alexametrics
24.4 C
Manado
Selasa, 26 Oktober 2021
spot_img

Pemimpin Tim OTT Bupati Nganjuk Tak Lulus TWK, Mantan Jubir KPK Bilang Begini

MANADOPOST.ID— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Operasi senyap itu turut mengamankan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat pada Senin (10/5) dini hari.

Tersiar kabar OTT itu dipimpin Harun Al Rasyid, yang merupakan Satuan Tugas (Satgas) Penyelidik KPK. Nama Harun diketahui ada dalam daftar pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Mantan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengomentari kegiatan OTT itu. Febri menyampaikan, OTT yang meringkus orang-orang besar di republik ini ditangani oleh penyelidik dan penyidik yang tidak memenuhi syarat TWK peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lulus menjadi ASN.

“OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca revisi UU dan pimpinan baru ternyata ditangani penyelidik atau penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial,” kata Febri dalam keterangannya, Senin (10/5).

“Seperti OTT KPU, bansos Covid-19, benur KKP, Cimahi, Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Nganjuk,” sambungnya.

Febri menuturkan, upaya menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik di KPK akan lebih berbahaya, jika berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi. “Jangan sampai jadi cara baru, jika penyidiknya galak, maka dengan mudah diganti,” ucap Febri.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, sejak adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, dikhawatirkan ancaman indepensi bagi kinerja KPK. “Hal inilah yang dikhawatirkan sejak revisi UU KPK dilakukan, ancaman terhadap independensi,” tegas Febri.

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai. Terdapat dua orang diantaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang.(jawapos.com)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru