24.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Masih Ada Rombongan saat Pendaftaran, Protokol Kesehatan Pilkada Belum Dipatuhi

JAKARTA- Komitmen untuk melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan menemui tantangan berat. Baru masa pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) saja, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di banyak tempat. Di mana bapaslon melakukan pendaftaran dengan melakukan konvoi melibatkan ratusan hingga ribuan orang.

Kasus tersebut terjadi di antaranya di Kabupaten Karawang, Kota Tomohon, Kabupaten Jember dan kota-kota lainnya. Hingga tadi malam, Badan Pengawas Pemilu masih melakukan pendataan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan, pendaftaran Bapaslon dengan membawa masa banyak merupakan bentuk pelanggaran. Namun, pihaknya tidak dapat menindak. “Itu masuk dalam pelanggaran hukum lain (bukan hukum Pemilu,” ujarnya, kemarin (4/9).

Fritz menjelaskan, melakukan kegiatan masa di era pandemi telah melanggar hukum kesehatan yang diatur dalam pasal 212 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian melanggar undang-undang 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dalam konteks daerah, aksi tersebut juga melanggar Peraturan Daerah (Perda). Sebab, saat ini ada banyak daerah yang telah menetapkan Perda penerapan protokol kesehatan. Karena itu pula, bawaslu merasa tidak punya kewenangan melakukan pembubaran. “Membubarkan merupakan kewenangan kepolisian,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, karena ada unsur pidana umum, pihaknya hanya bersifat membantu. Nantinya, Bawaslu akan engumpulkan temuan-temuan adanya pelanggaran. “Bawaslu punya peran menyerahkan perkara ini pada kepolisian,” ujarnya.

Abhan juga berharap ada dukungan dari jajaran lainnya untuk mengingatkan pemenuhan protokol kesehatan. Salah satu elemen yang dia harapkan bisa terlibat adalah jajaran satpol PP sebagai penegak hukum atas pelanggaran perda.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta bapaslon dan tim suksesnya mematuhi protokol yang sudah disusun jajarannya. Hal itu semata-mata untuk keselamatan bersama sehingga pilkada tidak memunculkan kluster penyebaran baru.

“Jadi tidak boleh melakukan arak-arakan. Tidak boleh membawa pendukung yang begitu banyak ke Kantor KPU,” ujarnya.

Protokol kesehatan saat pendaftaran sudah diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Di situ disebutkan, yang boleh mengantar bapaslon hanya pimpinan partai politik pengusung. Sementara bagi pendukung, hanya dapat mengikuti proses pendaftaran dari jarak jauh.

Pasal 50 PKPU tersebut juga telah diatur bahwa KPU masing-masing daerah akan memfasilitasi melalui siaran langsung di sosial media dan sejenisnya. Diakuinya, sebagai penyelenggara, KPU hanya fokus pada kerja administrasi. Sementara untuk penertiban, Arief berharap ada dukungan dari pihak lain.

“Misalnya kepolisian, dukungan dari TNI, juga dari temen-temen satpol PP,” imbuhnya.

Berbeda dengan pernyataan anggota Bawaslu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian justru meminta Bawaslu melakukan tindakan tegas jika ada pelanggaran protokol kesehatan. Bila perlu, bawaslu dapat memberikan sanksi dan disampaikan ke Media. Sehingga pelanggaran itu jadi penilaian publik terhadap bapaslon.

“Ketegasan bisa memberikan efek jera,” ujarnya.

Diakuinya, sebagai Mendagri, pihaknya hanya bisa memberikan sanksi kepada bapaslon yang berasal dari petahana. Sebab yang bersangkutan berstatus kepala daerah sehingga kemendagri punya kewenangan. Sanksi tersebut pernah dijatuhkan kepada sejumlah kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat melakukan deklarasi. Di antaranya kepada Bupati Muna dan Bupati Wakatobi pekan lalu.

Namun untuk Bapaslon yang non petahana, Tito mengaku tidak punya kewenangan. “Kalau bukan incumbent kemendagri ga punya dasar hukum,” kata mantan Kapolri itu. Dia juga meminta agar ketentuan PKPU 6/2020 terus diasosiasikan.

