alexametrics
27.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Anak Buah AHY: Jokowi Sandiwara, Marah tanpa Hasil, Abai Aspirasi Rakyat Beri Luhut Jabatan Baru

MANADOPOST.ID-Partai Demokrat heran atas penunjukan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Padahal, Jokowi baru saja marah-marah di sidang kabinet paripurna.

 

Salah satu penyebab Jokowi marah adalah masalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Dimana salah satu biang kerok atau pendengungnya adalah Luhut Binsar Panjaitan.

 

Menanggapi ini, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani memberikan tanggapan.

 

Kamhar mengakui bahwa penunjukan jabatan merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

 

Namun, dia menyampaikan penunjukan ini terasa tidak pas lantaran saat ini masih terjadi kegaduhan politik.

 

Menurutnya, itu bertolak belakang lantaran Jokowi justru mengangkat Luhut Panjaitan pada jabatan baru usai kejadian marah-marah di sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta.

 

“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap Presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penambahan periodisasi presiden di depan publik,” jelasnya, Sabtu (9/4).

 

“Penunjukan LBP menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Marah-marah tanpa hasil,” katanya.

 

“Mungkin Presiden nggak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya,” jelasnya lagi.

 

“Penunjukan ini juga menandakan Presiden abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo, termasuk banyak pihak yang meminta presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP,” lanjutnya lagi.

 

“Penunjukan LBP sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati,” katanya.

 

“Namun di tengah situasi sekarang yang sedang terjadi kegaduhan politik akibat agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penambahan periodisasi presiden yang terbaca publik bahwa LBP adalah aktor intelektual dan penggerak utamanya tentu ini menjadi berbeda,” tuturnya lagi.

 

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Jokowi salah secara manajemen.

 

“Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP. Secara manajemen ini salah,” kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).

 

Politisi Demokrat ini menyebut yang dilakukan Jokowi ini seperti menunjukkan adanya krisis sumber daya manusia handal di Indonesia.

 

Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan tanda tanya atas kemampuan manajerial Jokowi.

 

“Person role overload dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik,” katanya.

 

“Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial Presiden,” jelasnya lagi.

 

Tak hanya itu, Kamhar Lakumani juga kembali mengingatkan terkait big data Luhut, dukungan Apdesi, hingga peristiwa marah-marahnya Jokowi saat sidang kabinet. (pojok)

MANADOPOST.ID-Partai Demokrat heran atas penunjukan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Padahal, Jokowi baru saja marah-marah di sidang kabinet paripurna.

 

Salah satu penyebab Jokowi marah adalah masalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Dimana salah satu biang kerok atau pendengungnya adalah Luhut Binsar Panjaitan.

 

Menanggapi ini, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani memberikan tanggapan.

 

Kamhar mengakui bahwa penunjukan jabatan merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

 

Namun, dia menyampaikan penunjukan ini terasa tidak pas lantaran saat ini masih terjadi kegaduhan politik.

 

Menurutnya, itu bertolak belakang lantaran Jokowi justru mengangkat Luhut Panjaitan pada jabatan baru usai kejadian marah-marah di sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta.

 

“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap Presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penambahan periodisasi presiden di depan publik,” jelasnya, Sabtu (9/4).

 

“Penunjukan LBP menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Marah-marah tanpa hasil,” katanya.

 

“Mungkin Presiden nggak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya,” jelasnya lagi.

 

“Penunjukan ini juga menandakan Presiden abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo, termasuk banyak pihak yang meminta presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP,” lanjutnya lagi.

 

“Penunjukan LBP sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati,” katanya.

 

“Namun di tengah situasi sekarang yang sedang terjadi kegaduhan politik akibat agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penambahan periodisasi presiden yang terbaca publik bahwa LBP adalah aktor intelektual dan penggerak utamanya tentu ini menjadi berbeda,” tuturnya lagi.

 

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Jokowi salah secara manajemen.

 

“Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP. Secara manajemen ini salah,” kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).

 

Politisi Demokrat ini menyebut yang dilakukan Jokowi ini seperti menunjukkan adanya krisis sumber daya manusia handal di Indonesia.

 

Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan tanda tanya atas kemampuan manajerial Jokowi.

 

“Person role overload dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik,” katanya.

 

“Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial Presiden,” jelasnya lagi.

 

Tak hanya itu, Kamhar Lakumani juga kembali mengingatkan terkait big data Luhut, dukungan Apdesi, hingga peristiwa marah-marahnya Jokowi saat sidang kabinet. (pojok)

Most Read

Artikel Terbaru

/