32.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Kisruh di KPK: Benarkah Pancasila Dijadikan Alat Jagal Penguasa?

MANADOPOST.ID – Kisruh di KPK semakin memanas. Gelombang protes terus menghantam proses pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Sebagian menganggap pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK benar, namun banyak juga pihak yang menolak.

Bahkan banyak yang mengatakan proses TWK yang dilakukan hanya mengada-ada untuk menyingkirkan pegawai berintegritas KPK yang tak sejalan dengan Ketua KPK saat ini Firli Bahuri.

Selain itu ada yang berpendapat, saat ini pancasila juga telah digunakan para penguasa seperti di zaman Orde Baru, untuk menyingkirkan lawan politiknya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lantas seperti apakah, menurut pandangan para akademisi?

Dilansir dari Channel YouTube Narasi Newsroom pada Senin (7/6). Ilmuan Politik dari ISEAS, Yusof Ishak Institute, Made Supriatama mengatakan sebenarnya tak ada yang pancasilais dari TWK yang dilakukan di KPK

Made Supriatama

Karena menurutnya tidak ada satu pun pertanyaan dalam tes itu yang berbicara tentang keadilan sosial dan persatuan Indonesia

“Jadi sebenarnya mereka hanya mau melakukan litmus tes apakah orang yang terpilih berada pada jalur pemahaman mereka yang setuju dengan kebijakan penguasa atau tidak,” ujarnya.

Selain itu tambah dia, pancasila sebenarnya tidak bisa dijadikan ideologi untuk menakar kelakuan orang, sebab pancasila merupakan panduan

“Kita tidak bisa menilai orang berdasarkan sebuah panduan dan mencabut hak seseorang hanya berdasarkan panduan,” beber dia.

Sehingga menurutnya pancasila tak bisa dijadikan alat ukur, sebab Pancasila merupakan ideologi terbuka yang tafsiranya bisa lentur

Itu lanjut dia problem terbesar pancasilan yang multi interpretable, dan bisa diinterpretasikan siapa saja termasuk penguasa

“Inilah gawatnya untuk memakai sesuatu yang terbuka untuk menjadi alat tes dalam mengukur seseorang. Ini jelas penyalah gunaan kekuasaan,” tandasnya.

Sementara Pengajar Fakultas Ilmu Politik UNJ, Robertus Robet mengatakan sebaiknya kita tidak dengan gampang menggunakan pancasila untuk melabel

Robertus Robet

“Karena ukuran siapa pancasila dan siapa yang enggak, tidak jelas seperti apa dan bagaimana?,” ucapnya

Ia pun mempertanyakan, siapa orang Indonesia yang merasa diri paling pancasilais.

“Disisi lain, ketika pancasila digali pendiri bangsa Soekarno-Hatta, pancasila itu lebih difungsikan dalam fungsi implisitnya. Karena itu kenapa pancasila diletakan sebagai norma dasar dan filosofi bangsa,” ujarnya

Jadi tambah dia, pancasila itu tinggi karena seperti yang dikemukakan sendiri secara gemilang oleh soekarno, dimana pancasila itu memiliki fungsi merekatkan satu republik modern yang baru terbentuk, itulah fungsi implisit pancasila

“Kalau kita bicara pancasila, maka sebaiknya kita memahami dan menggunakan pancasila seperti Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa yang lebih mengedepankan fugsi implisitnya untuk menyatukan berbagai perbedaan pandangan,” ucapnya.

Jangan tambah dia, kita menggunakan pancasila untuk keperluan politik yang bersifat eksplisit, karena itu akan mendegradasikan pancasila

“Harusnya kita juga sudah belajar dari sejarah orde baru, dimana pancasila terlalu banyak dipakai dalam fungsi eksplisit, maka muncul kecendrungan totalisasi

Karena bebernya, seperti orde baru, semua mau dirumuskan dan diukur dengan pancasila, namun secara sepihak, padahal oleh pendiri bangsa pancaslia dibuat untuk menyatukan perbedaan.

