25.4 C
Manado
Senin, 15 Agustus 2022

Ramai-ramai ‘Bela’ ACT? Anak Buah Prabowo tak Terima Izin ACT Dicabut, Fadli Zon: Otoriter

MANADOPOST.ID-Ramai-ramai ‘Bela’ ACT? Anak Buah Prabowo tak Terima Izin ACT Dicabut, Fadli Zon: Otoriter.

 

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Kemensos cabut izin ACT Aksi Cepat Tanggap setelah ramai pemberitaan dugaan penyelewengan dana umat.

 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai, cabut izin ACT yang dilakukan Kemensos RI terkesen otoriter.

 

“Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT,” tulisnya di akun Twitter @fadlizon dikutip Pojoksatu.id, Kamis (7/7/2022).

 

Fadli Zon juga menyayangkan pencabutan izin ACT yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos.

 

Seharusnya, lanjut anak buah Prabowo Subianto itu, kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan petinggi ACT dibawa ke ranah hukum untuk diadili.

 

Bukan malah langsung melakukan pencabutan izin Aksi Cepat Tanggap.

 

“Audit dan bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan, apakah ini ulah oknum atau sistematik,” ucap Fadli Zon.

 

Karena itu, tambah mantan Wakil Ketua DPR RI itu, jika ada masyarakat menganalogikan kasus ACT dengan korupsi bansos, Kemensos harus terima.

 

“Jangan salahkan kalau logika ini dipakai pada oknum koruptor dana bansos (bantuan sosial) di Kemensos,” Sindir Fadli Zon.

 

Sebelumnya, Kemensos RI telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), per Rabu 6 Juli 2022.

 

Pencabutan izin ini menindaklanjuti dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan petinggi Yayasan ACT.

 

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.

 

Surat Keputusan cabut operasional ACT itu ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

 

“Jadi alasan kami mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial,” kata Muhadjir dalam siaran pers Kemensos.

 

“Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, sambungnya. (muf/pojoksatu)

MANADOPOST.ID-Ramai-ramai ‘Bela’ ACT? Anak Buah Prabowo tak Terima Izin ACT Dicabut, Fadli Zon: Otoriter.

 

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Kemensos cabut izin ACT Aksi Cepat Tanggap setelah ramai pemberitaan dugaan penyelewengan dana umat.

 

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai, cabut izin ACT yang dilakukan Kemensos RI terkesen otoriter.

 

“Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT,” tulisnya di akun Twitter @fadlizon dikutip Pojoksatu.id, Kamis (7/7/2022).

 

Fadli Zon juga menyayangkan pencabutan izin ACT yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos.

 

Seharusnya, lanjut anak buah Prabowo Subianto itu, kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan petinggi ACT dibawa ke ranah hukum untuk diadili.

 

Bukan malah langsung melakukan pencabutan izin Aksi Cepat Tanggap.

 

“Audit dan bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan, apakah ini ulah oknum atau sistematik,” ucap Fadli Zon.

 

Karena itu, tambah mantan Wakil Ketua DPR RI itu, jika ada masyarakat menganalogikan kasus ACT dengan korupsi bansos, Kemensos harus terima.

 

“Jangan salahkan kalau logika ini dipakai pada oknum koruptor dana bansos (bantuan sosial) di Kemensos,” Sindir Fadli Zon.

 

Sebelumnya, Kemensos RI telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), per Rabu 6 Juli 2022.

 

Pencabutan izin ini menindaklanjuti dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan petinggi Yayasan ACT.

 

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.

 

Surat Keputusan cabut operasional ACT itu ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

 

“Jadi alasan kami mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial,” kata Muhadjir dalam siaran pers Kemensos.

 

“Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, sambungnya. (muf/pojoksatu)

Most Read

Artikel Terbaru

/