32.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Melihat Korupsi Zaman Orde Baru VS Reformasi, Manakah yang Lebih Parah?

MANADOPOST.ID – Praktik korupsi tak bisa dijauhkan dari pemerintahan di Indonesia. Pasalnya sejak zaman orde baru hingga era reformasi, korupsi masih kental terjadi di Nusantara.

Meski membawa semangat perubahan dan perjuangan, tak bisa dipungkiri korupsi di era reformasi menggurita.

Sebab meski secara kuantitas berkurang, namun saat ini korupsi terjadi di hampir seluruh institusi dan lembaga negara.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi ‘Ruatan Rakyat Untuk KPK’ di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)

Hal itu Diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD yang dilansir Manado Post dari channel YouTube Narasi Newsroom, Kamis (10/6)

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Ia mengatakan di era sekarang, korupsi terjadi sudah lebih luas dibanding zaman orde baru.

“Mengapa demikian? Sebab di zaman pak Harto, KKN banyak luar biasa. Tapi ingat nggak dulu? Enggak ada korupsi yang dilakukan DPR? Hakim? Nggak berani, Gubernur? Pemda? Bupati? Enggak berani, korupsinya adalah korupsi terkoordinir,” ujarnya.

Sekarang tambah dia, lihat ke DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gubernur, kepala daerah, hingga DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri

Ilustrasi KPK

Pendapat Mahfud ada benarnya karena di zaman Orde Baru, korupsi dilakukan terpusat, seperti Soeharto yang mengeruk dan memanfaatkan BUMD untuk memperkokoh kekuasaanya.

Berbagai jabatan strategis BUMD diberikan pada purnawirawan ABRI maupun kerabat dan loyalis cendana untuk menjaga loyalitas terhadap Orde Baru

Disektor swasta, Soeharto juga kerap memonopoli bisnis untuk memperkaya keluarganya.

Seperti yang dilakukan pada 1968 dimana Orba membuat aturan yang membatasi impor cengkih dua perusahaan yang boleh mengimpor cengkih adalah milik Liem Sioe Liong dan adik Soeharto Probosutedjo.

Sementara Koordinator ICW, Adnan Topan Husono mengatakan di era orde baru indeks presepsi korupsi di Indonesia sangat buruk.

Hal itu tambahnya kemudian yang menjadikan Indonesia waktu itu dianggap sebagai negara paling korup di dunia.

“Setelah era reformasi, ketika regulasi antikorupsi diperkenalkan, serta adanya semangat pemberantasan korupsi lewat tap MPR No.11 tahun 1998 yang melahirkan regulasi antikorupsi maka indeks presepsi korupsi Indonesia kian membaik,” terang dia.

Setelah Oba tumbang, monopoli korupsi pun runtuh dan korupsi memiliki model yang tersebar di seluruh instansi dan lembaga negara. (Don)

MANADOPOST.ID – Praktik korupsi tak bisa dijauhkan dari pemerintahan di Indonesia. Pasalnya sejak zaman orde baru hingga era reformasi, korupsi masih kental terjadi di Nusantara.

Meski membawa semangat perubahan dan perjuangan, tak bisa dipungkiri korupsi di era reformasi menggurita.

Sebab meski secara kuantitas berkurang, namun saat ini korupsi terjadi di hampir seluruh institusi dan lembaga negara.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi ‘Ruatan Rakyat Untuk KPK’ di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)

Hal itu Diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD yang dilansir Manado Post dari channel YouTube Narasi Newsroom, Kamis (10/6)

Ia mengatakan di era sekarang, korupsi terjadi sudah lebih luas dibanding zaman orde baru.

“Mengapa demikian? Sebab di zaman pak Harto, KKN banyak luar biasa. Tapi ingat nggak dulu? Enggak ada korupsi yang dilakukan DPR? Hakim? Nggak berani, Gubernur? Pemda? Bupati? Enggak berani, korupsinya adalah korupsi terkoordinir,” ujarnya.

Sekarang tambah dia, lihat ke DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gubernur, kepala daerah, hingga DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri

Ilustrasi KPK

Pendapat Mahfud ada benarnya karena di zaman Orde Baru, korupsi dilakukan terpusat, seperti Soeharto yang mengeruk dan memanfaatkan BUMD untuk memperkokoh kekuasaanya.

Berbagai jabatan strategis BUMD diberikan pada purnawirawan ABRI maupun kerabat dan loyalis cendana untuk menjaga loyalitas terhadap Orde Baru

Disektor swasta, Soeharto juga kerap memonopoli bisnis untuk memperkaya keluarganya.

Seperti yang dilakukan pada 1968 dimana Orba membuat aturan yang membatasi impor cengkih dua perusahaan yang boleh mengimpor cengkih adalah milik Liem Sioe Liong dan adik Soeharto Probosutedjo.

Sementara Koordinator ICW, Adnan Topan Husono mengatakan di era orde baru indeks presepsi korupsi di Indonesia sangat buruk.

Hal itu tambahnya kemudian yang menjadikan Indonesia waktu itu dianggap sebagai negara paling korup di dunia.

“Setelah era reformasi, ketika regulasi antikorupsi diperkenalkan, serta adanya semangat pemberantasan korupsi lewat tap MPR No.11 tahun 1998 yang melahirkan regulasi antikorupsi maka indeks presepsi korupsi Indonesia kian membaik,” terang dia.

Setelah Oba tumbang, monopoli korupsi pun runtuh dan korupsi memiliki model yang tersebar di seluruh instansi dan lembaga negara. (Don)

Most Read

Artikel Terbaru

/