27 C
Manado
Jumat, 27 November 2020

Ini Warning KPK Bagi Paslon di Sulut

MANADOPOST.ID—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango peringatkan calon kepala daerah (cakada) cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Hal ini disampaikan dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Kamis, 5 November 2020. Sedangkan, peserta webinar di NTB mengikuti pembekalan secara daring.

“Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Bahkan, pembiayaan pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye,” ujar Nawawi.

Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, ungkap Nawawi, mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) cakada yang disampaikan kepada KPK, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp18,03 Miliar. Bahkan, ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp15,17 Juta.

Sementara, survei KPK di 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten atau kota adalah Rp5-10 Miliar. Sedangkan untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp65 Miliar.

“Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” lanjut Nawawi.

Kebutuhan dana proses Pilkada, sebut Nawawi, mencakup beberapa hal, yakni uang mahar kepada Partai Politik pendukung, advertensi (iklan di media, alat peraga di tempat umum, umbul-umbul, kaus, baliho), sosialisasi kepada konstituen (transportasi, rapat kader, tatap muka dengan calon pemilih, pertemuan terbatas dan rapat umum), honor saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), gratifikasi kepada masyarakat pemilih dalam bentuk barang, uang, janji atau beli suara (sumbangan natura, serangan fajar), serta biaya penyelesaian hukum konflik kemenangan pilkada (tentatif).(*)

-

Artikel Terbaru

Gran Puri Siapkan Pesta Pergantian Tahun Berkesan

PENAWARAN spesial di malam tahun baru. Hotel Gran Puri Manado mempersembahkan Aloha Pool and Grill Party 2021.

538 Wasit Pemilu Dirapid test

MANADOPOST.ID—Menjamin kesehatan penyelenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) gelar rapid tes massal. Bagi seluruh jajaran pengawas pemilihan di setiap tingkatan, Kamis (26/11) kemarin.

Distanak Kena Sorot, Pupuk di Minsel Langka

MANADOPOST.ID—Bulan November 2020 ini musim tanam bagi petani. Tapi saat ini kelangkaan pupuk terjadi. Membuat petani kesulitan mencari pupuk.

KPU Minsel Beber 15 Hal Baru di Pilkada

MANADOPOST.ID—Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tak lama lagi selesai. Masyarakat pada 9 Desember nanti bakal

ISPA `Serang` Warga Bolmong

MANADOPOST.ID--Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dr Erman Paputungan mengatakan, untuk penyakit yang paling banyak terjadi di Bolmong adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).