Untuk membantu tugas penyelenggara menertibkan pelanggaran protokol kesehatan, Tito menginstruksikan jajaran Satpol PP da Linmas membantu. “Saya minta rekan-rekan satpol PP tolong bertindak tegas tapi proporsional,” pungkasnya. (far/jpg)

JAKARTA- Komitmen untuk melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan menemui tantangan berat. Baru masa pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) saja, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di banyak tempat. Di mana bapaslon melakukan pendaftaran dengan melakukan konvoi melibatkan ratusan hingga ribuan orang.

Kasus tersebut terjadi di antaranya di Kabupaten Karawang, Kota Tomohon, Kabupaten Jember dan kota-kota lainnya. Hingga tadi malam, Badan Pengawas Pemilu masih melakukan pendataan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan, pendaftaran Bapaslon dengan membawa masa banyak merupakan bentuk pelanggaran. Namun, pihaknya tidak dapat menindak. “Itu masuk dalam pelanggaran hukum lain (bukan hukum Pemilu,” ujarnya, kemarin (4/9).

Fritz menjelaskan, melakukan kegiatan masa di era pandemi telah melanggar hukum kesehatan yang diatur dalam pasal 212 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian melanggar undang-undang 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Dalam konteks daerah, aksi tersebut juga melanggar Peraturan Daerah (Perda). Sebab, saat ini ada banyak daerah yang telah menetapkan Perda penerapan protokol kesehatan. Karena itu pula, bawaslu merasa tidak punya kewenangan melakukan pembubaran. “Membubarkan merupakan kewenangan kepolisian,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, karena ada unsur pidana umum, pihaknya hanya bersifat membantu. Nantinya, Bawaslu akan engumpulkan temuan-temuan adanya pelanggaran. “Bawaslu punya peran menyerahkan perkara ini pada kepolisian,” ujarnya.

Abhan juga berharap ada dukungan dari jajaran lainnya untuk mengingatkan pemenuhan protokol kesehatan. Salah satu elemen yang dia harapkan bisa terlibat adalah jajaran satpol PP sebagai penegak hukum atas pelanggaran perda.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta bapaslon dan tim suksesnya mematuhi protokol yang sudah disusun jajarannya. Hal itu semata-mata untuk keselamatan bersama sehingga pilkada tidak memunculkan kluster penyebaran baru.

“Jadi tidak boleh melakukan arak-arakan. Tidak boleh membawa pendukung yang begitu banyak ke Kantor KPU,” ujarnya.

Protokol kesehatan saat pendaftaran sudah diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Di situ disebutkan, yang boleh mengantar bapaslon hanya pimpinan partai politik pengusung. Sementara bagi pendukung, hanya dapat mengikuti proses pendaftaran dari jarak jauh.

Pasal 50 PKPU tersebut juga telah diatur bahwa KPU masing-masing daerah akan memfasilitasi melalui siaran langsung di sosial media dan sejenisnya. Diakuinya, sebagai penyelenggara, KPU hanya fokus pada kerja administrasi. Sementara untuk penertiban, Arief berharap ada dukungan dari pihak lain.

“Misalnya kepolisian, dukungan dari TNI, juga dari temen-temen satpol PP,” imbuhnya.

Berbeda dengan pernyataan anggota Bawaslu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian justru meminta Bawaslu melakukan tindakan tegas jika ada pelanggaran protokol kesehatan. Bila perlu, bawaslu dapat memberikan sanksi dan disampaikan ke Media. Sehingga pelanggaran itu jadi penilaian publik terhadap bapaslon.

“Ketegasan bisa memberikan efek jera,” ujarnya.

Diakuinya, sebagai Mendagri, pihaknya hanya bisa memberikan sanksi kepada bapaslon yang berasal dari petahana. Sebab yang bersangkutan berstatus kepala daerah sehingga kemendagri punya kewenangan. Sanksi tersebut pernah dijatuhkan kepada sejumlah kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat melakukan deklarasi. Di antaranya kepada Bupati Muna dan Bupati Wakatobi pekan lalu.

Namun untuk Bapaslon yang non petahana, Tito mengaku tidak punya kewenangan. “Kalau bukan incumbent kemendagri ga punya dasar hukum,” kata mantan Kapolri itu. Dia juga meminta agar ketentuan PKPU 6/2020 terus diasosiasikan.

Untuk membantu tugas penyelenggara menertibkan pelanggaran protokol kesehatan, Tito menginstruksikan jajaran Satpol PP da Linmas membantu. “Saya minta rekan-rekan satpol PP tolong bertindak tegas tapi proporsional,” pungkasnya. (far/jpg)

Most Read

Artikel Terbaru

/