29 C
Manado
Rabu, 25 November 2020

Sikat Mafia Tanah, BPN Setuju Gandeng KPK

MANADOPOST.ID—Anggota Komisi II DPR, Johan Budi, mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN menggandeng KPK. Ini bertujuan untuk memberantas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.

“Saya punya usul kerja sama dengan KPK dalam domain pencegahan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah,” kata Johan Budi,  dilansir dari antaranews.

Johan yang pernah duduk sebagai Plt Komisioner KPK menilai penyelesaian sengketa tanah terbilang cukup rumit. Apalagi sengketa tanah itu tidak jarang malah melibatkan oknum dalam internal BPN sehingga dengan melibatkan KPK, diharapkan penyelesaian sengketa ini bisa lebih mudah.

Johan menilai pemberantasan mafia tanah memang tidak semudah membalik telapak tangan sehingga perlu dukungan semua pihak. “Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus komitmen bersama,” ujar dia.

Terkait itu Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyambut baik usulan perlunya KPK dilibatkan dalam reformasi agraria yang di dalamnya juga termasuk penyelesaian sengketa tanah.

Malah ATR/BPN juga sedang mempersiapkan satgas mafia tanah dengan Kejaksaan Agung. “Kami sepakat dengan usulan bahwa kami harus kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan kepolisian soal mafia tanah,” ujar Surya Tjandra.

Surya Tjandra tidak memungkiri ada keterlibatan oknum di internal BPN dalam beberapa kasus sengketa tanah. Maka hal inilah yang akan menjadi tugasnya untuk dibenahi. “BPN memang dalam posisi yang sulit, jadi kadang menjadi pelaku, dan korban. Ke depan perbaikan pelayanan menjadi yang utama,” ujar dia.

Johan yang pernah duduk sebagai Plt Komisioner KPK menilai penyelesaian sengketa tanah terbilang cukup rumit. Beberapa kasus mafia tanah yang menyeruak dalam beberapa waktu terakhir di antaranya kasus yang melibatkan Benny Tabalujan yang ditetapkan DPO untuk laporan 2018 objek tanah di Cakung seluas 52 ribu meter dengan dugaan memalsukan keterangan.

Pelaku diduga bekerja sama dengan oknum BPN dengan menerbitkan surat ukur baru. Saat ini penyidik sudah menjadikan Senior Fellow (Melbourne Law Masters) dari Melbourne Business School, University of Melbourne ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).(antara/gnr)

-

Artikel Terbaru

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

AHY Hadiri Media Gathering, Lombok Dapat Ucapan Spesial

Ketua Umum Partai Demokrat Sulut Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi Kota Manado.

Gokil! BLACKPINK Joget Ampun Bang Jago

Apa jadinya Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa joget dengan lagu Ampun Bang Jago? Eits, bukan hoax! Aksi keempat member BLACKPINK tersebut benar nyata terjadi. Ini terlihat lewat potongan klip singkat yang diunggah di akun Instagram Tokopedia kemarin (24/11).

Bersama Mor-HJP, Bahagia Warga Manado

Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 3 Mor Dominus Bastiaan-Hanny Jost Pajouw (Mor-HJP) berkomitmen menjadi orang yang paling melayani di Kota Doa dan Berkat.

Foto Simulasi Pencoblosan JPAR-Ai Sarat Rekayasa & Hoax

Wakil Ketua DPD Nasdem Kota Manado Arthur Rahasia secara tegas mengatakan, foto simulasi tatacara pencoblosan kertas suara yang dilakukan calon Wali Kota Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) pada sesi closing statement acara debat publik yang dilaksanakan KPUD Kota Manado Selasa (24/11) malam yang beredar luas di publik adalah hoax dan sarat dengan rekayasa politik semata.