MANADOPOST.ID – Keterbukaan data terkait kondisi pandemik Covid-19, mendapatkan perhatian penting Ketua DPR RI Puan Maharani.
Bahkan Puan, meminta pemerintah untuk jujur terkait data Covid-19. Pasalnya menurut Puan, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.
Menurut Puan juga, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.
Figur yang dijagokan untuk maju sebagai bakal calon Presiden RI tersebut juga berharap agar Kepala daerah (Kada) di Indonesia juga bersikap sama terkait keterbukaan data tersebut.
Puan menyatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Puan tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.
“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat. Keterbukaan data ini akan memberikan banyak manfaat. S
alah satunya agar menjaga ketepatan program penanganan pandemik Covid-19 di daerah. Semuanya perlu diperhatikan secara terperinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” ungkap Puan, yang diketahui dekat dengan masyarakat Sulut tersebut.
Tak hanya keterbukaan data pandemik Covid-19 yang diingatkan. Puan juga meminta Pemerintah daerah (Pemda) juga harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemik Covid-19.
“Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022. Sinergitas provinsi, kabupaten, kota hingga desa dan keluarga juga penting,” ucap ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Puan menuturkan untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.
“Iya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa, semuanya perlu diperhatikan secara terperinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya. Kita harus memiliki semangat yang sama dalam penanganan pandemik Covid-19 ini. Agar supaya penanganan di masing-masing provinsi bisa dilakukan secara seragam. Juga dengan penyusunan APBD yang matang dengan mempertimbangkan ketidakpastian pandemik Covid-19, maka akan memberikan manfaat besar pada rakyat Indonesia,” tutup Puan. (ewa)
