alexametrics
30.4 C
Manado
Selasa, 28 September 2021
spot_img

DPP PIKI: Vaksinasi Homecare Sebagai Alternatif Meski Dalam Situasi Kondisi Darurat

Keselamatan Nakes, DPP PIKI mendesak pemerintah untuk memulai program vaksinasi dosis ketiga atau booster sekalipun kebutuhan ini belum masuk dalam rencana prioritas vaksinasi 2021.

DPP PIKI menilai pendekatan pemberian vaksin berbasis KTP sebagai kriteria administrative sebagai suatu syarat yang kurang relevan dengan pesan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa vaksin Covid-19 disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Masyarakat yang terkendala ketidaksesuaian antara KTP dan realitas domisili agar tidak dipersulit.

Implementasi akselerasi vaksinasi hendaknya disediakan luas berkelanjutan untuk segera menjangkau pekerja sektor informal dan non-formal di area lokasi kerja mereka. Misalnya supir, buruh pabrik, pekerja lepas, pedagang asongan, nelayan, petani/buruh tani, buruh pelabuhan, kuli bangunan, dan lainnya.

Jika mereka terinfeksi Covid-19 padahal tidak punya BPJS apalagi asuransi, maka akan menambah angka kesakitan dan beban pembiayaan bencana pandemi. Masyarakat di sektor pekerja ini jumlahnya sangat signifikan untuk membentuk Herd Immunity.

Selain alasan kemanusiaan, DPP PIKI berpandangan bahwa aspek keadilan harus nyata tercermin melalui program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. (*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru