25.7 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Astaga! Ketua KPK Tolak Hadiri Panggilan Komnas HAM, Ada Apa?

MANADOPOST.ID – Ketua KPK, Firli Bahuri saat ini terus menyita perhatian masyarakat Indonesia, setelah memanasnya kisruh di KPK.

Bahkan ia dilaporkan oleh 75 pegawai yang tak lolos TWK ke Komnas HAM. Firli dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Atas laporan itu, ia kemudian dipanggil oleh Komnas HAM

Sayangnya Firli Bahuri, menolak menghadiri panggilan Komnas HAM tersebut.

Ilustrasi KPK

Dilansir dari CNN, Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (8/6) mengatakan pimpinan KPK telah menyurat ke Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sebab lanjutnya, proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN merupakan perintah Undang-undang (UU). KPK tambah dia, melaksanakan perintah tersebut sesuai amanah undang-undang.

“Selain itu, pelaksanaan TWK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ilustrasi KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)

Apalagi terangnya, pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan menggelar jumpa pers untuk menjelaskan permintaan yang dilayangkan oleh pimpinan KPK.

Sekedar informasi dalam aduan 75 pegawai KPK tidak lolos TWK ke Komnas HAM, setidaknya ada lima pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut.

Di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.(CNN)

MANADOPOST.ID – Ketua KPK, Firli Bahuri saat ini terus menyita perhatian masyarakat Indonesia, setelah memanasnya kisruh di KPK.

Bahkan ia dilaporkan oleh 75 pegawai yang tak lolos TWK ke Komnas HAM. Firli dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Atas laporan itu, ia kemudian dipanggil oleh Komnas HAM

Sayangnya Firli Bahuri, menolak menghadiri panggilan Komnas HAM tersebut.

Ilustrasi KPK

Dilansir dari CNN, Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (8/6) mengatakan pimpinan KPK telah menyurat ke Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK.

Sebab lanjutnya, proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN merupakan perintah Undang-undang (UU). KPK tambah dia, melaksanakan perintah tersebut sesuai amanah undang-undang.

“Selain itu, pelaksanaan TWK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ilustrasi KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)

Apalagi terangnya, pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan menggelar jumpa pers untuk menjelaskan permintaan yang dilayangkan oleh pimpinan KPK.

Sekedar informasi dalam aduan 75 pegawai KPK tidak lolos TWK ke Komnas HAM, setidaknya ada lima pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut.

Di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.(CNN)

Most Read

Artikel Terbaru

/