24.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

60 Persen Guru Gaptek, Proyek Laptop Chromebook Terancam Gagal

MANADOPOST.ID – Pemerintah Malaysia sejak 2011 telah menjalankan proyek laptop chromebook, sama seperti yang tengah dilakukan Indonesia. Namun, hal itu dihentikan pada 2019 karena implementasi untuk pemerataan akses pendidikan tidak berjalan efektif, khususnya pemahaman guru terkait teknologi.

Mengenai lemahnya pemahaman guru akan literasi digital itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, hal sama terjadi di Indonesia. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek pada tahun 2018 menunjukkan baru 40 persen guru yang melek teknologi. Atau sebanyak 60 persen guru gagap teknologi (gaptek).

Akan tetapi, anggaran pelatihan guru di program guru penggerak dan sekolah penggerak hanya Rp 2,68 triliun saja, jauh dari anggaran untuk belanja laptop. Padahal, para guru ini lah yang nantinya sebagai salah satu implementator pemanfaatan laptop chromebook tersebut.

“Kemendikbudristek lebih memprioritaskan bangun badannya daripada jiwanya. Fakta di lapangan, bantuan laptop chromebook tahun anggaran 2020 saja banyak tidak dapat digunakan karena minimnya akses internet seperti di daerah Enrekang (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur). Belum dievaluasi sudah mau ditambah lagi jumlahnya dengan kondisi daerah yang sama,” ungkap dia dalam acara daring, Selasa (10/8).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah turut menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI tidak tahu menahu soal program Kemendikbudristek secara detil, karena tidak ikut pembahasan sampai detil kegiatan tersebut.

“DPR berhak meminta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tententu (PDTT) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika memang ada indikasi penyelewengan atau penghamburan uang rakyat,” tutur dia.

MANADOPOST.ID – Pemerintah Malaysia sejak 2011 telah menjalankan proyek laptop chromebook, sama seperti yang tengah dilakukan Indonesia. Namun, hal itu dihentikan pada 2019 karena implementasi untuk pemerataan akses pendidikan tidak berjalan efektif, khususnya pemahaman guru terkait teknologi.

Mengenai lemahnya pemahaman guru akan literasi digital itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, hal sama terjadi di Indonesia. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek pada tahun 2018 menunjukkan baru 40 persen guru yang melek teknologi. Atau sebanyak 60 persen guru gagap teknologi (gaptek).

Akan tetapi, anggaran pelatihan guru di program guru penggerak dan sekolah penggerak hanya Rp 2,68 triliun saja, jauh dari anggaran untuk belanja laptop. Padahal, para guru ini lah yang nantinya sebagai salah satu implementator pemanfaatan laptop chromebook tersebut.

“Kemendikbudristek lebih memprioritaskan bangun badannya daripada jiwanya. Fakta di lapangan, bantuan laptop chromebook tahun anggaran 2020 saja banyak tidak dapat digunakan karena minimnya akses internet seperti di daerah Enrekang (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur). Belum dievaluasi sudah mau ditambah lagi jumlahnya dengan kondisi daerah yang sama,” ungkap dia dalam acara daring, Selasa (10/8).

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah turut menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI tidak tahu menahu soal program Kemendikbudristek secara detil, karena tidak ikut pembahasan sampai detil kegiatan tersebut.

“DPR berhak meminta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tententu (PDTT) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika memang ada indikasi penyelewengan atau penghamburan uang rakyat,” tutur dia.

Most Read

Artikel Terbaru

/