24.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Terus Bergulir, Calon Panglima TNI Diminta Berkomitmen Cegah Pelanggaran HAM dan Punya Rekam Jejak Baik

MANADOPOST.ID – Wacana sosok panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto terus bergulir. Siapa pun sosoknya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta Panglima TNI harus memiliki komitmen mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Menurut Manajer Advokasi ELSAM M. Busyrol Fuad, ada beberapa kriteria untuk panglima TNI. Selain harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu, juga memiliki rekam jejak yang baik.

“Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM,” ujar M. Busyrol Fuad di Jakarta, Minggu (8/8).

Berdasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lebih jauh M. Busyrol Fuad mengatakan, calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI. “Calon panglima TNI harus melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan,” tambahnya.

Dalam pergantian panglima TNI ada soal keberimbangan rotasi antarmatra. Jika merujuk UU TNI, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. “Jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI,” paparnya.

MANADOPOST.ID – Wacana sosok panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto terus bergulir. Siapa pun sosoknya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta Panglima TNI harus memiliki komitmen mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Menurut Manajer Advokasi ELSAM M. Busyrol Fuad, ada beberapa kriteria untuk panglima TNI. Selain harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu, juga memiliki rekam jejak yang baik.

“Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM,” ujar M. Busyrol Fuad di Jakarta, Minggu (8/8).

Berdasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun.

Lebih jauh M. Busyrol Fuad mengatakan, calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI. “Calon panglima TNI harus melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan,” tambahnya.

Dalam pergantian panglima TNI ada soal keberimbangan rotasi antarmatra. Jika merujuk UU TNI, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. “Jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI,” paparnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/