alexametrics
25.4 C
Manado
Kamis, 26 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

KABAR GEMBIRA! Tunjangan Tambahan ASN Daerah Segera Cair

MANADOPOST.ID— Kabar baik datang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di pemerintah daerah. Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan persetujuan terhadap usulan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para ASN di daerah.

Sebelumnya, TPP ASN sempat mengalami keterlambatan beberapa waktu terakhir. Imbasnya, keluhan banyak disampaikan ASN. Bahkan, berbagai postingan di akun sosial media Kemendagri sempat diserbu para ASN daerah. Di sana mereka mengeluhkan keterlambatan persetujuan.

Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, persetujuan TPP ASN di daerah tidak pernah ditunda. Hanya saja, prosesnya membutuhkan tahapan. Kemendagri sendiri, baru bisa menyetujui setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sistemnya, lanjut dia, persetujuan TPP ASN yang diajukan daerah disampaikan ke Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setelah itu, dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kemenkeu.

Senin lalu, sambung Fatoni, pihaknya sudah menerima pertimbangan dari Kemenkeu untuk pengajuan dari daerah. “(kemarin) Kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat,” ujarnya, kemarin (8/3).

Pemberian TPP sendiri, diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ dijelaskan, pemda dapat memberikan TPP kepada ASN dengan dan persetujuan DPRD.

Usai mendapat persetujuan, kata Fatoni, daerah bisa dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan turunan. “Pemberian TPP ditetapkan dengan Perkada,” imbuhnya.

Besaran TPP yang diterima ASN pemda bergantung kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 besaran harus memperhatikan sejumlah asas. Mulai dari asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

“Dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif,” pungkasnya. (jawapos)

MANADOPOST.ID— Kabar baik datang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di pemerintah daerah. Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan persetujuan terhadap usulan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para ASN di daerah.

Sebelumnya, TPP ASN sempat mengalami keterlambatan beberapa waktu terakhir. Imbasnya, keluhan banyak disampaikan ASN. Bahkan, berbagai postingan di akun sosial media Kemendagri sempat diserbu para ASN daerah. Di sana mereka mengeluhkan keterlambatan persetujuan.

Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, persetujuan TPP ASN di daerah tidak pernah ditunda. Hanya saja, prosesnya membutuhkan tahapan. Kemendagri sendiri, baru bisa menyetujui setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sistemnya, lanjut dia, persetujuan TPP ASN yang diajukan daerah disampaikan ke Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setelah itu, dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kemenkeu.

Senin lalu, sambung Fatoni, pihaknya sudah menerima pertimbangan dari Kemenkeu untuk pengajuan dari daerah. “(kemarin) Kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat,” ujarnya, kemarin (8/3).

Pemberian TPP sendiri, diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ dijelaskan, pemda dapat memberikan TPP kepada ASN dengan dan persetujuan DPRD.

Usai mendapat persetujuan, kata Fatoni, daerah bisa dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan turunan. “Pemberian TPP ditetapkan dengan Perkada,” imbuhnya.

Besaran TPP yang diterima ASN pemda bergantung kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 besaran harus memperhatikan sejumlah asas. Mulai dari asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

“Dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif,” pungkasnya. (jawapos)

Most Read

Artikel Terbaru

/