24.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Banner Mobile (Anymind)

Dinonaktifkan, Novel Baswedan cs Tak Bisa Tangani Perkara

- Advertisement -

MANADOPOST.ID— Pasca dinonaktifkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya.

“Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,” beber Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, seperti dilansir jawapos.com Selasa (11/5).

Yudi membenarkan terkait beredarnya surat keputusan (SK) nonaktif terhadap 75 pegawai KPK. Dia menyampaikan, puluhan pegawai yang tidak memenuhi syarat peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah menerima surat tersebut.

“Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat, dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya,” kata Yudi.

- Advertisement -

Yudi menegaskan, pegawai KPK akan  melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya. Menurutnya putusan MK sudah jelas, peralihan status seharusnya tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. “Ketua KPK harus mematuhi itu,” tegas Yudi.(jpc)

MANADOPOST.ID— Pasca dinonaktifkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya.

“Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,” beber Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, seperti dilansir jawapos.com Selasa (11/5).

Yudi membenarkan terkait beredarnya surat keputusan (SK) nonaktif terhadap 75 pegawai KPK. Dia menyampaikan, puluhan pegawai yang tidak memenuhi syarat peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah menerima surat tersebut.

“Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat, dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya,” kata Yudi.

Yudi menegaskan, pegawai KPK akan  melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya. Menurutnya putusan MK sudah jelas, peralihan status seharusnya tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. “Ketua KPK harus mematuhi itu,” tegas Yudi.(jpc)

Most Read

Artikel Terbaru

/