alexametrics
32.4 C
Manado
Kamis, 19 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Lacak Aset Tajir Briptu Hasbudi, Polda Kaltara Minta Bantuan KPK

MANADOPOST.ID–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) sudah melakukan koordinasi untuk mengusut kasus kepemilikan tambang emas dan bisnis ilegal lainnya yang menjerat Briptu Hasbudi. Dia menyebut, koordinasi dilakukan melalui asset tracing atau pelacakan aset.

“Informasi yang kami terima, benar Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (9/5).

Ali memastikan, KPK siap membantu dan berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kaltara untuk mengusut kasus tersebut. Termasuk salah satunya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK dalam perkara Briptu Hasbudi.

“Termasuk mengkaji apakah ada dugaan tindak pidana korupsinya pada kasus dimaksud,” ujar Ali.

Sementara itu, Penyidik Polda Kalimantan Utara menyita 15 rekening bank terkait dengan kasus yang menjerat polisi tajir, Briptu Hasbudi. Dia terkait kasus dugaan penambangan emas liar di Sekatak, Bulungan, Kaltara.

”Rekening semua yang kita temukan, rekening di rumahnya, baik itu istri, ibu, dan semuanya. Karena kita kemarin menjerat dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). (Rekening) kita amankan,” kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5).

Selain rekening HSB dan keluarganya, penyidik juga mengamankan rekening atas nama orang lain dan beberapa catatan alat bukti transfer uang. ”Itu kami amankan juga untuk dianalisis alasan atau modus pemberian tersebut,” ujar Daniel Adityajaya.

Jika ada indikasi uang turut mengalir kepada pejabat tertentu yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya, polisi juga akan menggelar perkara. ”Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak,” tutur Daniel Adityajaya.

Terhadap 15 rekening yang diamankan, Polda belum menyimpulkan nilai total dana yang tersimpan di dalamnya. ”Nilainya belum bisa kita buka karena kami harus menggunakan otoritas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan. Kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut,” terang Daniel Adityajaya.

Berdasar penyelidikan dan penyidikan Polda Kalimantan Utara, HSB yang berpangkat Briptu dan bertugas di Ditpolair Polda Kalimantan Utara, diduga memiliki penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Dari proses penyidikan, penyidik menyangkakan pasal 158 juncto pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Briptu HSB diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar. Dia juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika. Yang di kemudian hari ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas.

Atas kegiatan ilegal itu, HSB juga dijerat pasal 112 juncto pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk pasal 51 ayat (2) juncto pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Dia juga dijerat pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.(Jawapos)

MANADOPOST.ID–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) sudah melakukan koordinasi untuk mengusut kasus kepemilikan tambang emas dan bisnis ilegal lainnya yang menjerat Briptu Hasbudi. Dia menyebut, koordinasi dilakukan melalui asset tracing atau pelacakan aset.

“Informasi yang kami terima, benar Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (9/5).

Ali memastikan, KPK siap membantu dan berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kaltara untuk mengusut kasus tersebut. Termasuk salah satunya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK dalam perkara Briptu Hasbudi.

“Termasuk mengkaji apakah ada dugaan tindak pidana korupsinya pada kasus dimaksud,” ujar Ali.

Sementara itu, Penyidik Polda Kalimantan Utara menyita 15 rekening bank terkait dengan kasus yang menjerat polisi tajir, Briptu Hasbudi. Dia terkait kasus dugaan penambangan emas liar di Sekatak, Bulungan, Kaltara.

”Rekening semua yang kita temukan, rekening di rumahnya, baik itu istri, ibu, dan semuanya. Karena kita kemarin menjerat dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). (Rekening) kita amankan,” kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5).

Selain rekening HSB dan keluarganya, penyidik juga mengamankan rekening atas nama orang lain dan beberapa catatan alat bukti transfer uang. ”Itu kami amankan juga untuk dianalisis alasan atau modus pemberian tersebut,” ujar Daniel Adityajaya.

Jika ada indikasi uang turut mengalir kepada pejabat tertentu yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya, polisi juga akan menggelar perkara. ”Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak,” tutur Daniel Adityajaya.

Terhadap 15 rekening yang diamankan, Polda belum menyimpulkan nilai total dana yang tersimpan di dalamnya. ”Nilainya belum bisa kita buka karena kami harus menggunakan otoritas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan. Kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut,” terang Daniel Adityajaya.

Berdasar penyelidikan dan penyidikan Polda Kalimantan Utara, HSB yang berpangkat Briptu dan bertugas di Ditpolair Polda Kalimantan Utara, diduga memiliki penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Dari proses penyidikan, penyidik menyangkakan pasal 158 juncto pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Briptu HSB diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar. Dia juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika. Yang di kemudian hari ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas.

Atas kegiatan ilegal itu, HSB juga dijerat pasal 112 juncto pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk pasal 51 ayat (2) juncto pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Dia juga dijerat pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.(Jawapos)

Most Read

Artikel Terbaru

/