alexametrics
28.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

DEMO BESAR! Elemen Mahasiswa Bergerak, Anak Buah Megawati Kenang Demo Jelang Soeharto Lengser

MANADOPOST.ID-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait rencana aksi 11 April 2020 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

 

Hasto menyebutkan demonstrasi merupakan bagian dari hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat rakyat. Dia bahkan mengenang dirinya saat mengikuti demonstrasi.

 

“Ya, saya dulu juga ikut demo menjelang Pak Harto lengser. Jadi, itu kan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Itu diatur konstitusi,” kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).

 

Hanya saja, lanjut Hasto, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan sikap terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

 

“Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat pada konstitusi,” lanjutnya.

 

Dia menilai jika aksi demo 11 April 2022 ditujukan terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden salah alamat.

 

“Saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-Ting. Jangan sampai salah alamat,” ujar pria kelahiran Yogyakarta 7 Juli 1966 itu.

 

Hasto juga berharap kepada pihak yang mengusulkan tentang penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama mahasiswa.

 

“Kalau sikap dari PDIP dan presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas, hanya ada orang-orang sekitar kekuasaan itu,” pungkas Hasto.

 

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Lutfi Yufrizal menyebutkan pihaknya memindahkan lokasi unjuk rasa 11 April 2022 ke depan DPR RI. Semula rencana aksi itu akan digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. “Iya, betul sekali. Kami ke DPR,” kata Lutfi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/4) malam.

 

Dia memyebutkan hal itu dilakukan lantaran ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan dan mengawal undang-undang.

 

“Maka dari itu kami akan mengawal UU dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” pungkas Lutfi.(jpnn/fajar)

MANADOPOST.ID-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait rencana aksi 11 April 2020 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

 

Hasto menyebutkan demonstrasi merupakan bagian dari hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat rakyat. Dia bahkan mengenang dirinya saat mengikuti demonstrasi.

 

“Ya, saya dulu juga ikut demo menjelang Pak Harto lengser. Jadi, itu kan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Itu diatur konstitusi,” kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).

 

Hanya saja, lanjut Hasto, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan sikap terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

 

“Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat pada konstitusi,” lanjutnya.

 

Dia menilai jika aksi demo 11 April 2022 ditujukan terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden salah alamat.

 

“Saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-Ting. Jangan sampai salah alamat,” ujar pria kelahiran Yogyakarta 7 Juli 1966 itu.

 

Hasto juga berharap kepada pihak yang mengusulkan tentang penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama mahasiswa.

 

“Kalau sikap dari PDIP dan presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas, hanya ada orang-orang sekitar kekuasaan itu,” pungkas Hasto.

 

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Lutfi Yufrizal menyebutkan pihaknya memindahkan lokasi unjuk rasa 11 April 2022 ke depan DPR RI. Semula rencana aksi itu akan digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. “Iya, betul sekali. Kami ke DPR,” kata Lutfi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/4) malam.

 

Dia memyebutkan hal itu dilakukan lantaran ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan dan mengawal undang-undang.

 

“Maka dari itu kami akan mengawal UU dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” pungkas Lutfi.(jpnn/fajar)

Most Read

Artikel Terbaru

/