22.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Ini Tanggapan Menteri Soal Surat Penolakan Helmud Hontong Terkait Tambang Sangihe

MANADOPOST.ID – Nama Wakil Bupati Sangihe, Alm. Helmud Hontong, saat ini terus menarik perhatian masyarakat.

Sebab, sebelum meninggal pada Rabu (9/6) Alm. Helmud Hontong merupakan salah satu orang yang menolak adanya tambang emas di Sangihe.

Informasi yang dihimpun Manado Post Sabtu (12/6) ternyata Embo sapaan akrabnya telah menyurat ke Kementerian ESDM untuk membatalkan kontrak karya yang diberikan ke PT Tambang Mas Sangihe pada 29 Januari lalu

Pada surat itu, Kementerian ESDM memberikan izin pada PT Tambang Mas Sangihe untuk menggarap dilahan sebesar 42 ribu hektare atau lebih dari setengah luas Pulau Sangihe.

Helmud Hontong
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dalam suratnya Embo Helmud mengatakan saat ini gelombang penolakan dari rakyat terjadi dengan masif yang berpotensi terjadinya kerusuhan.

Untuk itu ia memohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat.

Sementara dilansir dari CNN, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya sudah menerima surat tersebut.

Namun, ia tidak bisa memastikan karena mengaku harus melakukan pengecekan ke anak buahnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

“Sepertinya ada, coba saya cek ke Ditjen Minerba,” katanya lewat pesan singkat, Sabtu (12/6).

Arifin juga enggan menjelaskan terkait alasan penerbitan surat izin penambangan emas di Sangihe.

Ia hanya menyebut bahwa izin dikeluarkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. “Semuanya ada mekanisme dan aturan,” ujarnya.

Sebelum hembuskan nafas terakhir, Wabup Sangihe Helmud Hontong masih perjuangkan kesejahteraan warga Sangihe (Sriwani/Manado Post)

Diketahui, Kementerian ESDM menerbitkan izin operasi produksi emas kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Padahal, Pulau Sangihe yang memiliki luas 736 Km2 masuk dalam kategori pulau kecil dan tidak boleh ditambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. (CNN/Don)

MANADOPOST.ID – Nama Wakil Bupati Sangihe, Alm. Helmud Hontong, saat ini terus menarik perhatian masyarakat.

Sebab, sebelum meninggal pada Rabu (9/6) Alm. Helmud Hontong merupakan salah satu orang yang menolak adanya tambang emas di Sangihe.

Informasi yang dihimpun Manado Post Sabtu (12/6) ternyata Embo sapaan akrabnya telah menyurat ke Kementerian ESDM untuk membatalkan kontrak karya yang diberikan ke PT Tambang Mas Sangihe pada 29 Januari lalu

Pada surat itu, Kementerian ESDM memberikan izin pada PT Tambang Mas Sangihe untuk menggarap dilahan sebesar 42 ribu hektare atau lebih dari setengah luas Pulau Sangihe.

Helmud Hontong

Dalam suratnya Embo Helmud mengatakan saat ini gelombang penolakan dari rakyat terjadi dengan masif yang berpotensi terjadinya kerusuhan.

Untuk itu ia memohon kiranya wilayah pertambangan yang ada di kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dijadikan wilayah pertambangan rakyat.

Sementara dilansir dari CNN, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya sudah menerima surat tersebut.

Namun, ia tidak bisa memastikan karena mengaku harus melakukan pengecekan ke anak buahnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

“Sepertinya ada, coba saya cek ke Ditjen Minerba,” katanya lewat pesan singkat, Sabtu (12/6).

Arifin juga enggan menjelaskan terkait alasan penerbitan surat izin penambangan emas di Sangihe.

Ia hanya menyebut bahwa izin dikeluarkan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. “Semuanya ada mekanisme dan aturan,” ujarnya.

Sebelum hembuskan nafas terakhir, Wabup Sangihe Helmud Hontong masih perjuangkan kesejahteraan warga Sangihe (Sriwani/Manado Post)

Diketahui, Kementerian ESDM menerbitkan izin operasi produksi emas kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Padahal, Pulau Sangihe yang memiliki luas 736 Km2 masuk dalam kategori pulau kecil dan tidak boleh ditambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. (CNN/Don)

Most Read

Artikel Terbaru

/