Terutama yang merasakan dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul menjaga keselamatan rakyat,” urainya.

 

Tekanan geopolitik, kata Sri Mulyani, memberikan hambatan terhadap perekonomian yang sedang berusaha pulih.

 

“Di satu sisi, tantangan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan dari kenaikan harga komoditas. Namun, tentu kita juga harus menyelamatkan rakyat dari ancaman perekonomian,”paparnya.

 

Sri Mulyani menambahkan, APBN akan terus merumuskan strategi agar penerimaan negara dapat disalurkan secara tepat.

 

Pada Tahun 2022, anggaran sebesar Rp455 Triliun telah dialokasikan untuk melanjutkan Program PC-PEN.

 

Program ini, kata dia, akan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja,” tukasnya.

 

“Seluruh langkah ini akan dilakukan secara detil dan hati-hati. Tujuannya demi menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, juga menjaga APBN. Kita memang menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa dilalui. Semoga tantangan ini dapat kita atasi bersama,” pungkasnya.

 

Seperti diberitakan anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai, kenaikan harga pangan dan energi seperti bahar bakar minyak (BBM) dan gas LPG, akan berdampak pada daya beli masyarakat dan menikkan angka kemiskinan.

 

“Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujar Akmal.

 

Dia menyebut bahwa ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang kenaikan harga pangan dan energi.

 

“Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen,” terang Akmal.

 

Dia mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka.

 

Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.

 

“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong,” lanjutnya.

 

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader.

 

Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.

 

Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya.Termasuk distribusinya.

 

“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan,” tutupnya. (fin/fajar)

MANADOPOST.ID-Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kenaikan sejumlah harga bahan pokok beberapa pekan terakhir.

 

Sri Mulyani menyebut kenaikan dipicu oleh beberapa faktor. Antara lain perang Ukraina-Rusia,dan tingginya permintaan.

 

Menurut Sri Mulyani hal itu menyebabkan harga komoditas melonjak. Seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM), kedelai, daging sapi hinga elpiji. Harga bahan pokok juga mengalami kenaikan pada Ramadan tahun ini.

 

Sri Mulyani mengakui tantangan dan ancaman yang kini bukan lagi soal pandemi COVID-19. Melainkan kenaikan harga barang.

 

“Dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi COVID-19. Sekarang tantangan dan ancamannya adalah kenaikan barang-barang pokok,” ujarSri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta, Selasa (5/3/2022).

 

Menurutnya, hal ini telah memberikan dampak. Di satu sisi APBN penerimaan negara akan naik. Namun di sisi lain, masyarakat akan merasakan rambatan dari inflasi global.

 

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan merumuskan berbagai kebijakan. Salah satunya, tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas akan dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat.

 

Sri Mulyani menyebut kenaikan harga pangan dunia menjadi sorotan. Saat ini, lanjutnya, dunia dalam kondisi yang tidak mudah. Sehingga ketahanan pangan dan energi perlu ditingkatkan.

 

“Mungkin dari sisi APBN kita dukung langkah mengamankan masyarakat kita. Terutama yang merasakan dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul menjaga keselamatan rakyat,” urainya.

 

Tekanan geopolitik, kata Sri Mulyani, memberikan hambatan terhadap perekonomian yang sedang berusaha pulih.

 

“Di satu sisi, tantangan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan dari kenaikan harga komoditas. Namun, tentu kita juga harus menyelamatkan rakyat dari ancaman perekonomian,”paparnya.

 

Sri Mulyani menambahkan, APBN akan terus merumuskan strategi agar penerimaan negara dapat disalurkan secara tepat.

 

Pada Tahun 2022, anggaran sebesar Rp455 Triliun telah dialokasikan untuk melanjutkan Program PC-PEN.

 

Program ini, kata dia, akan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja,” tukasnya.

 

“Seluruh langkah ini akan dilakukan secara detil dan hati-hati. Tujuannya demi menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, juga menjaga APBN. Kita memang menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa dilalui. Semoga tantangan ini dapat kita atasi bersama,” pungkasnya.

 

Seperti diberitakan anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai, kenaikan harga pangan dan energi seperti bahar bakar minyak (BBM) dan gas LPG, akan berdampak pada daya beli masyarakat dan menikkan angka kemiskinan.

 

“Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujar Akmal.

 

Dia menyebut bahwa ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang kenaikan harga pangan dan energi.

 

“Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen,” terang Akmal.

 

Dia mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka.

 

Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.

 

“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong,” lanjutnya.

 

Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader.

 

Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.

 

Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya.Termasuk distribusinya.

 

“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan,” tutupnya. (fin/fajar)

Most Read

Artikel Terbaru

/