“Sehingga dalam penggunaannya pancasila harus multi pihak,” tandas dia. (Don)

MANADOPOST.ID – Kisruh di KPK semakin memanas. Gelombang protes terus menghantam proses pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Sebagian menganggap pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK benar, namun banyak juga pihak yang menolak.

Bahkan banyak yang mengatakan proses TWK yang dilakukan hanya mengada-ada untuk menyingkirkan pegawai berintegritas KPK yang tak sejalan dengan Ketua KPK saat ini Firli Bahuri.

Selain itu ada yang berpendapat, saat ini pancasila juga telah digunakan para penguasa seperti di zaman Orde Baru, untuk menyingkirkan lawan politiknya.

Lantas seperti apakah, menurut pandangan para akademisi?

Dilansir dari Channel YouTube Narasi Newsroom pada Senin (7/6). Ilmuan Politik dari ISEAS, Yusof Ishak Institute, Made Supriatama mengatakan sebenarnya tak ada yang pancasilais dari TWK yang dilakukan di KPK

Made Supriatama

Karena menurutnya tidak ada satu pun pertanyaan dalam tes itu yang berbicara tentang keadilan sosial dan persatuan Indonesia

“Jadi sebenarnya mereka hanya mau melakukan litmus tes apakah orang yang terpilih berada pada jalur pemahaman mereka yang setuju dengan kebijakan penguasa atau tidak,” ujarnya.

Selain itu tambah dia, pancasila sebenarnya tidak bisa dijadikan ideologi untuk menakar kelakuan orang, sebab pancasila merupakan panduan

“Kita tidak bisa menilai orang berdasarkan sebuah panduan dan mencabut hak seseorang hanya berdasarkan panduan,” beber dia.

Sehingga menurutnya pancasila tak bisa dijadikan alat ukur, sebab Pancasila merupakan ideologi terbuka yang tafsiranya bisa lentur

Itu lanjut dia problem terbesar pancasilan yang multi interpretable, dan bisa diinterpretasikan siapa saja termasuk penguasa

“Inilah gawatnya untuk memakai sesuatu yang terbuka untuk menjadi alat tes dalam mengukur seseorang. Ini jelas penyalah gunaan kekuasaan,” tandasnya.

Sementara Pengajar Fakultas Ilmu Politik UNJ, Robertus Robet mengatakan sebaiknya kita tidak dengan gampang menggunakan pancasila untuk melabel

Robertus Robet

“Karena ukuran siapa pancasila dan siapa yang enggak, tidak jelas seperti apa dan bagaimana?,” ucapnya

Ia pun mempertanyakan, siapa orang Indonesia yang merasa diri paling pancasilais.

“Disisi lain, ketika pancasila digali pendiri bangsa Soekarno-Hatta, pancasila itu lebih difungsikan dalam fungsi implisitnya. Karena itu kenapa pancasila diletakan sebagai norma dasar dan filosofi bangsa,” ujarnya

Jadi tambah dia, pancasila itu tinggi karena seperti yang dikemukakan sendiri secara gemilang oleh soekarno, dimana pancasila itu memiliki fungsi merekatkan satu republik modern yang baru terbentuk, itulah fungsi implisit pancasila

“Kalau kita bicara pancasila, maka sebaiknya kita memahami dan menggunakan pancasila seperti Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa yang lebih mengedepankan fugsi implisitnya untuk menyatukan berbagai perbedaan pandangan,” ucapnya.

Jangan tambah dia, kita menggunakan pancasila untuk keperluan politik yang bersifat eksplisit, karena itu akan mendegradasikan pancasila

“Harusnya kita juga sudah belajar dari sejarah orde baru, dimana pancasila terlalu banyak dipakai dalam fungsi eksplisit, maka muncul kecendrungan totalisasi

Karena bebernya, seperti orde baru, semua mau dirumuskan dan diukur dengan pancasila, namun secara sepihak, padahal oleh pendiri bangsa pancaslia dibuat untuk menyatukan perbedaan.

“Sehingga dalam penggunaannya pancasila harus multi pihak,” tandas dia. (Don)

Most Read

Artikel Terbaru

/