MANADOPOST.ID— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeber kabar menggembirakan. Katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mencairkan dan menyalurkan semua program pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada pekan ini.
“Instruksi Bapak Presiden agar dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama PKH (Program Keluarga Harapan) untuk dimajukan triwulan ketiga ini bisa dibayarkan di Juli sehingga bisa membantu masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, Presiden Jokowi juga menaikkan target kartu sembako yang sekarang ini jumlah 15,93 juta penerima, dinaikkan menjadi 18,8 juta. Dan bantuan tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan akan dibayarkan pada Juli ini. Akselerasi pemberian bantuan sosial di Juli juga berlaku untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Sri Mulyani menyebut BLT Desa yang saat ini baru mencapai 5 juta penerima dapat dinaikkan sesuai pagu menjadi 8,8 juta. Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan pemberian bantuan sosial berupa bantuan kuota internet bagi dunia pendidikan akan tetap diberikan. “Untuk bansos ini, bantuan kuota internet kepada 27,67 juta penerima yang terdiri dari siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru, dan dosen akan tetap diberikan,” lanjutnya.
Pada pelaksanaan PPKM Darurat, pemerintah juga telah menetapkan untuk memperpanjang diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan. Selain diskon listrik, bantuan rekening abonemen listrik juga akan diperpanjang hingga September. “Diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan ini akan diperpanjang yang tadinya enam bulan menjadi sembilan bulan, berarti ini sampai dengan September. Untuk itu akan diperlukan tambahan alokasi Rp1,91 triliun. Kemudian, untuk bantuan rekening abonemen listrik juga kami akan perpanjang sampai September, sehingga akan membutuhkan tambahan dana Rp 420 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, bantuan dalam program Kartu Prakerja untuk 2,8 juta peserta dapat diberikan pada Juli dan Agustus. Sri Mulyani juga memastikan insentif bagi berbagai kelompok usaha akan diberikan sebagai upaya pemerintah membantu memulihkan ekonomi perusahaan.
“Hal ini merupakan upaya membantu untuk memulihkan kondisi perusahaan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat seperti pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan juga untuk insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah,” tuturnya.
Untuk membiayai berbagai tambahan belanja di bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas, dan berbagai insentif tersebut, Sri Mulyani menilai bahwa penyesuaian anggaran perlu dilakukan. Dalam sidang kabinet paripurna, penyesuaian anggaran telah disepakati sebesar Rp 26,2 triliun ditambah Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa. “Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan Covid, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan,” ungkap dia.
Eks Direktur di Bank Dunia itu meyakini penyesuaian anggaran ini tidak akan mengganggu belanja kementerian atau lembaga. Sebab, belanja tersebut sudah diamankan, seperti belanja operasional, pegawai, multi-year contract, pemulihan ekonomi, bahkan penanganan Covid-19. “Belanja yang terkena refocusing adalah belanja-belanja seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengajaran kendaraan, kemudian anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan, yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini,” jelasnya.(jpnn)
